Internet dan media sosial telah memberikan kesempatan dan ruang yang lebih luas bagi perempuan dan gender non-biner untuk hadir dan bersuara, baik secara individu maupun dalam kelompok. Dalam beberapa tahun terakhir, gerakan yang dibentuk dengan tujuan mendobrak dan menentang nilai-nilai patriarki dan norma-norma seksisme, serta mendorong solidaritas pun tumbuh dari ruang media sosial. Namun apakah sosial media benar-benar telah menjadi rumah bagi perempuan dan gender non-biner?

Ilustrasi: Jackie Lay

Me Too merupakan salah satu contoh gerakan perlawanan atas pelecehan dan kekerasan seksual yang muncul dan berkembang di media sosial. Diinisiasi oleh Tamara Burke pada 2006 melalui kanal media sosial MySpace, gerakan tersebut awalnya merupakan upaya untuk membangun solidaritas antar perempuan. Perkembangan teknologi memungkinkan gagasannya merambah ke kanal-kanal lain, seperti Instagram, Facebook, dan Twitter–ketiganya merupakan situs media sosial dengan pengguna terbanyak di dunia saat ini. Penyebaran gagasan dari gerakan tersebut pun dimudahkan dengan penggunaan tagar #metoo yang dipopulerkan oleh Alyssa Milano pada 2017, memungkinkan identifikasi dan pencarian lebih spesifik di tengah ramainya kiriman dan cuitan di antero jagat raya media sosial.

Gagasan gerakan #metoo, yakni memberikan ruang bagi perempuan membagikan ceritanya sebagai korban pelecehan dan kekerasan seksual untuk menunjukkan betapa masifnya pelanggaran tersebut terjadi sampai hari ini, pun teresonansi sampai ke pengguna media sosial di Indonesia. Dalam hal ini saya lebih menekankan “gagasan” dari gerakan tersebut daripada teknik penyebarannya di dunia maya, karena mungkin pengguna media sosial di Indonesia tidak menggunakan tagar #metoo dalam kiriman-kiriman mereka, sehingga intensitas pemakaiannya tidak sepopuler di negara-negara lain.

Baca juga: Kerentanan Ruang Personal dan Publik Perempuan

Berkenaan dengan fungsinya sebagai ruang, media sosial sekilas memberikan kelapangan yang jauh lebih luas dibandingkan ruang-ruang obrolan atau interaksi langsung antar manusia. Tidak dapat dipungkiri, kita sebagai bagian dari masyarakat dengan sistem sosialnya seringkali tanpa sadar melakukan sensor diri dalam berpakaian, berbicara, dan melakukan tindakan-tindakan lain, bahkan sampai berjalan dan makan sekali pun; karena telah terinternalisasinya norma-norma sosial dalam diri kita. Sementara di media sosial, kita seakan diberi kesempatan yang lebih bebas untuk mengutarakan pikiran-pikiran yang tidak tersampaikan dalam obrolan langsung dengan rekan sejawat, teman atau atasan di kantor, saudara atau anggota keluarga. Fenomena ini berkaitan dengan apa yang disebut dengan sense of anonymity yang memunculkan rasa kebebasan untuk mengutarakan pendapat di media sosial.

Anonimitas di dunia maya semakin dimungkinkan dengan mudahnya membuat akun media sosial menggunakan identitas baru. Cara ini memberikan kebebasan yang lebih besar pagi pengguna media sosial karena membentuk perlindungan atas identitas sebenarnya, dan pada saat yang sama menipiskan pertanggungjawaban atas tindakan di media sosial. Oleh karena itu, dapat dikatakan pertarungan identitas dalam ruang media sosial mengimplikasikan dua mata pedang.

Dalam dua pekan terakhir, pengguna media sosial, khususnya Twitter, dihebohkan dengan cuitan yang dikirimkan oleh akun @DianRatti, yang ditengarai sebagai akun dengan nama samaran. Dalam sejumlah cuitannya, pengguna akun tersebut menuliskan tuduhan tindakan pelecehan seksual dan tuduhan perlindungan atas tindakan pelecehan seksual yang dilakukan oleh dua orang yang tergabung dalam Serikat Sindikasi. Tanpa ragu-ragu, pemillik akun tersebut mencantumkan nama kedua orang tersebut dan juga organisasi yang membawahi keduanya secara terang-terangan.

Baca juga: Jaringan Media Sosial = Jaringan Impunitas

Strategi penyampaian cerita seperti itu saya pikir tidak akan dilakukan oleh pemilik akun dalam ruang-ruang obrolan langsung dengan berbagai pertimbangan yang salah satunya kemungkinan berhubungan dengan identitas. Dan Twitter sebagai salah satu kanal media sosial menjadi ruang yang lebih nyaman baginya untuk menceritakan pengalaman tersebut atau menyebutkan nama orang-orang yang menjadi tertuduh. Bahkan karena cuitan tersebut, akhirnya organisasi yang disebut namanya melakukan upaya-upaya hukum untuk menangani kasus pelecehan seksual tersebut.Hal serupa telah dilakukan sejumlah perempuan di beberapa negara lain yang pada akhirnya juga membawa terdakwa ke meja hijau.

Namun seperti yang saya sebutkan sebelumnya, anonimitas di ruang media sosial memiliki dua mata pedang. Kemerdekaan bagi perempuan atau mungkin juga bagi gender non-biner untuk bersuara di ruang media sosial mungkin perlu dirayakan dalam skema gerakan dan perjuangan gender. Tetapi karakteristik anonimitas tersebut pada saat yang sama juga memberikan kerentanan pada orang-orang yang menjadikan media sosial sebagai ruang untuk menyuarakan pengalaman atau pemikirannya yang terbungkam.

Ruang-ruang interaksi sosial yang diwarnai dengan norma dan nilai yang ditegakkan oleh individu atau kelompok dominan telah menjadikan beberapa golongan atau kelompok tersingkir. Salah satunya adalah kelompok gender non-biner. Mereka mendapatkan cemoohan, pelecehan, bahkan kekerasan yang nyata dalam kehidupan sehari-hari mereka karena dianggap gagal menyesuaikan diri dengan konstruksi-konstruksi yang digadang-gadangkan sebagai “kodrat”. Lalu apakah media sosial bisa menjadi ruang aman dan nyaman bagi mereka?

Ternyata jawabannya tidak. Cemoohan–yang terkadang dibalut dengan kata-kata atau intensi candaan–masih berseliweran di media sosial. Bahkan ancaman juga sering mereka terima melalui layanan interaksi pengguna akun media sosial. Sebagai kasus nyata, Lucinta Luna merupakan salah satu contoh publik figur transgender yang mendapatkan pelecehan verbal terkait identitas dan orientasi seksualnya di ruang media sosial, baik yang dikirimkan sebagai komentar pada kirimannya atau pun pemberitaan tentangnya.

Baca juga: Sikap Positif terhadap Tubuh Bukan Budaya Kita

Serangan-serangan berbasis gender yang terjadi di ruang media sosial sebenarnya juga dipengaruhi oleh sense of anonimity, terutama jika pelaku penyerangan menggunakan akun dengan identitas lain dari yang dimilikinya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan tidak menggunakan nama atau gambar foto sebenarnya, mereka memiliki kebebasan yang lebih besar untuk melakukan serangan-serangan tersebut, yang mungkin juga tidak dapat mereka utarakan dalam ruang interaksi langsung, juga karena berbagai pertimbangan. Bahkan untuk contoh kasus pelaporan tindakan pelecehan dan kekerasan seksual, mereka yang memutuskan untuk menjadikan media sosial sebagai penyalur cerita mereka agar dapat terdengar, memiliki kerentanan yang tinggi untuk memperoleh serangan.

Kita baru-baru ini juga mendengar pemberitaan tentang kasus bunuh diri yang dilakukan oleh Hana Kimura. Sebelum kepergiannya, aktris muda Jepang yang kariernya tengah melejit tersebut sempat membagi kegundahannya sebagai korban perundungan siber melalui beberapa kiriman di akun media sosialnya. Tidak ada bukti otentik yang dapat meyakinkan bahwa Hana memutuskan untuk bunuh diri karena perundungan yang dialaminya, namun kita tentu sudah tahu pengaruh negatif dari perundungan bagi psikologis korban, baik itu dalam ruang media sosial maupun interaksi langsung.


Media sosial memang memiliki sejumlah ambivalensi dalam karakteristiknya sebagai ruang ekspresi dan interaksi, terutama apabila disejajarkan atau diperbandingkan dengan ruang pertemuan fisik. Kebebasan yang diimplikasikan melalui karakteristik anonimitas agaknya menjadi suatu hal yang banal, dimiliki bersama dan dimanfaatkan bersama pula dengan strategi beragam sesuai dengan kepentingan masing-masing. Lalu apakah benar-benar ada ruang aman, terutama bagi perempuan dan gender non biner?