Akhir-akhir ini, pembicaraan tentang mahasiswa penerima beasiswa dari negara memang hampir tidak pernah luput dari ruang-ruang diskusi. Beberapa bulan lalu, media sosial hangat dengan kabar penerima beasiswa yang hanya menghambur-hamburkan uang untuk jalan-jalan, dan telah saya bahas di tulisan sebelumnya. Sampai yang sekarang saya dengar sendiri adalah sinisme terhadap penerima beasiswa yang ‘suka’ menulis atau menyampaikan kritik kepada pemerintah. Jika pada kasus pertama saya tidak merasa emosional karena memang tidak pernah jalan-jalan dengan uang beasiswa, namun untuk kabar yang sekarang ini, saya cukup tersentil.

Beberapa orang mengenal saya sebagai seorang mahasiswa yang sukanya mengkritik pemerintah, apalagi hubungannya dengan supremasi Orde Baru dengan militerisme dan kejahatan kemanusiaannya yang masih bertahan sampai sekarang. Yang perlu diketahui adalah bahkan jauh sebelum saya menjadi penerima beasiswa, mengkritik pemerintah memang sudah menjadi salah satu kesukaan saya. Lalu saya jadi berpikir, apakah saya harus menghilangkan kesukaan itu hanya karena menjadi penerima beasiswa dari pemerintah?

Yang didesas-desuskan adalah bahwa harusnya kami ini berterima kasih kepada pemerintah dan bukan mengkritik mereka, karena sudah diberi beasiswa agar bisa melanjutkan kuliah tanpa memikirkan beban biaya. Dalam hal ini, tentu saya merasa perlu berterima kasih atas bantuan tersebut, karena jika tanpa beasiswa mungkin saya juga tidak akan meneruskan studi. Tapi yang kemudian menarik adalah bagaimana kami juga dituntut untuk manut. Hal tersebut memunculkan perasaan yang beragam dalam benak saya, antara geli dan juga khawatir. Geli karena betapa kami terus menerus diserang dengan konvensi-konvensi yang hubungannya dengan moralitas: bahwa penerima beasiswa harus menghabiskan seluruh waktunya untuk belajar karena akan menjadi contoh dan panutan, bahwa penerima beasiswa harus menjaga mulut dan tindakan mereka agar bisa sendiko dhawuh pada pemerintah. Dan juga khawatir karena ini merupakan gejala dari penguatan budaya anti-kritis yang pada akhirnya bisa mengarah pada kekuasaan absolut.

Sinisme tersebut sebenarnya dapat dijadikan contoh bagaimana opresi tidak hanya terjadi dalam hubungan vertikal antara pemegang otoritas di atas dan masyarakat di bawah, namun juga dalam hubungan horizontal. Dalam hal ini, tidak diperlukan barisan tentara atau alat persenjataan untuk mendiamkan kritik, namun cukup dengan konstruksi konvensi moralitas yang saya sebutkan di atas. Biasanya mereka akan mengatakan “belum melakukan apa-apa untuk negara kok suka mengkritik”. Sungguh itu pernyataan yang sebenarnya hanya ingin memperkuat gagasan anti-kritik, karena definisi dari ‘apa-apa untuk negara’ sesungguhnya arbitrer dan sangat relatif. Bahkan dalam bidang-bidang pengetahuan lain, seperti sastra dan seni, aktivitas kritik merupakan bagian dari proses perkembangan. Dan dalam bidang profesi, untuk menjadi seorang kritikus, seseorang memang dituntut untuk menguasai suatu ilmu untuk mengkritik, tidak untuk menghasilkan suatu karya. Hal itu yang kemudian membedakan kritikus dengan pengkarya. Sedang dalam lingkup politik pun, keberadaan oposisi memang diharapkan keberadaannya dalam sistem politik demokrasi. Yang dilakukan oleh pihak oposisi tidak lain adalah memberikan kritik terhadap kekuasaan yang berdaulat agar menciptakan kekuasaan yang tidak bersifat absolut.

Perlu dipahami juga bahwa memang budaya kritik belum menjadi bagian dari budaya kita. Memiliki pencitraan yang bagus masih dianggap lebih penting daripada kemampuan mendengarkan dan menerima kritik. Hal itu tercermin dari bagaimana lembaga-lembaga sensor dan pelarangan bekerja dengan sangat leluasa di negeri ini. Belum lagi opresi terhadap kebebasan berpendapat yang dilakukan oleh pemerintah dengan agen-agen otoritasnya. Sebagai konsekuensinya, sampai saat ini pun aktivitas kritik dianggap sebagai kontra-produktif.

Dan kembali lagi pada sinisme terhadap penerima beasiswa yang suka mengkritik pemerintah yang sudah menggelontorkan dana pendidikan, kita mungkin perlu merujuk pada pidato Bung Karno. Salah satu pidato Bung Karno yang berjudul “Revolusi adalah Inspirasi” yang disampaikan di hadapan mahasiswa, pemuda dan pemimpin-pemimpin di gedung bioskop Abadi di Pontianak pada 26 Maret 1961 agaknya berhubungan dengan isu ini. Dalam ceramah tersebut disampaikan:

“Saudara-saudara mengejar ilmu itu buat apa? Buat apa? Kalau tidak untuk mengabdikan Saudara punya ilmu nanti kepada barang sesuatu dan panggilan negara, panggilan masyarakat, panggilan rakyat yang berupa amanat penderitaan rakyat, ialah supaya Saudara-saudara mengabdikan ilmu Saudara-saudara itu eada realisasi dari amanat penderitaan rakyat itu.”

Dalam pidato tersebut, Bung Karno juga membahas tentang betapa percuma saja kita belajar filsafat yang katanya pusat dari semua ilmu pengetahuan di dunia jika kita tidak bisa menggunakannya untuk membela rakyat. Walaupun memang dalam kenyataannya muncul pasal subversif pada tahun 1963, namun perlu digarisbawahi di sini adalah peran kader-kader intelektual untuk menggunakan keilmuan yang telah didapatkannya untuk mengabdi kepada masyarakat.

Kritik terhadap pemerintah yang melakukan kesewenang-wenangan bisa dianggap sebagai bagian dari pengabdian kepada masyarakat. Kritik tersebut bisa disampaikan melalui aksi turun ke jalan ataupun melalui jalur ilmiah seperti menulis untuk membagi kesadaran kritis dan membongkar kesadaran palsu. Sehingga pembelaan saya dalam hal ini adalah bahwa pada dasarnya saya ingin bersekolah tinggi tidak untuk mendukung budaya anti kritik. Terlebih-lebih saya tidak bersekolah sampai sekarang untuk membiarkan kesewenang-wenangan dilakukan dan dipertahankan oleh pemerintah