Sejak awal abad ke-20, pembagian kelas pekerja secara umum didasarkan pada jenis pekerjaan, dan terkadang gender, dengan menggunakan warna pakaian yang sering dipakai oleh jenis pekerjaan tertentu sebagai penanda. Sampai hari ini, pembagian kelas pekerja yang masih cukup umum digunakan antara lain kerah putih, kerah biru, kerah merah muda, kerah emas, dan kerah hitam. Khusus untuk pembahasan kali ini, saya akan fokus pada pekerja kerah putih.

Istilah pekerja kerah putih pertama kali disebut-sebut pertama kali digunakan oleh Upton Sinclair yang menulis tentang satu golongan pekerja yang pekerjaannya berkisar pada urusan administrasi dan manajemen pada tahun 1930-an. “Kerah putih” diambil dari warna pakaian yang sering dikenakan oleh pekerja administratif di Amerika Serikat pada saat itu, yakni kemeja berwarna putih.

Perbedaan pekerja kerah putih dengan jenis pekerja yang lain seperti kerah biru, kerah merah muda, dan kerah hitam, biasanya merujuk pada aktivitas pekerjaan mereka yang tidak terlalu membutuhkan aktivitas fisik berarti, dan tingkat pendidikan yang biasanya lebih tinggi dari jenis pekerjaan lain. Pekerja kerah putih juga sering diidentikkan sebagai kategori pekerja yang biasanya mengalami permasalahan kesehatan seperti obesitas, diabetes, hipertensi dan kanker karena aktivitas keseharian mereka yang kebanyakan dihabiskan untuk duduk di depan mesin ketik atau komputer–dibandingkan dengan pekerja kerah biru, kerah merah muda, dan kerah hitam yang secara umum akan berhadapan dengan risiko fisik secara langsung dari pekerjaan mereka.

Baca juga: Wabah, Ekonomi dan Kelas

Saya adalah satu orang yang mendukung pendapat pekerja kerah biru, kerah merah muda dan kerah hitam merupakan jenis-jenis pekerja yang memiliki kerentanan besar terpapar virus corona karena tidak memungkinkannya bagi mereka untuk melakukan karantina rumah. Atau dalam kata lain, karantina rumah dan normal baru–dengan ketersediaan infrastruktur pendukung untuk menjaga kesehatan pekerja di tempat kerja merupakan privilese yang dimiliki oleh pekerja kerah putih. Sampai hari ini, saya masih mempercayai bahwa fenomena pandemi ini menyimpan dan mengindikasikan isu segregasi dan relasi antagonisme antar kelas.

Namun setelah beberapa daerah di Indonesia, termasuk Jakarta dan kota-kota satelit sekitarnya mulai meredakan keketatan penerapan aturan-aturan yang bertujuan untuk menekan tingkat penyebaran virus, dan saya mulai kembali bekerja di ruang kantor, –ya, sebagai pekerja kerah putih–muncul kesadaran bahwa pekerja kelas putih sebenarnya juga tidak “seaman” yang dibayangkan sebelumnya.

Selama penerapan karantina rumah, pekerja kerah putih sering dianggap sebagai jenis kelas pekerja yang imun terhadap risiko terpapar virus dan ancaman ekonomi. Hal tersebut dikarenakan mereka memiliki privilese berupa fasilitas yang memungkinkan untuk bekerja dari rumah, seperti internet, telepon pintar dan komputer; serta masih mendapatkan pemasukan selama bekerja dari rumah. Namun rupanya tantangan dan ancaman ekonomi yang berkaitan dengan pandemi COVID-19 mulai dihadapi oleh pekerja kerah putih di beberapa negara di dunia, termasuk Indonesia.

Baca juga: Privilese New Normal

Saya akan kembali menyinggung stimulus ekonomi yang diberikan oleh pemerintah Indonesia sebagai jaring penyelamat sosial yang sebelumnya telah saya bahas pada artikel sebelumnya. Paket stimulus ekonomi dari pemerintah secara umum tidak menyentuh sejumlah lini usaha yang berkaitan dengan kebudayaan, pendidikan dan kesenian. Sejauh ini, inisiatif bantuan untuk seniman dari pemerintah hanya diinisiasi oleh Ditjen Kebudayaan dan tidak termasuk dalam paket stimulus ekonomi yang dicetuskan oleh Kementerian Keuangan.

Padahal kerja dunia kebudayaan tidak terbatas pada pelakunya, namun juga meliputi manajemen dan administrasi yang kebanyakan dilakukan oleh instansi non-pemerintahan untuk menjaga keberlangsungan di antaranya ekosistem sastra dan kesenian. Dua hari lalu, Irama Nusantara, yang telah menyediakan arsip digital rilisan musik populer dan arsip media massa yang berhubungan dengan musik Indonesia selama tujuh tahun, mempublikasikan melalui media sosial mereka bahwa aliran dana untuk yayasan tersebut mengalami permasalahan sebagai dampak dari pandemi COVID-19.

Pada hari yang sama, Yayasan Mudra Swari Swaraswati yang menangani perhelatan Ubud Writers and Readers Festival juga mengumumkan pelaksanaan kegiatan Penulis Emerging Indonesia–yang telah menjadi program unggulan dari festival tersebut pada tahun ini harus ditunda ke tahun depan karena permasalahan dana yang selama ini diperoleh dari donor. Ancaman serupa juga dihadapi oleh tempat saya bekerja saat ini yang bergerak di bidang manajemen seni pertunjukan Indonesia.

Ekonomi memang menjadi salah satu aspek yang paling terkena dampak dari pandemi COVID-19, di samping kesehatan masyarakat. Terkait dengan hal ini, sebagian besar organisasi yang bekerja di bidang administrasi dan manajemen kebudayaan dan kesenian di Indonesia merupakan yayasan yang menggantungkan keberlanjutan usahanya yang meliputi pelaksanaan program kerja dan pemberian honor kepada pekerja (kerah putih) pada donor, yang bisa berupa perusahaan korporat, instansi pemerintah, atau organisasi di bidang kebudayaan lain yang lebih mapan. Organisasi-organisasi tersebut tidak bekerja dengan logika atau sistem omzet seperti industri lain, sehingga ketergantungan mereka terhadap donor sangatlah besar.

Baca juga: Skenario Ekonomi di Masa Pandemi

Dan permasalahan ekonomi yang dihadapi oleh organisasi manajemen kebudayaan tersebut tidak hanya mengancam keberlangsungan tubuh organisasinya, namun juga para pekerjanya, juga dalam skala yang lebih besar, ekosistem kebudayaan.

Jika untuk lini usaha berbasis omzet, strategi penjualan yang sesuai dengan keadaan pasca pandemi dapat diterapkan untuk mengembalikan tingkat kepercayaan pelanggan dan pembelian produk, situasi yang agaknya lebih rumit dihadapi oleh organisasi-organisasi kebudayaan yang saya sebutkan di atas. Mereka, menurut hemat saya, berada pada lingkaran terluar dari sistem ekonomi yang bekerja saat ini, karena tidak memberikan pengaruh langsung pada pertumbuhan ekonomi namun memiliki ketergantungan yang besar untuk bertahan hidup. Hal tersebut diperparah dengan kenyataan bahwa kebudayaan, sastra, dan kesenian belum menjadi prioritas–bahkan rasa-rasanya posisinya semakin mundur dalam program dukungan pendanaan pemerintah.

Kerentanan pekerja kerah putih, khususnya di bidang kebudayaan, sebagai dampak dari pandemi COVID-19, agaknya perlu diangkat ke permukaan untuk menghimpun pandangan dan memantik diskusi yang selanjutnya mungkin dapat melahirkan pendekatan-pendekatan strategis untuk menghadapi bencana serupa. Itu pun jika pemerintah atau kalangan masyarakat secara umum mau benar-benar peduli dengan kebudayaan dan tidak hanya menjadi massa reaktif saat terjadi permasalahan yang berkaitan dengan punahnya satu bentuk produk kebudayaan atau saat satu jenis kesenian menjadi sengketa dengan negara lain.