Dhianita Kusuma Pertiwi

Kata, Frasa, dan Rasa

(Toksisitas) Wacana Dominan Heteroseksualitas

Setelah ramai diperbincangkannya protes dan pelarangan penayangan film Kucumbu Tubuh Indahku (2019, sut. Garin Nugroho), ruang ekspresi seksualitas di Indonesia kembali menjadi bahasan publik dengan diberhentikannya seorang anggota polisi berinisial TT di Jawa Tengah. TT diberitakan dipecat dari kesatuannya karena orientasi seksualnya.


Diskriminasi terhadap mereka yang mengidentifikasi diri mereka atau dituduh memiliki orientasi seksual sesama jenis tentu saja bukan pertama kali terjadi. Pada tahun 2017, Universitas Andalas mengeluarkan formulir pernyataan tidak termasuk LGBT dari Universitas Andalas kepada calon mahasiswa yang lulus SNMPTN. Di samping itu, tindakan razia yang dilakukan oleh kelompok-kelompok vigilante masyarakat di berbagai daerah terhadap individu atau kelompok LGBT seringkali tidak berbasis hukum dan melibatkan tindak kekerasan. Tindakan-tindakan tersebut dimotivasi oleh homofobia, lesbofobia, bifobia, transfobia, dan dapat dipengaruhi oleh budaya, agama atau bias dan kebiasaan politik.

Baca juga: Diskriminasi dalam Lingkungan Pendidikan

Diskriminasi hukum pada kasus ini semakin kentara dengan tidak adanya peninjauan atau pengusutan bagi pelaku tindak kekerasan tersebut. Seakan tindakan tersebut dibenarkan secara hukum untuk menegakkan ‘norma kesopanan’ di masyarakat. Sementara itu, mereka yang berada di kelompok LGBT mengalami kerentanan luar biasa baik dalam ranah pribadi mereka seperti keadaan psikologis dan juga ranah sosial.

Beberapa kelompok atau organisasi atau pun juga individu yang memiliki perhatian terhadap isu pelanggaran kemanusiaan tersebut pun bukannya hanya tinggal diam. Berbagai upaya telah dilakukan misalnya dengan menyuguhkan narasi-narasi “perdamaian” dari berbagai sudut pandang, terutama agama; dan memberikan jasa advokasi bagi mereka yang mengalami kekerasan atau diskriminasi. Namun tekanan yang datang sifatnya lebih masif dan diberi dukungan yang kuat dari pihak-pihak pemegang kendali.

Wacana di luar tatanan gender biner dan heterosekstualitas sebenarnya bukan hal yang asing dalam historiografi budaya Nusantara. Beberapa kelompok etnis di Indonesia mengenal jenis gender selain perempuan dan laki-laki, seperti calalai dan calabai pada masyarakat Bugis. Selain itu, kesenian Lengger di kebudayaan Jawa juga meleburkan konsep gender biner perempuan dan laki-laki seperti yang diangkat dalam film Kucumbu Tubuh Indahku. Praktik homoseksualitas juga dipercaya dilakukan oleh pelaku kesenian reog. Wacana dominan heteroseksualitas hadir dengan masuknya kebudayaan dan kepercayaan dari luar Nusantara yang kemudian menggerus nilai-nilai lokal yang cenderung mengedepankan pencapaian harmoni dalam diri manusia dan manusia dengan lingkungannya. Atau dalam kata lain, penjajahan budaya dan pengetahuan.

Baca juga: Berbohong adalah Cara Bertahan Hidup di Indonesia

Wacana heteroseksualitas dan tatanan gender biner pun dijadikan sebagai standar yang benar secara moral. Timbangan moral menjadi tidak lagi seimbang, karena kecenderungan dan praktik lain di samping heteroseksualitas selalu dianggap sebagai ketidakpantasan, dan bahkan pelanggaran. Tidak hanya dibenarkan, bahkan heteroseksualitas dibentuk sebagai tatanan yang “normal” dan “alami”; manusia diciptakan untuk menyukai lawan jenisnya. Hal tersebut dikenal dengan heteronormativitas. Narasi tersebut secara sadar maupun tidak diajarkan oleh orang tua kepada anak-anaknya, guru kepada muridnya, juga melalui media-media lain seperti buku dan tontonan bagi anak-anak. Sebagai konsekuensinya, heteroseksualitas tidak lagi dipahami sebagai konstruksi, melainkan sebagai suatu hal yang lumrah adanya.

Wacana dominan heteroseksualitas pun juga terus disebarkan melalui pengajaran agama yang bersifat dogmatis dan diterjemahkan sebagai norma masyarakat yang dianggap beradab. Konflik yang terdapat di antara kelompok LGBT dengan para kelompok agama, militer, kepolisian, atau bahkan institusi pendidikan, sesungguhnya merupakan pertarungan wacana di lingkungan masyarakat. Banyak faktor yang menyebabkan dan memengaruhi pertarungan wacana tersebut selain hanya perkara aib, dosa, dan neraka. Keterlibatan tindakan kekerasan yang kemudian membuktikan toksisitas dari wacana dominan heteroseksualitas karena tidak memberi ruang bagi perbedaan dan keberagaman.

Pembatasan kesempatan untuk menempuh pendidikan tinggi dan bekerja juga merupakan bentuk pelanggaran atas hak asasi manusia. Negara ini pernah menerapkan aturan serupa bagi mereka yang dituduh berhubungan dengan kelompok komunis beserta juga keluarganya. Belum tuntas penyidikan terhadap kasus tersebut, bentuk diskriminasi lain yang berhubungan dengan orientasi seksual kini menjadi kasus yang menyeruak ke pemberitaan. Hal tersebut membuktikan rendahnya kemauan untuk memanusiakan manusia lain terlepas dari masih besarnya kecenderungan masyarakat untuk menyembah menaati Pancasila sebagai azas kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

Benang Merah Mei 1993-Mei 1998-Mei 2019

Narasi besar yang paling sering dimunculkan tentang bulan Mei di Indonesia adalah Hari Pendidikan Nasional yang jatuh setiap tanggal 2 Mei. Padahal sejarah Indonesia modern telah menyimpan dua peristiwa besar lain di bulan Mei. Namun kedua peristiwa itu memang hampir tidak pernah diangkat ke permukaan oleh pemerintah apalagi diperingati. Yakni kematian Marsinah pada Mei 1993 dan peristiwa Mei 1998.

(more…)

Mengenal Orde Baru: HAM

Sejumlah penelitian dan diskusi yang dilakukan oleh para akademisi dan aktivis di bidang kemanusiaan telah berusaha membuktikan kejahatan atas Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia pada periode tahun ’65–’66. Kejahatan atas kemanusiaan dalam skala masif tersebut menjadikan Orde Baru sebagai rezim yang telah secara terstruktur melakukan tindakan genosida. Tapi apakah memang pada saat itu hak asasi manusia tidak ada atau tidak berlaku sama sekali?

(more…)

Memaknai Ulang ‘Habis Gelap Terbitlah Terang’

Terlepas masih ‘menariknya’ hari Kartini sampai hari ini, akhir-akhir ini sedikit sekali adanya pembahasan tekstual tentang Door duisternis tot licht (Through Darkness into Light [pen. Agnes L. Symmers] –  Habis Gelap Terbitlah Terang [pen. Armijn Pane]). Sosok Kartini dan karyanya dewasa ini disebut-sebut setiap tahun semata karena kita ingin terlihat turut merayakan Hari Kartini. Sementara itu, apakah kita benar-benar memahami makna dikotomi ‘gelap-terang’ yang disampaikan oleh Kartini pada tulisannya?

(more…)

Jaringan Media Sosial = Jaringan Impunitas (?)

Kasus kekerasan yang melibatkan oleh A, seorang siswi SMP dan beberapa orang pelajar SMA di Pontianak baru-baru ini telah menjadi pembahasan hangat di media massa dan media sosial. Media sosial berhasil melancarkan ‘sihir’ untuk menggiring pendapat, menggerakkan jemari-jemari di permukaan layar ponsel, menyebarkan kabar dengan sangat cepat. Dan secepat itu juga semuanya berganti arah dalam waktu yang sangat singkat.

(more…)

Mengenal Orde Baru: Genosida

Selama dua dekade terakhir, tepatnya setelah kejatuhan rezim Orde Baru, sejumlah upaya telah dilakukan beberapa kelompok untuk mengkaji ulang peristiwa kekerasan massal yang terjadi di Indonesia pada periode tahun 1965–1966. Salah satunya adalah para peneliti, relawan, dan penyintas yang menginisiasi Peradilan Rakyat Internasional 1965 (International People’s Tribunal of 1965). Putusan final panel hakim menyatakan peristiwa berdarah yang terjadi beririsan dengan pergantian kekuasaan dari Sukarno ke Suharto tersebut sebagai genosida.

(more…)

Menjual Asa, Menebar Tagar

Istilah ‘menjual asa’, ‘mengobral janji’, adalah beberapa dari sekian frasa yang sering kita dengar setiap kali menjelang pemilihan umum. Visi dan misi yang disampaikan oleh para politikus yang bertanding di panggung pemilihan umum seringkali dianggap tidak lain sebagai janji yang diobral. Tidak ada yang salah dari pendapat itu, karena masyarakat punya hak penuh untuk menyampaikan pemikirannya terkait siapa pun yang ada di singgasana politik praktis.

(more…)

Mengenal Orde Baru: Golongan Putih

Sejak pertama kali muncul dan menjadi perbincangan hangat pada tahun 1970-an, kelompok yang menolak untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum dan kemudian diberi nama golongan putih selalu berada di posisi tengah; tidak kalah juga tidak menang. Banyak yang mendukung, tidak kalah banyak pula yang tidak setuju, dan bahkan mengecam. Bahkan di negara-negara yang katanya menerapkan sistem dan ideologi politik reformasi, mereka sering dianggap sebagai pemberontak.

(more…)
Follow Us