Paceklik Pendidikan di Masa Pandemi
Beredarnya berita terkait mata pelajaran Sejarah untuk peserta didik tingkat SMA/SMK sederajat seketika menghebohkan publik. Asosiasi Guru Sejarah Indonesia (AGSI) sudah membuat petisi di situs Change.org yang menyatakan ketidaksetujuan mereka dengan wacana yang digagas oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tersebut. Sejarawan juga sudah angkat bicara melalui akun media sosial mereka. Kebanyakan dari komentar mereka menganggap pelajaran Sejarah penting untuk membentuk jati diri dan karakter bangsa.
Dalam tulisan ini, saya tidak merasa perlu meresonansi pemikiran-pemikiran mulia tentang kebangsaan tersebut. Selain begitu ambivalennya gagasan tentang kebangsaan dalam kepala saya, ada hal teknis lain terkait perancangan kurikulum tersebut yang dapat dikaji lebih lanjut. Beberapa dari kita mungkin bertanya-tanya bagaimana awalnya gagasan tersebut dimunculkan oleh Kemendikbud dan hal apa yang mendasari kemunculannya. Wacana menjadikan mata pelajaran Sejarah sebagai mata pelajaran pilihan bagi siswa kelas XI dan XII serta digabung dalam mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial bagi peserta didik kelas X sebenarnya berkaitan dengan program Penyesuaian Kebijakan Pembelajaran di Masa Pandemi COVID-19.
Sebelumnya di artikel yang lain saya sudah membahas permasalahan penerapan sekolah daring dengan mengkajinya menggunakan skema gagasan Merdeka Belajar yang digagas oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim. Permasalahan-permasalahan yang diidentifikasi dalam tulisan tersebut lebih berkaitan dengan isu teknis serta kesenjangan akses dan kelas. Sementara isu yang sedang hangat saat ini berkaitan dengan upaya “penyederhanaan kurikulum” sebagai upaya untuk mengatasi permasalahan dalam sistem dan praktik belajar mengajar di tengah situasi darurat sekarang.
Baca juga: Merdeka Belajar itu Bernama Netflix
Penerapan sistem Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) memang menimbulkan sejumlah permasalahan teknis dalam proses belajar mengajar, yang sebenarnya tidak hanya terjadi di Indonesia namun juga negara-negara lain terutama negara berkembang. Kemendikbud telah mengidentifikasi sejumlah permasalahan tersebut dari sudut pandang tiga pihak, yakni orang tua, guru, dan siswa. Berkaitan dengan kurikulum, isu yang paling besar adalah guru kesulitan mengelola PJJ dan cenderung fokus ke penuntasan kurikulum, menyebabkan siswa merasa jenuh dan terbebani dengan tugas yang diberikan oleh guru. Situasi tersebut seringkali diperparah dengan keadaan orang tua yang tidak memiliki cukup waktu dan tenaga untuk menemani anaknya belajar karena harus memenuhi tanggung jawab lain.
Sebagai solusinya, program penyederhanaan kurikulum pun dicetuskan. Sekolah diberi fleksibilitas untuk memilih kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran siswa. Skema yang dapat dipilih oleh institusi sekolah antara lain: (a) tetap menggunakan kurikulum nasional 2013, (b) menggunakan kurikulum darurat, dan (c) melakukan penyederhanaan kurikulum secara mandiri. Dan wacana terkait mata pelajaran Sejarah tersebut masuk dalam skema yang kedua, yakni penyusunan kurikulum darurat.
Dalam sistem pendidikan Indonesia, terutama Kurikulum 2013, dikenal dua jenis kompetensi, yakni Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar. Kompetensi Inti merupakan tingkat kemampuan untuk mencapai Standar Kompetensi Lulusan (SKL) yang harus dikuasai peserta didik. Kompetensi Inti disusun berdasarkan jenjang pendidikan dan rumusannya terdiri atas empat notasi, yakni: (a) KI-1 untuk sikap spiritual, (b) KI-2 untuk sikap sosial, (c) KI-3 untuk pengetahuan, dan (d) KI-4 untuk keterampilan. Dari Kompetensi Inti itulah kemudian ditentukan Kompetensi Dasar yang berbeda-beda untuk masing-masing mata pelajaran.
Baca juga: Wabah, Ekonomi, dan Kelas
Penyesuaian Kebijakan Pembelajaran di Masa Pandemi COVID-19 atau penyederhanaan kurikulum sebenarnya berkaitan dengan Kompetensi Dasar tersebut, sebagaimana tertuang dalam Lampiran Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 719/P/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Kurikulum pada Satuan Pendidikan dalam Kondisi Khusus. Satuan Pendidikan pada Kondisi Khusus dalam pelaksanaan pembelajaran dapat mengacu pada:
kurikulum nasional untuk PAUD, pendidikan dasar, dan pendidikan menegah atas dengan kompetensi inti dan kompetensi dasar yang disederhanakan untuk Kondisi Khusus yang ditetapkan oleh Kepala badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan,
serta
kurikulum nasional untuk pendidikan menengah yang berbentuk sekolah menengah kejuruan dengan kompetensi inti dan kompetensi dasar yang disederhanakan untuk Kondisi Khusus yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi.
Jika mengacu pada cuplikan aturan di atas, maka yang menjadi poin perhatian dalam evaluasi dan penyusunan kurikulum di tengah situasi pandemi berkaitan dengan kompetensi dan sistem asesmen. Sementara itu sebenarnya Kemendikbud telah mempublikasikan Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar untuk semua mata pelajaran di semua jenjang pendidikan, termasuk mata pelajaran Sejarah untuk tingkat pendidikan menengah atas.
Yang perlu diperhatikan kemudian adalah sebenarnya tidak ada pernyataan apapun dalam Keputusan Menteri, Lampiran Keputusan Menteri, dan dokumen Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar yang menyatakan akan ada mata pelajaran yang diubah posisinya untuk jenjang pendidikan tertentu. Oleh karena itu, wacana untuk menjadikan mata pelajaran Sejarah sebagai mata pelajaran pilihan bagi siswa menengah atas yang diberitakan termasuk dalam program penyederhanaan kurikulum untuk pendidikan di masa pandemi perlu dipertanyakan lebih lanjut.
Akhir-akhir ini, ilmu humaniora semakin sering menjadi bahan pembicaraan publik karena pernyataan-pernyataan dari sejumlah pihak yang berperan penting dalam pengambilan keputusan. Pembicaraan tersebut berkaitan erat dengan gagasan tentang Revolusi 4.0 yang menguar, tentang peran dan posisi institusi pendidikan formal dalam penyediaan lulusan siap kerja, dan juga tentang pilihan jurusan yang strategis. Salah satu pihak yang memberikan pernyataan cukup kontroversial terkait hal tersebut adalah Muhajir Effendy, yang notabene mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dan sekarang menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
Pada bulan Juli lalu, Muhajir Effendy mengeluarkan pernyataan yang cukup membuat para pakar dunia pendidikan meradang. Pernyataannya menyiratkan kurangnya signifikansi ilmu humaniora untuk perkembangan negara dibandingkan dengan ilmu sains. Yang dikatakan oleh Muhadjir ada benarnya jika kita melihat sistem pendidikan dan ilmu pengetahuan secara umum dengan kacamata transaksional. Transaksional dalam artian bahwa pelajar, setelah menyelesaikan sekolahnya harus memberikan sumbangan secara kasat mata kepada negara–layaknya seorang anak yang dituntut mengembalikan dana orang tua yang dipakainya untuk bersekolah. Begitu pun dengan ilmu pengetahuan, dipandang harus mampu menghasilkan luaran yang kasat mata seperti gedung pencakar langit, jembatan, atau bahkan mungkin vaksin penyakit menular.
Baca juga: Memaknai Kehidupan dari Dunia Penelitian
Padahal semestinya keilmuan tidak bekerja seperti itu. Peserta didik yang menguasai ilmu humaniora memang tidak akan bisa merancang desain arsitektur suatu bangunan, atau melakukan eksperimen molekul di bawah lensa mikroskop. Tetapi di masa sekarang ini, kajian terhadap lingkungan masyarakat tidak hanya bisa mengandalkan satu jenis ilmu pengetahuan. Sebagai contoh, untuk mengetahui keampuhan suatu vaksin, dibutuhkan data pendukung terkait tipografi sosial dan ekonomi di suatu kelompok masyarakat.
Hal tersebut telah dibuktikan oleh tim peneliti Jenner Institute, University of Oxford yang melakukan riset untuk vaksin COVID-19 khusus di Afrika Selatan setelah menemukan sejumlah produk vaksin yang telah diproduksi sebelumnya memiliki tingkat keampuhan tinggi di negara berkembang namun menunjukkan hal sebaliknya di daerah-daerah dengan tingkat penghasilan masyarakat menengah dan rendah.
Oleh karena itu, wacana untuk menjadikan Sejarah sebagai mata pelajaran pilihan terbaca sebagai tindakan mengubah sistem pendidikan di Indonesia oleh Kemendikbud yang disembunyikan di balik tabir pandemi. Jika fokus dan tujuan program penyederhanaan kurikulum di masa krisis adalah meringankan kesulitan pengajar dan peserta didik dengan mengurangi beban Kompetensi Dasar, semestinya tidak muncul wacana tersebut.
Ketidakmampuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk melihat signifikansi ilmu humaniora dan mempertimbangkan keseimbangannya dengan ilmu pasti menunjukkan mungkin memang sudah waktunya mengganti nomenklatur institusi tersebut sebagai Kementerian Pendidikan dan Tenaga Kerja.