Narasi besar yang paling sering dimunculkan tentang bulan Mei di Indonesia adalah Hari Pendidikan Nasional yang jatuh setiap tanggal 2 Mei. Padahal sejarah Indonesia modern telah menyimpan dua peristiwa besar lain di bulan Mei. Namun kedua peristiwa itu memang hampir tidak pernah diangkat ke permukaan oleh pemerintah apalagi diperingati. Yakni kematian Marsinah pada Mei 1993 dan peristiwa Mei 1998.

Saat duduk di bangku sekolah, saat Internet dan media sosial belum menjadi bagian dalam kehidupan sehari-hari, saya harus mencari tahu dengan cukup susah payah dua peristiwa tersebut. Saya ingat pernah bertanya kepada ibu siapa Marsinah itu saat masih duduk di kelas 4 SD. Dan penjelasan dari ibu yang sebenarnya tidak lengkap sudah cukup membuat anak berusia 9 tahun kebingungan dan ketakutan. Begitu juga dengan peristiwa turunnya Suharto dari tampuk pemerintahan pada Mei 1998 yang pertama kali saya dengar dari kakek. Sementara itu, saya mendengar sendiri kesaksian dari beberapa teman terkait kerusuhan yang terjadi pada awal bulan Mei 2019, tepatnya pada demonstrasi peringatan Hari Buruh di Bandung.

Dalam tulisan ini saya juga ingin menunjukkan betapa pentingnya memahami sejarah sebagai suatu kontinum, bukan potongan tercerai-berai yang semata-mata hanya perlu dihafalkan tahun dan bulan peristiwanya. Pembunuhan yang dialami oleh Marsinah pada Mei 1993 atau saat Orde Baru masih berjaya dan terbunuhnya aktivis pada Mei 1998, juga tindak kekerasan yang dilakukan aparat pada Mei 2019 selama ini dibahas secara terpisah. Kesamaan pada bulan dari kedua peristiwa tersebut mungkin saja hanya kebetulan, namun terdapat hal mendasar yang menunjukkan hubungan di antaranya yang tidak bisa dianggap sebagai kebetulan.


Jasad Marsinah ditemukan di dalam hutan di dusun Jegong, Wilangan, Nganjuk, pada 8 Mei 1993 dengan tanda-tanda bekas penyiksaan berat. Penemuan jasad itu mengikuti berita hilangnya buruh pabrik arloji PT. Catur Putra Surya (CPS) yang berlokasi di Porong, Sidoarjo, selama tiga hari. Pembunuhan atas Marsinah ditengarai aktivitasnya sebagai seorang buruh yang sering ikut dalam aksi demo untuk menuntut kesejahteraan pekerja.  

Baca juga: Bagaimana Hari Buruh Lahir?

Surat Edaran No. 50/Th. 1992 yang dikeluarkan oleh Gubernur KDH TK I Jawa Timur mengimbau pemilik pabrik dan perusahaan untuk menaikkan penghasilan buruh 20% dari gaji pokok. Tidak semua perusahaan menuruti imbauan tersebut, termasuk pabrik tempat Marsinah bekerja. Bersama beberapa kawannya, Marsinah pun merencanakan unjuk rasa untuk mendapatkan hak mereka. Demonstrasi pun dilakukan pada 4 Mei 1993 dengan aksi mogok bekerja besar-besaran yang diikuti dengan perundingan dengan pihak perusahaan pada 5 Mei 1993. Pada hari yang sama, 13 kawan Marsinah digiring ke Koramil untuk diperiksa dan dipaksa mengundurkan diri dari CPS. Marsinah tidak lagi bisa ditemukan oleh kawan-kawannya semenjak malam 5 Mei sampai 7 Mei 1993. Dan pada 8 Mei 1993, jenazahnya ditemukan.

Kesejahteraan buruh merupakan permasalahan tersendiri pada saat itu, terlepas dari keberhasilan pembangunan infrastruktur dan swasembada beras yang terus dipropagandakan oleh pemerintah Orde Baru. Protes yang dilakukan oleh Marsinah dan kawan-kawannya sebenarnya bukan aksi demo buruh yang pertama, terlepas dari ketatnya sensor. Pada tahun 1989, terhitung sembilan belas aksi demo dilakukan oleh buruh. Jumlah tersebut meningkat memasuki tahun 1990-an dan tercatat 350 aksi buruh terjadi dua tahun sebelum jatuhnya Orde Baru.

Aksi demo buruh yang masih berlangsung terlepas dari tekanan dari pemerintah selalu ditanggapi dengan pernyataan yang mengaitkannya dengan “sisa-sisa komunis”. Buruh yang melakukan aksi demonstrasi dipandang sebagai pengacau stabilitas politik negara karena mereka seharusnya hanya cukup bekerja di ranah sosial-ekonomi tanpa melakukan infiltrasi pada pembentukan aturan-aturan politik. Pemberian cap komunis terus dilakukan seiring perubahan dalam tubuh organisasi buruh yang ditandai dengan pergantian nama dari FBSI menjadi SPSI pada tahun 1980-an di bawah kendali Sudomo dan kemudian menjadi FSPSI pada tahun 1995.

Baca juga: Gelanggang Militerisme di Indonesia

Peran militer untuk menekan kaum buruh kembali diperjelas dengan diberlakukannya aturan yang membolehkan tentara untuk turun dalam urusan buruh pada tahun 1986. Militer diberi kewenangan untuk turun langsung dalam menghentikan aksi buruh dan mengamankan orang-orang yang dianggap terlibat dalam aksi tersebut. Yang terjadi pada Marsinah sesungguhnya merupakan bagian dari program satuan militer yang ditetapkan sendiri oleh pemerintah.


Di tengah tekanan tersebut, mulai bermunculan serikat-serikat buruh independen yang juga didukung oleh organisasi non-kepemerintahan di tingkat akar rumput. Perlawanan yang dilancarkan pun semakin konfrontatif, salah satunya peristiwa kerusuhan yang terjadi di Jakarta pada 27 Juli 1996 (Peristiwa Kudatuli) yang diberitakan dan didesas-desuskan melibatkan PPBI (Pusat Perjuangan Buruh Indonesia), organisasi buruh yang berafiliasi dengan PRD (Partai Rakyat Demokratik). Kesadaran masyarakat tentang kotornya politik Orde Baru pun semakin meningkat, dan para buruh terutama di kawasan Jabotabek mulai membentuk jaringan-jaringan pekerja yang nantinya akan bekerjasama dalam demonstrasi Mei 1998.

Memasuki pertengahan kedua tahun 1997, Indonesia menjadi negara yang merasakan imbas kriris ekonomi Asia paling parah, ditandai dengan inflasi tajam mata uang Rupiah terhadap Dollar Amerika yang mencapai Rp. 14.800,00 per 1 Dollar pada Januari 1998 dari Rp. 2.500,00 per 1 Dollar. Kapitalisme, tindak korupsi, utang negara, serta buruknya manajemen keuangan dan ekonomi diargumentasikan sebagai penyebabnya. Legitimasi kekuasaan Suharto yang telah bercokol selama lebih dari 30 tahun pun mulai tergoncang.

Baca juga: Orde Baru dan Naturalisasi Tionghoa

Fenomena tersebut disusul dengan peristiwa kerusuhan yang berlangsung sepanjang awal tahun 1998 di sejumlah daerah di Indonesia. Kerusuhan tersebut menjadi catatan sejarah tersendiri bagi Indonesia dalam upaya mengakhiri sistem politik otoriter yang telah membatasi ruang gerak selama berpuluh-puluh tahun. Begitu banyak korban yang jatuh pada peristiwa tersebut terutama dari kalangan aktivis dan kelompok masyarakat keturunan Tionghoa. Upaya penyelidikan atas peristiwa tersebut telah membuktikan peran aparat dalam terbunuhnya beberapa aktivis termasuk mahasiswa Trisakti dan Ita Martadinata Haryono.


Kematian aktivis buruh dan aktivis kemanusiaan pada Mei 1993 dan Mei 1998 sampai hari ini hanya menjadi perbincangan di kalangan lingkaran aktivis di era reformasi. Pengusutan kasus mereka pun belum menjadi pertimbangan tersendiri bagi pemerintah, terlepas dari janji-janji yang ditebar saat maju ke gelanggang politik praktis. Kekerasan yang dilakukan oleh aparat juga masih sering terjadi, termasuk pada kerusuhan yang mewarnai aksi demo Hari Buruh pada 1 Mei 2019 di Bandung.

Telah diberitakan bagaimana aparat kepolisian bertindak represif kepada beberapa orang yang dituduh telah melakukan vandalisme selama berlangsungnya demonstrasi di kawasan Gedung Sate tersebut. Mereka menangkap, menelanjangi, dan menggunduli para tersangka tindakan kerusuhan. Pandangan masyarakat pun beragam dalam menanggapi tindakan aparat tersebut, beberapa menganggapnya sebagai hukuman yang pantas, sementara tidak jarang pula yang menganggapnya sebagai pelanggaran hak asasi manusia dan kode etik kepolisian.

Tiga runtutan peristiwa di bulan Mei yang telah saya jabarkan di atas mengindikasikan satu benang merah yang terbukti bertahan sejak berjayanya rezim Orde Baru, ujung dari pemerintah otoriter tersebut, sampai hari ini; yakni masih besarnya peran aparat dalam kasus kejahatan atas kemanusiaan dengan rakyat sebagai korbannya. Selain itu, tiga peristiwa tersebut juga menunjukkan kecenderungan masih marjinalnya narasi tentang pelanggaran HAM dalam kurikulum pendidikan saat ini. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa terlepas dari telah berakhirnya rezim bernama Orde Baru, reformasi yang akan diperingati usianya yang ke-21 tahun akhir bulan ini pun masih memiliki banyak lubang. Tugas kita masih banyak untuk benar-benar mereformasi sistem-sistem dan budaya-budaya yang dipertahankan oleh elit-elit tertentu semenjak Orde Baru sampai hari ini.