Masih relevankah menyalahkan hujan untuk peristiwa banjir dan tanah longsor, menuding lempeng tektonik sebagai penyebab gempa bumi? Sampai kapan menggerutu tentang perubahan iklim? Apakah masih ada di dunia ini yang dinamakan bencana ‘alam’? Sejumlah pertanyaan itu mengganggu benak saya selama beberapa hari terakhir, tepatnya setelah banjir melanda kawasan Jabodetabek, dan beranda media sosial dipenuhi dengan segala macam pemberitaan dan opini.

Istilah bencana alam terdengar begitu familiar di telinga kita, penduduk Indonesia yang “ditakdirkan” hidup di kawasan geografis dengan karakteristik alam gunung berapi, sungai besar dan berarus deras, serta dikelilingi oleh lempeng tektonik. Bencana alam pada hakikatnya merupakan sebuah bencana karena melibatkan kesengsaraan manusia, bukan karena peristiwa tersebut besar atau spektakular. Kehancuran sebuah pulau tidak berpenghuni karena letusan gunung berapi tidak termasuk dalam bencana alam karena tidak melibatkan korban manusia.

Dan pada era sekarang ini, menggunakan istilah bencana alam dapat dianggap sebagai upaya untuk menghindarkan kita dari beban tanggung jawab.

Di samping bencana alam, kita juga mengenal bencana yang disebabkan oleh ulah manusia, atau yang disebut dengan man-made disaster. Contoh man-made disaster yang paling terkenal adalah Chernobyl yang melibatkan kelalaian manusia. Di Indonesia, banjir lumpur panas Sidoarjo merupakan contoh nyata dari man-made disaster yang terjadi karena proyek pengeboran oleh PT. Lapindo. Semburan lumpur panas yang terjadi semenjak tahun 2006 tersebut menyebabkan tergenangnya kawasan permukiman, pertanian, dan perindustrian di tiga kecamatan di sekitarnya. Tujuh belas orang dinyatakan tewas dan kerugian yang disebabkan oleh peristiwa itu diperkirakan mencapai 45 trilyun rupiah. Man-made disaster menyimpan kemungkinan permintaan pertanggungjawaban melalui jalur hukum.

Namun bagaimana dengan bencana alam? Apakah kita bisa menyeret alam ke meja hijau dan memberikan hukuman atas apa yang telah diberikannya kepada kita?

Pada kenyataannya, bisa dibilang saat ini sudah tidak ada lagi yang namanya bencana alam. Terlebih lagi bagi kita penduduk Indonesia, kita sudah tahu bahwa bencana akan terjadi. Kita bukan seperti masyarakat Pompeii yang tidak tahu menahu bahwa gunung Vesuvius akan meletus dan mengubur seluruh isi kota, dan peristiwa itu adalah contoh dari bencana alam yang sesungguhnya. Ketidak tahuan tersebut menyebabkan mereka tidak dapat melakukan tindakan-tindakan preventif atas suatu bencana. Sementara hal yang sama tidak lagi berlaku di zaman sekarang ini.

Kita semua memiliki kontribusi untuk menjadikan bencana tertentu terjadi, baik dari kalangan pemerintah maupun masyarakat sipil. Argumen ini dapat didasarkan pada perbedaan kerugian, baik material maupun non-material, yang dialami oleh satu negara dengan negara lain karena suatu bencana. Sebagai contoh, gempa yang melanda Haiti pada 2010 dianggap sebagai salah satu bencana paling besar yang pernah terjadi di dunia, menelan korban jiwa sebanyak 200.000 orang. Sementara itu, gempa dengan kekuatan yang hampir sama terjadi di Cile satu bulan kemudian menelan korban jiwa ratusan nyawa.

Perbedaan tersebut dapat dijadikan dasar pemikiran bahwa keputusan manusia menentukan seberapa parah sebuah bencana memberikan pengaruh kepada mereka. Pemerintah di beberapa negara, termasuk Indonesia, tidak memikirkan potensi bencana saat memberikan izin bangunan atau bahkan mendirikan gedung-gedung pemerintah. Sementara itu, pada saat yang sama, masyarakat sipil yang memiliki kepentingan bisnis berkaitan dengan eksploitasi alam tidak sempat (baca: mau) mempertimbangkan kerja-kerja yang bertujuan revitalisasi sumber daya. Keadaan diperparah dengan kehidupan sipil domestik yang juga sering kali kurang mempertimbangkan dan memperhatikan hal-hal substansial yang berkaitan dengan potensi bencana, misalnya lokasi pembangunan rumah dan pengolahan sampah rumah tangga.

Sementara itu, menjadikan perubahan iklim sebagai sebab bencana alam juga tidak lebih dari kemalasan kita untuk memikirkan lebih lanjut tentang upaya minimalisasi korban jiwa dan kerugian material atas suatu bencana. Menyuarakan ‘perubahan iklim’ atas semua bencana yang terjadi tidak lebih dari pola pikir fatalis karena tidak mengarah pada upaya pencarian solusi untuk menanggulangi bencana. Perbincangan tentang ‘kehancuran alam’ yang disebabkan oleh perubahan iklim, pertumbuhan populasi manusia, dan polusi kimia telah menjadi pembahasan di dunia internasional semenjak tahun 1970-an. Sementara di Indonesia sendiri, wacana tersebut bisa dibilang baru menjadi perhatian pada satu dekade terakhir. Kemunculannya juga timbul tenggelam, biasanya hanya menjadi pemanis narasi-narasi kampanye calon pemimpin daerah.

Iya, perubahan iklim telah terjadi, bencana akan terjadi, lalu apa yang harus dilakukan? Sejatinya hal tersebut yang perlu dipertanyakan dan dicari jawabannya bersama–dengan menanggalkan kepentingan politik kekuasaan. Dan begitu pun masyarakat umum semestinya tidak terus menerus mencoba mencari atau menggantukan pertanggung jawaban serta nasib mereka pada pemerintah. Bencana alam memang sejatinya sudah punah, karena kita telah mengetahuinya akan terjadi dan dengan sadar menjadi otak dan pelaku dari kehancuran kita sendiri.