Setelah mengingat apa yang terjadi pada bulan Mei 1998 pada etnis Tionghoa dan juga sebelum kerusuhan tersebut, saya akan membahas martir-isasi Tionghoa yang kembali terjadi 19 tahun dari lengsernya Suharto dari singgasana presidennya. Hampir dua dasawarsa era reformasi, dengan berganti-ganti presiden, memang tidak ada dari mereka yang dengan lantang menyerukan permusuhan terhadap etnis Tionghoa, namun hasil kekerasan budaya dan ideologis yang dilakukan rezim sebelumnya terbukti berkerak di dasar kepala beberapa lapisan masyarakat.

9 Mei 2017

Memang tidak ada ban yang dibakar atau toko dijarah pada bulan Mei 2017, namun ada kekacauan serupa dengan yang terjadi sembilan belas tahun lalu. Tidak ada presiden yang akan digulingkan, namun perasaan sakit terulang lagi. Sekali lagi, ada yang merasa menang, ada yang merasa kalah.

Ahok -yang notabene seorang Tionghoa- dijatuhi vonis hukuman penjara 2 tahun karena terbukti bersalah melakukan penistaan agama. Ahok dinyatakan majelis hakim terbukti melakukan tindak pidana dalam Pasal 156a KUHP, yakni secara sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan permusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan terhadap suatu agama. Disebutkan bahwa Ahok sengaja memasukkan kalimat terkait dengan pemilihan gubernur dan menyebut Surat Al-Maidah 51.

Terlepas dari bahwa (tuduhan) penistaan agama merupakan suatu aksi yang sudah memiliki sejarah yang panjang (baca (Tuduhan) Penistaan Agama adalah Tradisi Turunan), saya melihat ada satu kejahatan yang serupa. Tekanan dari pihak internasional menyatakan bahwa apa yang telah terjadi pada Ahok merupakan pelanggaran hak azasi dan telah melukai nilai ke-Bhinneka-an negara Indonesia. Hal tersebut serupa dengan apa yang terjadi pada Mei 1998. Etnis Tionghoa masih dijadikan apa yang disebut orang Jawa dengan kalah-kalahan, atau pihak yang sengajah dikalahkan untuk mendorong kemenangan pihak lain yang memiliki otoritas lebih besar.

Walaupun Ahok tidak mendapatkan kekerasan fisik, terutama dalam hal ini adalah pemerkosaan, seperti yang dialami oleh perempuan Tionghoa pada Tragedi Mei 1998, bisa dibilang bahwa ia mendapatkan suatu serangan strategis yang didasari kepentingan politik dan kekuasaan. Dalam hal ini, Ahok menjadi bukti nyata bahwa sekeras apapun seorang Tionghoa bekerja untuk membenahi negara dan masyarakat, namun ia akan terus dianggap ‘non-pribumi’ dan musuh yang perlu dilawan. Hal tersebut -menurut hemat saya- merupakan ‘prestasi’ jangka panjang yang berhasil dicapai rezim Orde Baru selama lebih dari tiga dasawarsa memborbardir alam bawah sadar masyarakat dengan propaganda perang saudara.

Muncul banyak respon dengan pemberian vonis hakim kepada Ahok, mulai dari yang berupa permintaan penangguhan tahanan, menyanyikan lagu nasional di balai kota, sampai protes untuk mencabut pasal penistaan agama yang ‘karet’ alias tidak konsisten. Bahkan diberitakan bahwa pasal tersebut memang akan dikaji oleh pemangku kebijakan (lihat Pasal Penodaan Agama Disoroti Dunia, Menkum Yasonna: Perlu Dikaji). Kita perlu kritis dengan fenomena ini, perlu menyadari bahwa penangkapan Ahok-lah yang akhirnya membawa pada awal dari revolusi regulasi yang tidak menguntungkan bagi masyarakat. Sekali lagi, kekalahan Tionghoa-lah yang membawa kemenangan bagi lapisan masyarakat lain yang mungkin bisa menjadikan kehidupan di masa berikutnya lebih baik.

 

Itulah hubungan bulan Mei dengan etnis Tionghoa. Ada martir-isasi yang berulang. Yang mungkin tidak disadari, atau sengaja tidak dibahas agar martir itu terkubur di makam tidak berbunga.