Kata, Frasa, dan Rasa
Bukan rahasia lagi bahwa salah satu utang terbesar negara Indonesia kepada masyarakatnya adalah penyelesaian isu-isu HAM di masa lalu. Utang tersebut makin bertumpuk dengan tambahan pelanggaran HAM yang terjadi pada periode waktu yang lebih anyar. Dalam hal ini, satu nama dari jajaran pemerintahan mengisi panggung utama, yakni Luhut Binsar Pandjaitan, yang baru-baru ini melaporkan Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti dengan tuduhan pencemaran nama baik.
(more…)Sejak pertama kali membaca Discipline and Punish – The Birth of the Prison, saya membayangkan betapa terheran-herannya seorang Michel Foucault jika ia masih hidup dan melihat sistem peradilan dan penindakan hukum yang berlaku di Indonesia di abad ke-21. Apalagi dengan kasus terbakarnya Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Kota Tangerang yang mengingatkan kita kembali permasalahan yang pembahasannya timbul tenggelam walaupun sebenarnya selalu ada di dasar, yakni sistem hukuman di Indonesia.
(more…)Setelah cukup lama terpinggirkan dari narasi utama, Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) kembali diperbincangkan. Tepatnya setelah Badan Legislasi (Baleg) DPR kembali mengadakan rapat pleno penyusunan RUU pada Senin (30/8) lalu. Tidak sedikit yang harap-harap cemas dengan hasil rapat tersebut, sampai akhirnya kecemasan beberapa pihak agaknya benar-benar terkonfirmasi.
(more…)Kebebasan berpendapat masih menjadi salah satu perdebatan terbesar dalam konteks kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Baru-baru ini, respons jajaran rektorat Universitas Indonesia atas kiriman akun resmi BEM UI kembali mengangkat pembahasan tentang kebebasan berpendapat ke permukaan. Seperti kasus-kasus sebelumnya, ada pihak-pihak yang mendukung kebebasan berpendapat –khususnya dalam lingkup kehidupan perguruan tinggi– dan tidak sedikit pula yang menentang atau paling tidak mempertanyakannya.
(more…)Selama situasi pandemi terjadi, salah satu hal yang paling sering kita dengar adalah perihal globalitas dari Covid-19. Tingkat ekonomi pun acap kali dijadikan indikator pembukti, yakni bahwa virus Corona bisa menjangkiti siapa pun terlepas kelas ekonominya. Pendapat itu kemudian juga berlaku untuk konteks yang lebih besar, yaitu negara. Kita sudah melihat sendiri pandemi ini tidak hanya menghantam negara-negara berkembang dan miskin, tetapi juga negara-negara maju dan berkembang. Tingkat kesejahteraan negara pada gilirannya berhubungan erat dengan langkah-langkah penanganan dan mitigasi pandemi yang diambil oleh pemerintah dengan nyawa rakyat sebagai taruhannya.
(more…)Indonesia baru saja menerima bantuan utang baru dari Bank Dunia sebesar 800 juta dolar AS atau setara dengan Rp11,36 triliun. Jumlah tersebut menyumbangkan kenaikan pada jumlah total utang Indonesia, yang dicatat oleh Kementerian Keuangan mencapai Rp6.527,29 triliun. Utang terbaru ini kabarnya akan digunakan untuk reformasi sistem kebijakan investasi dan perdagangan, serta membantu percepatan pemulihan ekonomi. Pandemi tentu saja menjadi salah satu faktor jatuhnya kondisi ekonomi nasional dengan penetapan pembatasan sosial dan tergoncangnya rantai produksi dan konsumsi secara umum. Namun, situasi kejatuhan yang kemudian disusul dengan utang bukanlah hal yang baru dilakukan Indonesia sekarang di tengah situasi sulit yang dihadapi oleh hampir semua negara di dunia.
(more…)Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sempat dielu-elukan sebagai sebuah badan yang dapat mengentaskan Indonesia dari pusaran korupsi. Status awal pembentukannya sebagai badan independen dipercaya akan menjadikannya seekor singa buas yang akan menerkam para pejabat negara yang korup. Namun, semakin ke sini, masyarakat semakin pesimis dengan kemampuan dan sepak terjang organisasi tersebut.
(more…)Pengunduran diri Soeharto pada 21 Mei 1998 dapat dianggap sebagai salah satu babak transisi yang penting dalam linimasa sejarah Indonesia. Memasuki dua puluh tiga tahun kejatuhan Orde Baru, pemberitaan satu bulan terakhir dipenuhi dengan kabar terbaru pewaris harta kekayaan Soeharto, yang terhormat keluarga Cendana. Permainan yang dilakukan keluarga Cendana untuk menumpuk kekayaan akhirnya terkuak.
(more…)Sejak pertama kali dicetuskan pada 1 Juni 1945 sampai hari ini, Pancasila terus digaungkan sebagai falsafah negara yang menjadi dasar perancangan perundang-undangan dan pengendali kehidupan sosial. Sila kedua dari Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab, menyiratkan harapan akan sebuah lingkup masyarakat yang menjadikan nilai-nilai kemanusiaan sebagai landasan tatanan sosial. Namun dalam perjalanan negara dan bangsa ini, Pancasila telah dijadikan tunggangan atau tameng politik untuk menutupi kebobrokan dan keserakahan pemerintah, khususnya berkaitan dengan upaya pemertahanan kekuasaan.
(more…)Selama menjadi siswa jurusan Bahasa di SMA, lalu meneruskan studi di perguruan tinggi mengambil jurusan Bahasa dan Sastra, saya mendapati satu paradigma teori mendasar yang dangkal terkait eksistensi dan fungsi bahasa. Yakni bahasa adalah perantara komunikasi atau produk kebudayaan yang luhur. Pendidikan bahasa dengan paradigma tersebut membentuk pemikiran bahwa bahasa tidak memiliki implikasi yang amat berpengaruh dalam kehidupan manusia sebagai anggota dari suatu kelompok masyarakat.
(more…)