Dhianita Kusuma Pertiwi

Kata, Frasa, dan Rasa

Pewarisan Ingatan dan Perjuangan Rehumanisasi

Sejak pertama kali dicetuskan pada 1 Juni 1945 sampai hari ini, Pancasila terus digaungkan sebagai falsafah negara yang menjadi dasar perancangan perundang-undangan dan pengendali kehidupan sosial. Sila kedua dari Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab, menyiratkan harapan akan sebuah lingkup masyarakat yang menjadikan nilai-nilai kemanusiaan sebagai landasan tatanan sosial. Namun dalam perjalanan negara dan bangsa ini, Pancasila telah dijadikan tunggangan atau tameng politik untuk menutupi kebobrokan dan keserakahan pemerintah, khususnya berkaitan dengan upaya pemertahanan kekuasaan. 

(more…)

Kekuasaan dalam Pembahasaan Perempuan

Selama menjadi siswa jurusan Bahasa di SMA, lalu meneruskan studi di perguruan tinggi mengambil jurusan Bahasa dan Sastra, saya mendapati satu paradigma teori mendasar yang dangkal terkait eksistensi dan fungsi bahasa. Yakni bahasa adalah perantara komunikasi atau produk kebudayaan yang luhur. Pendidikan bahasa dengan paradigma tersebut membentuk pemikiran bahwa bahasa tidak memiliki implikasi yang amat berpengaruh dalam kehidupan manusia sebagai anggota dari suatu kelompok masyarakat.

(more…)

Perempuan di Kumparan Pendidikan–Agama–Politik

Penetapan Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri antara Mendikbud, Mendagri dan Menag yang mengatur penggunaan seragam dan atribut di lingkungan pendidikan oleh peserta didik, guru dan tenaga pendidik –seperti yang telah diduga– memicu polemik di masyarakat. Pembahasan tentang pemakaian jilbab oleh siswa perempuan di sekolah sebenarnya bukan hal yang baru dalam dunia pendidikan Indonesia.

(more…)

Vaksin: Kisah-Kisah Lama yang Tak Tuntas

Program vaksinasi massal untuk pandemi Covid-19 telah dimulai di sejumlah negara sejak awal tahun 2021, termasuk Indonesia. Angka-angka target telah tersebar di pemberitaan dan menumbuhkan harapan, juga kekhawatiran dan penolakan. Namun keriuhan terkait vaksin Covid sebenarnya bukanlah kasus baru di Indonesia, bahkan di sejumlah negara lain. Vaksin sebagai salah salah satu temuan di bidang kesehatan yang membawa perubahan besar bagi dunia, dalam perjalanannya telah menghadapi penerimaan, keengganan, sampai penolakan.

(more…)

Pemakzulan: Makar atau Demokrasi?

Pasca kerusuhan yang terjadi di Gedung Kongres Capitol Hill, Washington DC. pada 6 Januari lalu, Presiden Donald Trump harus menghadapi sidang pemakzulannya yang kedua pada 9 Februari 2021 setelah pemakzulan pertama yang dilayangkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat pada 18 Desember 2019. Donald Trump menjadi presiden pertama dalam sejarah Amerika yang dimakzulkan sebanyak dua kali.

(more…)

Siapa yang Patut Dianggap Manusia?

Sejak mencuatnya pemberitaan terkait penembakan enam laskar Front Pembela Islam di jalan raya Tol Jakarta–Cikampek kilometer 50 pada Senin 7 Desember 2020, saya mendapati pertentangan pendapat di media sosial terkait perlukah kita bersimpatik kepada anggota FPI jika mengingat tindakan-tindakan mereka yang telah menyebabkan ketidaknyamanan publik dan mengganggu harmoni interaksi sosial masyarakat Indonesia yang pada sejatinya memang terdiri atas beragam latar belakang identitas etnis dan agama.

(more…)

Populisme Islam dan Politik Penzaliman

Belum tuntas penyidikan kasus yang menjerat Rizieq Shihab untuk pengumpulan massa di Petamburan di tengah masa pandemi dan penembakan enam anggota Front Pembela Islam, perhatian publik sekali lagi mengarah pada organisasi tersebut setelah dikeluarkannya Surat Keputusan Bersama (SKB) pada 1 Januari 2021 tentang pembubaran Front Pembela Islam.

(more…)

Kontestasi Penerimaan dan Penolakan Politik Dinasti

Pemberitaan yang cukup mengguncang dunia perpolitikan Indonesia beberapa hari ini membahas kemenangan Gibran Rakabuming Raka dan Bobby Nasution, masing-masing anak kandung dan menantu presiden Joko Widodo, sebagai walikota Solo dan Medan. Masyarakat pun mengkritisi hal tersebut sebagai praktik kepemimpinan dinasti di tengah kehidupan politik demokrasi Indonesia.

(more…)

Obsesi Negara dengan Ketertiban

Setelah pengesahan RUU Cipta Kerja pada 5 Oktober 2020 yang berbuntut dengan demonstrasi besar-besaran di sejumlah daerah di Indonesia, DPR kembali merancang RUU lain yang juga mendapatkan respon keras dari masyarakat, yakni RUU Larangan Minuman Beralkohol. Pengusulan dan penyusunan RUU tersebut disebut-sebut didasarkan pada satu harapan atau cita-cita, yakni “demi ketertiban negara.”

(more…)

UU Cipta Kerja, Pertanda Ekonomi Fasisme

Rasanya saya tidak perlu menjelaskan dalam bagian tersendiri pada tulisan ini tentang UU Cipta Kerja yang telah disahkan oleh DPR RI melalui rapat paripurna pada Senin, 5 Oktober 2020. Sudah begitu banyak tulisan panjang, status media sosial, dan bahkan utas cuitan yang menjelaskan dengan cukup terperinci isi dari undang-undang tersebut dan mengapa penetapannya perlu direspons secara kritis oleh masyarakat.

(more…)
Follow Us