Proses hukum untuk kasus perusakan Kantor Polsek Ciracas yang terjadi pada Sabtu dini hari, 29 Agustus 2020, masih berlangsung. Beberapa orang yang terlibat dalam penyerangan dan pembakaran tersebut adalah anggota TNI. Konflik yang melibatkan anggota TNI dengan POLRI bukanlah hal yang baru terjadi, dan peristiwa Ciracas mengimplikasikan dendam yang tak kunjung tuntas antara dua institusi tersebut.

TNI dan POLRI, sebagai dua institusi pertahanan negara telah memiliki sejarah berkelindan yang cukup panjang. POLRI pertama kali dilibatkan sebagai kelompok anggota bersenjata pada 1964 di bawah pemerintahan Sukarno. Melalui UU No. 20/1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia dan UU No.28/1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Suharto melakukan militerisasi angkatan kepolisian, menempatkan POLRI di bawah struktur komando integral dari ABRI.

Jatuhnya Orde Baru diikuti dengan pemisahan POLRI dengan ABRI pada 1 April 1999, juga perubahan nama dari ABRI menjadi TNI. Meski telah menjadi dua badan institusi yang terpisah, POLRI tetap berada di bawah yuridiksi Menteri Pertahanan, Jendral Wiranto.

Baca juga: Mengenal Orde Baru: ABRI

Upaya demokratisasi pasca kejatuhan Orde Baru menyebabkan berkurangnya fungsi pengamanan urusan dalam negeri oleh TNI. Urusan-urusan dalam negeri tersebut antara lain pengendalian dan pencegahan kejahatan, penindakan perilaku kejahatan, lalu lintas darat dan perizinan kendaraan bermotor, lalu lintas perairan dan udara, dan pengamanan demonstrasi; yang menjadi tanggung jawab sejumlah unit kepolisian seperti polisi lalu lintas, polisi laut, serta Brigade Mobil (Brimob). Tugas utama TNI pun kemudian terbatas pada urusan-urusan pertahanan eksternal dengan tiga divisi utama yakni Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara.

Selain urusan-urusan tersebut, terdapat beberapa hal yang kemudian disebut dengan “area abu-abu”, atau tugas-tugas pertahanan negara yang menjadi lahan perebutan antara POLRI dan TNI. Beberapa tugas yang termasuk dalam area abu-abu tersebut antara lain kasus terorisme dan penumpasan pemberontakan.

Pembentukan Densus 88 pada tahun 2003 sebagai salah satu unit POLRI untuk penanganan kasus terorisme jelas semakin mengurangi peran TNI dalam urusan pertahanan negara. Hadi Tjahjanto sempat menuntut peran yang lebih besar bagi TNI melalui surat yang dikirimkan kepada parlemen pada Februari 2018. Dalam surat tersebut, ia menyebut terorisme sebagai “ancaman terhadap kedaulatan negara”, dan aturan yang tertulis dalam UU No. 15/2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme tidak cukup untuk menjadi dasar hukum penindakan terorisme. Upaya serupa juga dilakukan oleh Moeldoko dan Gatot Nurmantyo dengan mendorong pembuatan amandemen undang-undang dan pengesahan Keputusan Presiden.

Pada beberapa kasus penumpasan pemberontakan yang terjadi di bawah pemerintahan Joko Widodo, TNI seakan hanya menjadi “skuad cadangan” jika POLRI sudah kehabisan personel dan kekuatan. Seperti yang terjadi di Poso pada 2015, kepolisian sebenarnya memegang tugas utama untuk melakukan penangkapan atas kelompok teroris yang telah menjadi dalang kasus terorisme di daerah tersebut selama dua tahun terakhir. Dengan mandat langsung dari presiden, TNI akhirnya ikut dikerahkan untuk turun ke lapangan. Selain melalui mandat dari presiden, POLRI juga dapat meminta bantuan TNI jika dirasa diperlukan.

Baca juga: Strategi Aparat Keamanan: Lempar Batu Sembunyi Tangan

Kasus perebutan senjata peluncur granat dan amunisi oleh TNI pada 29 September 2017 dari tangan POLRI juga merupakan bukti nyata upaya TNI untuk mendapatkan otonomi peran dalam tugas keamanan dan pertahanan negara. Peluncur granat 40 mm yang dapat melontarkan amunisi tidak berbahaya (peluru karet, gas air mata dan asap) dan amunisi berbahaya tersebut dianggap dapat digunakan dalam operasi melawan terorisme dan penumpasan pemberontakan, tugas-tugas yang dianggap oleh TNI juga menjadi tanggung jawab mereka. Senjata tersebut akhirnya diserahkan kepada POLRI, namun amunisinya tetap menjadi bahan rampasan.

Sementara itu, konflik-konflik antara anggota TNI dan POLRI yang terjadi di sejumlah daerah, seperti Langkat (2002), Batam (2014), Maluku (2019), Papua (April 2020), seringkali dipicu oleh sebab-sebab yang sepele. Perusakan Kantor Polsek Ciracas sebenarnya juga pernah terjadi pada Desember 2018 yang dipicu oleh pertengkaran antara anggota TNI dengan seorang juru parkir.

Sekilas, drama kompetisi antara TNI dan POLRI yang berlangsung di tingkat nasional dan melibatkan sejumlah anggota dengan pangkat tinggi tidak memiliki hubungan langsung dengan konflik antar oknum kedua organisasi tersebut di daerah. Namun satu hal yang perlu diingat adalah bagaimana TNI dan POLRI sebagai organisasi angkatan bersenjata bertahan melalui doktrin tentang keaamanan dan ketahanan negara. Dapat dipastikan semua anggota tentara dan kepolisian, mulai dari pangkat yang paling rendah sampai yang paling tinggi mendapatkan pendidikan bela negara. Dan gagasan bela negara itulah yang menurut Robert Lowry berbeda satu sama lain di antara kedua kelompok tersebut dan menyebabkan ketidaksamaan pada level pemikiran.

Konflik di tingkat daerah juga dapat dipicu oleh sebab yang lebih terukur, seperti kesejahteraan atau tingkat ekonomi anggota kesatuan dengan pangkat rendah. Sampai hari ini, masih sangat sering kita temui glorifikasi militerisme, menempatkan angkatan bersenjata di panggung heroik, yang memunculkan kebanggaan tersendiri jika ada anggota keluarga atau calon anggota keluarga baru yang merupakan bagian dari TNI atau POLRI. Namun pada kenyataannya, tingkat kesejahteraan serdadu berpangkat rendah tidak semencolok seragam yang mereka pakai. Terutama bagi TNI, sedikitnya peran mereka dalam kerangka tugas pertahanan negara mempengaruhi penghasilan dan kesejahteraan mereka.

Pada saat yang sama, persepsi umum yang menjadikan militer sebagai sosok pahlawan memunculkan arogansi tersendiri pada anggota angkatan bersenjata. Keluhan masyarakat tentang sikap mereka yang bertindak semaunya sendiri di ruang-ruang publik cukup sering terdengar. Namun sedikitnya peran yang dimiliki TNI secara umum memunculkan tekanan psikologis tersendiri. Konflik yang terjadi antara oknum berpangkat rendah pun merupakan manifestasi dari sejumlah isu tersebut.

Sejumlah pakar militer menganggap penentuan batas yang lebih jelas bagi POLRI dan TNI terkait tugas bela negara akan mengurangi konflik yang telah berlangsung selama bertahun antara kedua organisasi tersebut. Namun terdapat sejumah dimensi permasalahan yang menjadi sumber isu, salah satunya adalah konstruksi heroisme angkatan bersenjata yang masih bertahan sampai hari ini. Adalah sebuah ironi saat masyarakat tersihir dengan citraan tersebut, mereka turut mengalami kerugian karena konflik yang berlangsung di antara kedua organisasi itu, dan negara tidak bertindak banyak akan hal tersebut.