Publik Indonesia kembali dibuat ketar-ketir dengan penangkapan Robertus Robert setelah orasinya pada Aksi Kamisan pada 7 Maret 2019. Masyarakat pun sekali lagi terpecah menjadi dua kubu; satu pihak mengecam tindakan Polri yang telah melakukan penangkapan, sementara pihak lain menganggap penangkapan tersebut sebagai hal yang “pantas” bagi Robertus Robet. Ia dituding telah melakukan penghinaan terhadap institusi TNI saat menyampaikan orasi yang disertai dengan menyanyikan salah satu lagu yang sering dikumandangkan oleh para aktivis periode Orde Baru.

Upaya yang dilakukan Robertus Robert yang ditangkap dengan surat nomor LP/A/0288/I/2019/Bareskrim untuk mengklarifikasi semua pernyataannya pada aksi demonstrasi yang digelar untuk memprotes wacana dikembalikannya Dwifungsi militer, agaknya sia-sia. Proses hukum tetap berlangsung dengan cepat dan sigap dan ia pun terjerat dengan UU ITE yang semenjak penetapannya pada tahun 2008 telah dipandang menciderai gagasan kebebasan berekspresi. Sebenarnya Robertus Robert sudah berusaha memilih istilah dengan sangat hati-hati, yakni antara ABRI dengan TNI, untuk membedakan tubuh institusi hankam tersebut pada periode pra-Reformasi dan pasca Reformasi.

Agaknya istilah ‘reformasi’ pun cukup penting untuk ditinjau dalam kasus ini. Istilah ini menjadi satu kata kunci penting yang mengarah ke penangkapan Robertus Robert dan juga dibahas dalam pernyataan Moeldoko, mantan panglima TNI yang kini menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan Indonesia. Baik Robet maupun Moeldoko sebenarnya sama-sama mengakui reformasi dalam tubuh institusi tersebut, namun sepertinya memang Robertus Robet bisa dikatakan menjadi “mangsa” militerisme yang bercokol di Indonesia sejak awal negara ini terbentuk.

Dan siapa yang bisa menjamin negara ini telah sepenuhnya memasuki fase ‘reformasi’?


Walaupun Orde Baru dikenal sebagai periode pemerintahan yang paling represif dalam sejarah politik modern Indonesia, sebenarnya tanda-tanda militerisme di Indonesia sudah muncul sejak pemerintahan Sukarno. Pada tahun 1950-an, Jenderal A.H. Nasution menawarkan doktrin ‘manajemen teritorial’. Konsep manajemen teritorial tersebut mengimplikasikan misi ABRI untuk mengatur semua aspek di masyarakat untuk mencapai “stabilitas negara”. Rantai komando yang dibentuk dengan konsep tersebut memungkinkan ABRI untuk mengatur masyarakat sampai ke tingkat pedesaan.

Baca juga: Mengenal Orde Baru: ABRI

Peralihan kekuasaan dari Sukarno ke Suharto yang secara langsung maupun tidak langsung dipengaruhi oleh peristiwa berdarah G30S 1965 berbuntut dengan penguatan doktrin tersebut. Pada bulan Oktober 1965, begitu didapuk sebagai pemegang komando militer nasional Suharto membentuk KOPKAMTIB (Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban) yang didirikan untuk melancarkan aksi penangkapan dan pembunuhan massal 1965-1966. Selain itu, KOPKAMTIB juga dibentuk untuk mengawasi para eks-tapol dan orang-orang yang disinyalir memiliki afiliasi dengan PKI (Partai Komunis Indonesia) dan organisasi-organisasi terlarang lainnya. Pada perkembangan selanjutnya, KOPKAMTIB memainkan peranan penting dalam pengaturan kehidupan bermasyarakat semasa rezim Orde Baru. Badan inteligen lain yang dibentuk oleh pemerintah Orde Baru adalah BAKIN (Badan Koordinasi Inteligen). Tugasnya adalah untuk mengawasi dan memberikan laporan kepada pemerintah tentang keadaan politik yang sedang berlangsung.

Selama pemerintahan Orde Baru, ABRI memang tidak hanya melaksanakan tugas utamanya sebagai organisasi pertahanan dan keamanan, namun juga memiliki posisi tersendiri dalam tubuh organisasi politik dan sosial. Delapan puluh persen dari anggota DPR dan MPR pada saat itu ditunjuk langsung oleh Suharto selaku kepala negara dan kepala pemerintahan, dan kebanyakan dari mereka merupakan anggota militer atau anggota partai Golkar. Bahkan di bidang hukum pun, Jaksa Agung, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan Ketua Mahkamah Agung, semuanya memiliki pangkat militer dan merupakan lulusan akademi militer.


Saya tidak akan menuliskan secara panjang lebar tentang gelanggang militerisme selama rezim Orde Baru yang menguntungkan sejumlah anggota ABRI pada saat itu. Tetapi penggambaran singkat di atas rasanya cukup menggambarkan negara ini memang sebenarnya memiliki sejarah yang cukup panjang terkait berjayanya militerisme. Militerisme menjadi salah satu “harta” yang diwariskan dari satu pemerintahan ke pemerintahan berikutnya layaknya tradisi korupsi yang sudah ada sejak periode kolonial di Indonesia.

Baca juga: Reformasi yang Hanya di Permukaan

Saya akan kembali ke poin pembahasan tentang ‘reformasi di tubuh TNI’ yang digadang-gadangkan membuat institusi tersebut tidak lagi beroperasi seperti sebelumnya dengan nama ABRI. Menurut saya, istilah reformasi yang digunakan untuk merujuk pada evolusi yang terjadi dalam tubuh organisasi militer tersebut sama nirmaknanya dengan istilah reformasi yang digunakan untuk menamai babak pemerintahan pasca jatuhnya Orde Baru.

Moeldoko boleh saja berpendapat bahwa TNI telah melakukan reformasi pada tiga aspek, yakni struktur, doktrin, dan kultur. Tetapi reformasi tersebut agaknya hanya berkutat dalam tubuh organisasi tersebut secara teknis. Sementara itu, hal-hal yang berkaitan dengan relasi TNI dengan kelompok masyarakat secara kultural dan ideologis tidak banyak berubah. Pada kenyataannya, banyak oknum anggota TNI yang menggunakan seragam dan pangkatnya untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Di samping itu, penanganan yang dilakukan oleh TNI di sejumlah daerah untuk mengatasi konflik sosial juga bisa dibilang masih jauh dari tindakan manusiawi. Dan tentu saja kita jangan sampai lupa dengan praktik penjarahan buku yang baru-baru ini dilakukan oleh aparat militer.

Oleh karena itu, terlepas dari berevolusinya peran dan struktur dalam tubuh TNI dan pemerintah, militerisme agaknya masih bertahan hingga saat ini. Perlu dipahami bahwa militerisme sebagai sebuah -isme atau paham tidak hanya berkaitan dengan stuktur atau hal-hal hitam di atas putih, namun juga pola pikir dan kecenderungan-kecenderungan yang tercermin melalui interaksi sosial yang mengglorifikasikan tubuh atau praktik militer. Bahkan cara Moeldoko menyampaikan pendapatnya -“jangan lagilah cari gara-gara dengan TNI”- mengimplikasikan kecenderungan untuk menempatkan TNi sebagai sebuah organisasi yang kebal terhadap kritik dari masyarakat. Pernyataan Kivlan Zein, Mantan Kepala Staf Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Kostrad), pun lebih mengejutkan. Saat diwawancarai terkait penangkapan Robertus Robert, ia menjawab “daripada saya gebuk, kan tidak boleh.” Pertanyaannya kemudian, mengapa jika ia sepenuhnya tahu bahwa tindakan tersebut tidak pantas untuk dilakukan, ia masih menyampaikannya kepada publik?

Pendapat kedua tokoh yang pernah menduduki posisi dan pangkat tinggi dalam tubuh organisasi militer tersebut semakin mendukung argumen masih bercokolnya militerisme di Indonesia. Mereka masih berusaha menampilkan diri mereka sebagai perwakilan organisasi militer yang tidak boleh dikritik dan pantas untuk ditakuti. Pada saat yang sama, penangkapan Robertus Robert sebenarnya mengimplikasikan hal yang lebih menarik.

Kritik dengan bentuk apapun, selama tidak menunjukkan ancaman dan menyebabkan bahaya bagi siapa pun, sejatinya merupakan bagian dari kehidupan bermasyarakat yang sehat. Sementara itu, Polri dan TNI menganggap lagu dan protes yang disampaikan oleh Robertus Robert tidak sampai 10 menit sebagai suatu hal yang mengancam menghina kedaulatan organisasi mereka. Sebagai sebuah organisasi militer utama di Indonesia yang pernah benar-benar mengalami kejayaan dan memegang kendali tidak terelakkan, mereka kehilangan kemampuan untuk menerima kritik dari kelompok lain, terutama masyarakat yang digadang-gadangkan sebagai prioritas mereka. Penangkapan Robertus Robert merupakan respon yang dilakukan oleh organisasi yang telah kehilangan akal sehat kemampuan dan kerelaan untuk mengakui kesalahan dan menerima kritik.

Sumber acuan:
Budiarjo, Carmel. (1986). “Militarism and Repression in Indonesia” dalam Third World Quarterly, Vol. 8, No. 4 (Oct., 1986), hal. 1219-1238. Taylor & Francis, Ltd.