Bukan rahasia lagi bahwa salah satu utang terbesar negara Indonesia kepada masyarakatnya adalah penyelesaian isu-isu HAM di masa lalu. Utang tersebut makin bertumpuk dengan tambahan pelanggaran HAM yang terjadi pada periode waktu yang lebih anyar. Dalam hal ini, satu nama dari jajaran pemerintahan mengisi panggung utama, yakni Luhut Binsar Pandjaitan, yang baru-baru ini melaporkan Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti dengan tuduhan pencemaran nama baik.

Ilustrasi oleh Tanmoy Chakraborty

Ini bukanlah kali pertama Luhut tampil di depan publik untuk angkat suara tentang isu HAM. Para aktivis HAM tentu akan terus mengingat sejumlah pernyataan Luhut yang menunjukkan keengganannya berpiihak pada gerakan perjuangan HAM akar rumput dan cara pandangnya terhadap HAM, baik sebagai konsep maupun sebagai praktik dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

Masih basah dalam ingatan beberapa kelompok masyarakat pernyataan Luhut dalam menanggapi hasil putusan sidang International People’s Tribunal 1965 (IPT 65) yang dilaksanakan di Den Haag pada 2016. Kala itu menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Luhut menyatakan rekomendasi yang dihasilkan oleh IPT 65 tidak perlu digubris dengan alasan orang-orang yang terlibat dalam persidangan rakyat itu “tidak tahu Indonesia”.

Entah siapa yang dirujuk oleh Luhut saat itu, mengingat persidangan tersebut diinisiasi oleh orang-orang Indonesia dan menghadirkan saksi dari masyarakat Indonesia yang pernah mengalami pelanggaran HAM pada periode 1965–66. Berkat posisi dan jabatan yang dipegang Luhut pada saat itu, pernyataannya berhasil membungkam upaya yang digerakkan oleh para aktivis HAM. Retribusi dan rekonsiliasi bagi para penyintas tragedi HAM 65 sekali lagi menjadi mimpi di siang bolong.

Baca juga: Pewarisan Ingatan dan Perjuangan Rehumanisasi

Tak berselang lama, tepatnya pada 2019, Luhut menjadi salah satu tokoh yang paling getol mendukung perubahan undang-undang TNI sehingga perwira TNI dapat menduduki kursi jabatan di kementerian. Pernyataan tersebut agaknya berkaitan dengan latar belakang Luhut sebagai purnawirawan TNI, meskipun perannya saat masih aktif sebagai tentara tidak begitu menonjol. 

Dorongan Luhut kepada Jokowi tentu saja menuai banyak kritik dari publik masyarakat, mengingat masa lalu kelam dwifungsi ABRI yang berjaya selama Orde Baru. Pada saat itu, para anggota aktif ABRI, terutama para jenderal yang mendukung kekuasaan Soeharto, punya hak lebih untuk menduduki posisi-posisi penting di ranah sipil. Hal tersebut tentu merugikan masyarakat dan menurunkan akuntabilitas sistem pemerintahan. Keinginan untuk menghidupkan kembali privilese tersebut mengindikasikan rendahnya penghargaan Luhut akan hak-hak dasar masyarakat sipil dan bumbu-bumbu glorifikasi militerisme.

Jika dua kasus tersebut berkenaan dengan respons Luhut atas fenomena-fenomena yang terjadi di sekitarnya sebagai bagian dari pemerintahan, kasus terbaru yang melibatkan Luhut dan dua aktivis HAM pekan ini menyerang langsung individu Luhut. Dan bisa ditebak, respons Luhut atas penilaian masyarakat tentangnya semakin membuktikan rendahnya kepekaannya terhadap hak-hak dasar masyarakat.

Luhut melaporkan Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti setelah keduanya menjadi pembicara dalam kegiatan NgeHAMtam yang diadakan KontraS untuk mengkaji lebih lanjut hasil penelitian “Ekonomi-Politik Penempatan Militer di Papua: Kasus Intan Jaya” yang dilakukan oleh YLBHI, WALHI, JATAM, Greenpeace Indonesia, dan beberapa organisasi kemasyarakatakan lain.

Laporan penelitian tersebut menyebutkan peran empat perusahaan di Kabupaten Intan Jaya yang teridentifikasi terhubung dengan militer atau polisi sehingga berpean dalam penempatan dan penerjunan militer di Papua yang kemudian mengarah pada kekerasan dan teror terhadap masyarakat sipil, khususnya di Kabupaten Intan Jaya. Empat perusahaan tersebut meliputi PT Freeport Indonesia (IU Pertambangan), PT Madinah Qurrata’Ain (IU Pertambangan), PT Nusapati Satria (IU Penambangan), dan PT Kotabara Miratama (IU Pertambangan). Dua dari empat perusahaan itu yakni PT Freeport Indonesia (PTFI) dan PT Madinah Qurrata’Ain (PTMQ) terhubung dengan nama Luhut Binsar Pandjaitan.

Luhut tidak bisa menerima laporan penelitian tersebut dan melaporkan Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti ke polisi. Tindakan yang dilakukan Luhut telah dibaca sebagai tindakan judicial harassment atau pelanggaran atas hukum. Dalam kasus ini, judicial harassment yang dilakukan Luhut paling tidak menyalahi tiga hal.

Baca juga: Kebebasan: Tarik Menarik antara Retorika dan Utopia 

Pertama, melanggar nilai-nilai HAM, khususnya berkaitan dengan hak berbicara dan mengutarakan pendapat. Kedua, tidak berkesesuaian dengan asas demokrasi di mana masyarakat berhak melakukan pengawasan dan penilaian atas kinerja perangkat pemerintahan atau berjalannya sistem pemerintahan. Ketiga, tidak sejalan dengan etika yang berlaku dalam dunia akademis mengingat pokok pembicaraan Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti bersumber dari hasil riset. Kritik atau sanggahan atas hasil suatu penelitian semestinya tidak disampaikan dengan cara pelaporan hukum kecuali terbukti adanya pelanggaran atas perundang-undangan dalam suatu proses riset atau hasil penelitian.

Sebenarnya judicial harassment tidak hanya dialami oleh aktivis di Indonesia. Bahkan laporan riset “Defending Defenders” yang diterbitkan Business & Human Rights Resource Centre pada 2020 menunjukkan adanya peningkatan kasus judicial harassment sebanyak 84% pada 2019 dengan total kasus 294 di seluruh dunia, khususnya terhadap aktivis HAM yang menaruh fokus pada pelanggaran HAM yang terjadi dalam konteks bisnis dan industri. Hal ini agaknya perlu menjadi perhatian khusus bagi masyarakat dalam upaya mempertahankan asas demokrasi dalam pelaksanaan pemerintahan.

Meskipun begitu, saya membaca rentetan kasus yang melibatkan Luhut tersebut memiliki keterkaitan erat dengan kekuasaan yang diberikan oleh Joko Widodo kepadanya. Selama tujuh tahun terakhir kepemimpinan Joko Widodo, Luhut berkali-kali mendapatkan kepercayaan memegang kendali atas program-program nasional di samping menjabat sebagai menteri.

Baca juga: Kecerdasan Demokrasi: 404 Not Found

Joko Widodo pernah menunjuk Luhut sebagai Ketua Tim Nasional Peningkatan Penggunaan Produksi dalam Negeri (Keppres No. 24 Tahun 2018), Wakil Ketua KPC-PEN (Keppres No. 82 Tahun 2020), Ketua Dewan Pengarah Penyelamatan Danau Nasional (Keppres No. 60 Tahun 2021), Koordinator PPKM Darurat Jawa Bali. Selain itu, Luhut juga beberapa kali pernah ditunjuk sebagai menteri ad interim di sejumlah kementerian, seperti Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ad Interim (2016), Menteri Perhubungan Ad Interim (2020), dan Menteri Kelautan dan Perikanan Ad Interim (2020). Yang terakhir, Luhut ditugasi sebagai komandan dari program Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia yang melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga, serta berbagai pihak swasta dan lapisan masyarakat.

Penumpukan dan pemusatan kekuasaan pada satu pihak akan menyebabkan relasi kuasa yang tidak berimbang. Apalagi dalam konteks ini, seperti yang telah dibahas sebelumnya, Luhut merupakan seorang purnawirawan TNI yang saat ini duduk di kursi pemerintahan sebuah negara yang memiliki sejarah kelam dwifungsi ABRI. Dalam hal ini, Luhut dimenangkan dengan kekuasaan yang terus diberikan padanya, sekaligus konteks sosial dan politik negara Indonesia dengan semua utangnya terkait penuntasan pelanggaran kasus HAM. Pernyataan dan sikap yang ditunjukkan Luhut dalam menyikapi kasus-kasus pelanggaran HAM, baik yang melibatkan dirinya secara langsung atau tidak, mengarah pada bagaimana HAM diharamkan untuk dibela di negara ini.