Pergantian tahun dari 2020 ke 2021 diharapkan oleh penduduk dunia akan menjadi momentum perubahan kehidupan menjadi lebih baik setelah kemunculan dan tersebarnya virus corona yang membawa perubahan drastis pada kehidupan masyarakat sehari-hari. Namun rupanya tidak semudah itu, khususnya bagi Indonesia yang telah dilanda bencana alam bertubi di sejumlah daerah pada awal tahun ini.

Badan Nasional Penanggulanan Bencana (BNPB) mencatat sepanjang tanggal 1 sampai 23 Januari 2021, atau belum genap satu bulan, telah terjadi 197 bencana alam di berbagai kawasan di Indonesia. Rentetan bencana alam tersebut telah menelan nyawa lebih dari seratus penduduk Indonesia. Hal tersebut telah dibaca oleh sejumlah pihak sangat dipengaruhi oleh perubahan iklim yang telah menjadi isu dan ancaman global. Terkait hal ini, Indonesia telah cukup lama menjadi salah satu negara yang disoroti oleh publik internasional karena menjadi salah satu penyumbang emisi gas rumah kaca terbesar dan ketergantungan terhadap minyak dan gas bumi.

Baru-baru ini, tepatnya setelah Joe Biden dilantik sebagai presiden Amerika Serikat menggantikan Donald Trump, masyarakat–khususnya aktivis lingkungan–kembali dibuat optimis dengan kembalinya Amerika sebagai salah satu negara pendukung Perjanjian Paris. Amerika menandatangani perjanjian tersebut untuk pertama kalinya pada 2015 di bawah pemerintahan Barack Obama, yang kemudian dianulir oleh Donald Trump dua tahun berikutnya. Meskipun Amerika harus menempuh perjalanan panjang untuk dapat mencapai target yang telah ditentukan bersama dalam perjanjian tersebut, keputusan Biden untuk kembali ke Perjanjian Paris dipercaya dapat memberikan pengaruh besar ke negara-negara lain.

Pada dasarnya, Perjanjian Paris bertujuan mendorong komitmen negara-negara pesertanya dalam upaya mengurangi tingkat emisi dunia yang tanpa penentuan mekanisme tertentu terkait cara dan tenggat waktu tertentu. Target yang disepakati dalam Perjanjian Paris tadalah mengurangi emisi gas rumah kaca untuk membatasi peningkatan temperatur bumi di abad ini yang diperkirakan akan mencapai 2 derajat Celcius di atas tingkat temperatur global di era pra-industri. Negara-negara yang terlibat dalam Perjanjian Paris sepakat melakukan upaya bersama untuk membatasi peningkatan temperatur global di tingkat 1.5 derajat Celcius. Masing-masing negara dapat mengupayakan inisiatifnya sendiri tanpa intervensi signifikan dari PBB selaku organisasi yang memayungi Perjanjian Paris.

Baca juga: Bencana 'Alam' Sudah Punah

Amerika dan Indonesia merupakan dua dari 196 negara yang memiliki sumbangan besar terhadap tingkat emisi global karena skema strategi pertumbuhan ekonomi dan gaya hidup masyarakatnya secara umum yang kurang menjadikan preservasi alam sebagai pertimbangan pengambilan keputusan. Di Amerika, situasi tersebut sempat diperparah saat Donald Trump, yang tidak percaya dengan ancaman perubahan iklim sebagai ancaman global dunia, menduduki kursi presiden. Ia menarik Amerika keluar dari Perjanjian Paris demi kepentingan nasional di sektor energi batu bara, dan mempromosikan perubahan iklim sebagai hoaks.

Sementara itu, Indonesia telah menjadi salah satu negara yang turut menandatangani Perjanjian Paris pada 2015. Keikutsertaan dalam konvensi tersebut sempat menjadi harapan tersendiri khususnya bagi pegiat preservasi alam dan lingkungan hidup di Indonesia. Penandatangan tersebut ditindaklanjuti oleh pemerintah dengan meratifikasi Persetujuan Paris ke dalam dokumen legal penyelenggaraan pemerintahan pada tahun 2016. Komitmen penurunan emisi Indonesia dalam Persetujuan Paris adalah berpartisipasi dalam upaya penurunan emisi sebelum 2030 sebesar 29 persen dengan usaha sendiri dan 41 persen dengan bantuan dari pihak eksternal seperti organisasi internasional dan negara-negara lain yang menandatangani persetujuan tersebut.

Dalam perjalanannya, terbaca kegamangan Indonesia dalam menyeimbangkan prioritas antara pertumbuhan ekonomi dan preservasi lingkungan hidup. Moratorium minyak sawit yang dikeluarkan oleh Uni Eropa melalui European Union Renewable Energy Directive berusaha mengikuti kesepakatan dalam Perjanjian Paris dan memandang pembatasan industri kelapa sawit perlu dibatasi karena menjadi salah satu sektor yang menyumbangkan emisi global paling tinggi. Hal tersebut menghadirkan ancaman tersendiri bagi Indonesia yang menjadikan industri kelapa sawit sebagai sektor industri unggulan. Bahkan keluarnya Amerika dari Perjanjian Paris karena memprioritaskan sektor energi batu bara sempat dijadikan justifikasi atas pertimbangan Indonesia keluar dari Perjanjian Paris pada saat itu.

Kabar terakhir terkait komitmen Indonesia dalam partisipasinya di Perjanjian Paris adalah diadakannya pertemuan para ahli di bidang lingkungan hidup untuk membahas Nationally Determined Contributions (NDCs), kesepakatan turunan dari Paris Agreement yang berlaku di tingkat nasional. Pertemuan yang diadakan pada April 2020 tersebut akhirnya menyepakati bahwa Indonesia akan tetap mempertahankan target yang telah dibuat pada Paris Agreement lima tahun sebelumnya. Hasil dari pertemuan di tingkat nasional tersebut sebenarnya akan dipresentasikan pada pertemuan UNFCCC selanjutnya yang awalnya direncanakan pada bulan November 2020, namun gagal terlaksana karena pandemi COVID-19.

Baca juga: Pandemi dan Komunikasi Sains

Menurut pengamat dan aktivis lingkungan hidup, keputusan untuk mempertahankan target yang sudah berumur lima tahun–dengan mengingat fenomena-fenomena yang terjadi di bidang lingkungan hidup–merupakan bukti kurang seriusnya pemerintah Indonesia dalam mencapai target global penurunan tingkat emisi. Salah satu fenomena lingkungan hidup yang dijadikan dasar argumen tersebut adalah peningkatan jumlah peristiwa bencana alam yang terus meningkat, yakni 1,967 pada 2015 dan meningkat sampai 3,721 pada 2019. Sementara itu, pemerintah hanya baru menetapkan penggunaan bahan bakar biodiesel B20 dan B30 yang masing-masing diberlakukan sejak Januari 2016 dan Januari 2020.

B20 dan B30 merupakan bahan bakar yang dihasilkan dari campuran biodiesel dengan bahan bakar berjenis Solar. Angka tersebut menunjukkan porsi biodiesel yang digunakan dalam percampuran, yakni 20% biodiesel–80% Solar, dan 30% biodiesel–70% Solar. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menetapkan penggunaan jenis bahan bakar tersebut di sejumlah sektor, mulai dari usaha mikro, perikanan, pertanian, transportasi, dan pelayanan umum, transportasi bukan pelayanan umum, pembangkit listrik, sampai sektor industri dan komersial. Upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengurangi ketergantungan terhadap penggunaan minyak bumi tersebut patut diapresiasi. Namun sejumlah pihak telah menilai penerapan dan sosialisasinya terlalu lamban jika dibandingkan dengan tingginya tingkat emisi nasional.

Sejumlah isu tersebut pada akhirnya memunculkan pertanyaan-pertanyaan seputar signifikansi Perjanjian Paris, khususnya dalam konteks partisipasi Indonesia dalam konvensi tersebut. Dalam hal ini, sebenarnya yang perlu dipertanyakan sebenarnya bukan Perjanjian Paris, tetapi komitmen Indonesia untuk mencapai target yang telah disepakati oleh lebih dari seratus negara di dunia. Analogi yang agaknya tepat digunakan terkait hal ini adalah komitmen yang perlu dimiliki oleh mahasiswa untuk menyelesaikan studinya. Perjanjian Paris adalah kampus tempatnya berkuliah, tidak lebih dari infrastruktur yang mendukung proses belajar mengajar; sementara upaya untuk mencapai tujuan dan target bergantung sepenuhnya pada diri peserta didik itu sendiri.