Sejak pertama kali membaca Discipline and Punish – The Birth of the Prison, saya membayangkan betapa terheran-herannya seorang Michel Foucault jika ia masih hidup dan melihat sistem peradilan dan penindakan hukum yang berlaku di Indonesia di abad ke-21. Apalagi dengan kasus terbakarnya Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Kota Tangerang yang mengingatkan kita kembali permasalahan yang pembahasannya timbul tenggelam walaupun sebenarnya selalu ada di dasar, yakni sistem hukuman di Indonesia.

Berdasarkan “ekskavasi” yang dilakukannya, Foucault menyimpulkan telah terjadi pergeseran pada konsep hukuman dan implementasinya di lingkungan masyarakat Eropa dari abad 18 ke abad 19. Pada abad ke-18, hukuman bersifat corporal atau bertujuan untuk memberikan rasa sakit kepada penerimanya, dan pelaksanaannya dilakukan di tempat terbuka untuk mendatangkan khalayak penonton. Adalah kaum reformis yang kemudian mulai memikirkan kembali konsep hukuman dan penerapannya agar menjadi lebih “manusiawi”. Kurungan atau sistem carceral kemudian menjadi bentuk hukuman yang dipopulerkan sebagai pengganti hukuman corporal dan berlaku sampai hari ini.

Pergeseran tersebut diargumentasikan oleh Foucault telah menandai perubahan pada pemberlakuan atas tubuh si pesakitan. Pada sistem hukuman corporal, tubuh menjadi objek utama dari hukuman, sementara pada sistem hukuman carceral, adalah jiwa dari pesakitan tersebut yang menjadi objek utama hukuman, sementara tubuh lebih menjadi perantara dari hukuman. Lebih lanjut, Foucault membacanya sebagai perubahan pada relasi dan distribusi kekuasaan yang sebelumnya dalam garis vertikal menjadi lebih tersebar melalui politik pengawasan dan panoptikon. Pengawasan itulah yang kemudian akan mengubah perilaku orang-orang yang dinyatakan telah melanggar menjadi taat kepada hukum atau norma yang berlaku.

Baca juga: Obsesi Negara dengan Ketertiban

Sebuah penelitian yang dilakukan terhadap perilaku pekerja pabrik di tahun 1924 yang kemudian hasilnya baru dikaji pada 1950 oleh Henry Landsberger membuktikan kecenderungan perubahan perilaku manusia karena adanya pengawasan. Perubahan tersebut selanjutnya dikenal sebagai konsep “Hawthorne effect” dan masih banyak digunakan sampai sekarang untuk mengkaji perilaku manusia. 

Pandangan dan argumen Foucault telah banyak dikritik (baca Smart, 1983; Barker, 1998). Mulai dari linimasa pergeseran dari corporal ke carceral di Eropa yang dianggap oleh sejumlah peneliti telah terjadi sejak abad ke-16 dengan ditandai oleh pembentukan sistem peradilan. Selain itu, secara konseptual, tidak sedikit yang mempertanyakan ulang posisi tubuh dalam pergeseran penerapan hukuman. Pembatasan ruang, pengaturan perilaku, merupakan bentuk-bentuk pendisiplinan dalam sistem hukuman penjara yang sebenarnya juga melibatkan tubuh sebagai objek utamanya. Oleh karena itu, pergeseran yang terjadi dalam sistem hukuman tidak sekonyong-konyong menghilangkan peran tubuh sebagai objek hukuman.

Namun satu hal yang meyakinkan dari argumen Foucault adalah perubahan pada cara kekuasaan bekerja yang menurutnya bersinggungan dengan pergeseran sistem hukuman tersebut. Pengawasan telah mengubah hukuman menjadi pendisiplinan. Kekuasaan tidak lagi menyebabkan kematian langsung terhadap si pesakitan, tetapi menghadirkan pembatasan. Hal tersebut dapat dikatakan benar-benar terjadi di belahan dunia Eropa yang saat ini bahkan mulai memikirkan untuk menghapuskan sistem kurungan dan bergeser ke rehabilitasi. Berkenaan dengan hal tersebut, rehabilitasi memiliki sifatnya sendiri yang tidak akan saya bahas lebih mendalam dalam tulisan ini. 

Lalu bagaimana di Indonesia? Seperti yang sempat saya singgung di bagian pembuka, seorang Foucault akan terheran-heran melihat bagaimana sistem hukuman bekerja di Indonesia. Karena sampai saat ini, bentuk-bentuk hukuman publik masih umum ditemukan meskipun sistem peradilan dan penerapan hukuman carceral sudah berlaku. Hal tersebut masih cukup sering kita dapati terutama untuk pelanggaran atas norma-norma sosial dan moralitas. Contoh yang paling lumrah adalah pelaku “kumpul kebo” yang diarak keliling kampung terutama setelah tertangkap basah. Satu hal yang perlu mendapatkan perhatian khusus dalam hal ini adalah partisipasi publik dalam penerapan hukuman. Partisipasi publik merupakan salah satu karakter hukuman yang dominan diterapkan sebelum sistem hukuman kurungan –yang menggarisbawahi pembatasan ruang– secara umum menggantikan sistem lama.

Baca juga: Politik Kekuasaan dalam Kasus Tahanan Rohani

Selain itu, Foucault juga beranggapan kasus-kasus protes dan kekacauan di kalangan para tahanan yang terjadi di beberapa negara di Eropa pada 1960-an sebenarnya bukan disebabkan oleh kondisi penjara, melainkan karena peran penjara sebagai instrumen kekuasaan yang mengendalikan dan mendisiplinkan para narapidana. Namun, bagaimana dengan kondisi penjara di Indonesia yang sebagian besar memang tidak layak huni dan melebihi kapasitas? Bagaimana dengan penggunaan istilah “lembaga pemasyarakatan” yang digadang-gadangkan mencerminkan fungsi hukuman kurungan sebagai cara untuk dapat mengubah perilaku para narapidana sehingga dapat kembali ke masyarakat dengan perilaku yang sesuai dengan norma yang berlaku?

Kita pun dapat menyimpulkan bahwa pembacaan Foucault tentang pergeseran dalam sistem dan pemberlakuan hukuman di suatu negara bersifat sangat lokal. Karena bahkan sampai hari ini kita masih bisa mendapati praktik hukuman publik untuk sejumlah kasus. Selain itu, sulit untuk mengatakan hukuman kurungan di Indonesia diterapkan sebagai pergeseran dari hukuman publik yang didasari oleh gagasan kemanusiaan. Apa yang terjadi di Indonesia bukanlah kemunculan lapisan-lapisan baru yang menutup dengan rapi sistem yang berlaku sebelumnya, tetapi tumpang tindih hukuman dan pendisiplinan sebagai konsekuensi dari jaringan kompleks kekuasaan yang masih bersifat atas-ke-bawah dan pada saat yang sama juga tersebar.