Beberapa hari tumbang karena gangguan kesehatan, saya melewatkan satu hari ‘penting’ atau kalau menurut redaktur media pemberitaan populer disebut dengan ‘momen viral’, yakni Hari Pendidikan Nasional, 2 Mei. Tapi saya rasa karena situs ini pun bukan media pemberitaan yang menjual keviralan, maka tidak ada salahnya menuliskan gerundelan saya tentang pendidikan di tanggal 5 Mei.

Pemberitaan di media sosial sering-sering memakai kalimat serupa ini: “ironis dengan perayaan Hari Pendidikan Nasional” lalu diikuti dengan suatu berita yang terdengar tidak menyenangkan atau paling tidak kurang menguntungkan kepentingan salah satu pihak yang coba dibela oleh pewarta. Dan pada tahun ini ada dua berita yang sempat saya dengar -atau saya putuskan untuk mendengarkan- pada tahun ini, yakni tentang keputusan pemerintah atau menteri untuk memberlakukan peraturan yang lebih tegas terhadap penerima beasiswa studi luar negeri, dan sebuah kampus yang menolak menjadi institusi pendidikan bagi calon mahasiswa LGBT.

Ironis? Ah, itu menurut saya hanya cara penyampaian media agar sekali lagi membuat beritanya viral. Saya tidak akan membahas berita yang pertama dalam tulisan ini -mungkin suatu saat nanti di tulisan lain, karena melibatkan lembaga pendonor dana pendidikan saya juga- dan sengaja memilih bahasan kedua untuk dibahas di sini.

Anggota di lingkaran pertemanan saya tentu akan menyuarakan pendapat mereka bahwa tidak sepantasnya sebuah universitas sebagai lembaga pendidikan menerapkan peraturan seperti itu, karena harusnya bisa menjadi rumah yang menerima peserta didik apa adanya tanpa diskriminasi. Tentu saja saya pun sependapat, karena jika kita kembali pada undang-undang dasar negara pun, pendidikan adalah hak mendasar individu yang harusnya tidak memperdulikan jenis kelamin atau orientasi seksualnya. Namun pernah tidak kita sadar bahwa bukan hanya kampus itu yang telah melakukan diskriminasi atas calon peserta didik atau peserta didik terdaftar di suatu institusi pendidikan? Bahwa sebagian besar dari kita -terutama yang pernah menempuh sekolah negeri- menjadi saksi atau bahkan menjadi korban diskriminasi selama menjadi siswa, pernahkah kita sadar?

Kita dulu mungkin menganggap bahwa apa yang dilakukan oleh guru kita adalah sesuatu yang biasa dan lumrah, karena kita memang dipaparkan dengan tindakan tersebut agar menganggapnya sebagai biasa dan lumrah. Tindakan itu adalah mengeluarkan siswa non agama mayoritas untuk keluar dari kelas saat pagi hari di mana siswa agama mayoritas membaca kitab sucinya secara bersama-sama atau saat pelajaran agama. Cukup beruntung jika ada ruangan kelas atau suatu tempat yang layak dan baik untuk digunakan sebagai ‘transit’ selama menjadi ‘siswa buangan’, karena di beberapa sekolah mereka akan terdampar di depan kelas tanpa ada yang mau menghiraukan.

Apa yang salah dari membaca kitab suci dan pelajaran agama? Secara substansial tidak salah dan tidak berbahaya. Namun yang berbahaya dalam hemat saya adalah jika dalam praktiknya, digunakan untuk mendukung kepentingan salah satu pihak dengan berlebihan dan pada saat yang sama menjatuhkan yang lain. Perlu diingat bahwa kepentingan tidak selalu tentang uang dan jabatan, namun bisa pula meliputi keberadaan di masyarakat untuk mendapatkan otoritas unggul. Dalam hal ini menurut saya memutuskan untuk membaca hanya satu kitab suci di sebuah institusi yang memiliki anggota dengan status religiusitas yang beragam sudah merupakan suatu tindakan berbahaya. Ditambah lagi dengan tindakan mengeluarkan siswa yang tidak membaca kitab suci tersebut dari kelas dan menempatkannya di sebuah ruang asing yang terisolasi dari keumuman, adalah hal yang jelas-jelas berat sebelah.

Sistem institusi semacam itu akan membentuk suatu pola dalam alam pemikiran peserta didik, bahwa yang ‘berbeda’ atau ‘sedikit dalam jumlah’ perlu dikeluarkan dari lingkungan yang umum dan lumrah, dan pada saat yang sama bahwa mereka yang ‘berbeda’ atau ‘sedikit dalam jumlah’ tidak punya ruang yang luas hanya untuk sesederhana menjadi diri mereka sendiri. Hal seperti ini diterapkan mulai sekolah dasar sampai sekolah menengah, sehingga tidak mengherankan kalau semakin dewasa semakin diskriminatif-lah kita.

Ditambah lagi dengan hasil studi kuantitatif yang dilakukan peneliti pada respon siswa tentang ketua OSIS yang berbeda agama dan hal-hal lain yang berkaitan dengan status religiusitas dan kehidupan sosial yang katanya dipengaruhi oleh Pilkada DKI 1 seharusnya tidak melihat fenomena ini sebagai buah dari suatu momen besar yang terjadi baru-baru saja, namun bahwa akar-akar diskriminasi sebenarnya ditanamkan oleh sistem institusi pendidikan itu sendiri. Karena rasanya pun akan percuma untuk mengkritik Pilkada yang hasilnya tidak bisa dirubah, yang lebih tepat adalah meninjau kembali sistem institusi yang harusnya bisa terus dievaluasi.

Saya memang tidak berharap tulisan ini akan menjadi viral, karena memang tidak memakai kata-kata bombastis, namun sekedar narasi realistis yang entah mau diakui atau tidak oleh pelaku institusi pendidikan.

  1. http://nasional.kompas.com/read/2017/05/02/14210661/intoleransi.terjadi.di.sekolah.siswa.tolak.ketua.osis.yang.beda.agama