Kebebasan berpendapat masih menjadi salah satu perdebatan terbesar dalam konteks kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Baru-baru ini, respons jajaran rektorat Universitas Indonesia atas kiriman akun resmi BEM UI kembali mengangkat pembahasan tentang kebebasan berpendapat ke permukaan. Seperti kasus-kasus sebelumnya, ada pihak-pihak yang mendukung kebebasan berpendapat –khususnya dalam lingkup kehidupan perguruan tinggi– dan tidak sedikit pula yang menentang atau paling tidak mempertanyakannya.

Jika merunut pada sejarah politik Indonesia, gencarnya perdebatan terkait kebebasan berpendapat saat ini sebenarnya bukan hal yang mengherankan. Pembahasannya bisa ditarik sampai ke era kolonial Belanda, masa-masa saat masyarakat Indonesia tidak punya kendali atas hak hidupnya sendiri. Pemerintah kolonial menetapkan sejumlah kebijakan dan aturan yang bertujuan menekan pemikiran dan pergerakan nasionalis. Aturan-aturan tersebut berlaku hampir di semua sektor kehidupan masyarakat Indonesia, mulai dari politik praktis, pendidikan, jurnalisme, dan gerakan sosial. Pemerintah kolonial juga tidak segan-segan memberikan hukuman yang tidak ringan bagi pihak-pihak yang dituduh melanggar peraturan, mulai dari pemenjaraan, pengasingan, bahkan eksekusi mati.

Penyerangan dan pemboman Pearl Harbor pada 1941 disusul dengan masuknya Jepang ke Indonesia. Belanda menyerah tanpa syarat dan meninggalkan Indonesia yang telah menjadi lahan sumber penghidupan mereka sejak zaman VOC. Pendudukan Jepang di Indonesia dibumbui dengan propaganda-propaganda terkait hak masyarakat Indonesia yang sempat membuat pemerintahan militer Nippon diterima oleh rakyat.

Mereka menghadirkan diri sebagai “saudara tua” yang akan membantu Indonesia mencapai kemerdekaannya. Dalam konteks hukum, pemerintah militer Jepang melarang penggunaan bahasa Belanda dan mengizinkan masyarakat berkomunikasi dalam bahasa Indonesia serta menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ketetapan-ketetapan tersebut ternyata tidak lebih dari sekadar upaya pemerintah militer untuk menguasai rakyat Indnonesia. Paling tidak pada titik inilah kebebasan di Indonesia mulai menjadi retorika pihak penguasa.

Baca juga: Pemakzulan, Makar atau Demokrasi?

Indonesia sebagai negara republik di bawah kepemimpinan Soekarno dibangun dengan gagasan nasionalisme sebagai katalis pencapaian kebebasan dan kemerdekaan dari penjajahan. Setelah tiga abad lebih, akhirnya Indonesia memiliki kesempatan untuk mendefinisikan dirinya sendiri. Namun, definisi tersebut nyatanya tidak hadir dari bawah, melainkan berupa diktasi dari pimpinan pusat. Soekarno menurunkan nilai-nilai antikolonialisme dan antiimperialisme menjadi narasi besar kemampuan Indonesia sebagai bangsa merdeka untuk berdiri di atas kaki sendiri.

Dalam perjalanannya, narasi tersebut bekerja seperti dua mata pisau. Pada satu sisi, nilai tersebut mendorong lebih lanjut pembentukan identitas Indonesia sebagai bangsa dan negara baik secara politik maupun kultural. Di sisi lain, pemerintah memanfaatkan nilai tersebut sebagai landasan pembatasan berpendapat dan berekspresi masyarakat. Pemerintahan Soekarno tercatat telah memberlakukan hukum sensor atas media populer seperti musik dan film dengan dasar nilai antikolonialisme dan antiimperialisme. Karya-karya yang dianggap memunculkan atau mengampanyekan kedua nilai tersebut disensor oleh negara atau bahkan dilarang sama sekali.

Kecenderungan paradoksikal kembali berulang pasca kejatuhan Demokrasi Terpimpin dan peralihan ke pemerintahan Orde Baru. Soeharto sebagai panglima tertinggi Orde Baru sejak awal telah menyatakan keinginannya untuk membentuk suatu pemerintahan yang sama sekali baru dari pendahulunya. Menurutnya, Soekarno telah gagal dan bahkan melanggar nilai-nilai demokrasi yang digadang-gadangkan sebagai nomenklatur sistem pemerintahannya.

Orde Baru memperkenalkan Demokrasi Pancasila sebagai gantinya, yakni filsafat politik demokrasi yang berbasis pada nilai-nilai Pancasila. Namun, pada pelaksanaannya, Orde Baru menjadikan Pancasila sebagai kendaraan politik untuk mempertahankan kekuasaan Soeharto melalui beragam jenis pembatasan hak masyarakat. Alih-alih menciptakan kesejahteraan rakyat dengan bersandar pada asas Pancasila, stabilitas ekonomi menjadi tujuan utama pemerintah yang dicapai melalui penertiban masyarakat dalam skala masif dan massal. Dengan didukung kekuatan militer, Orde Baru menekan hampir segala bentuk kritik yang dialamatkan oleh masyarakat dengan cara-cara yang tidak manusiawi.

Baca juga: Media Sosial, Kebebasan Berekspresi, dan Labelisasi

Selanjutnya, masyarakat Indonesia merayakan kejatuhan Orde Baru sebagai babak baru dalam kehidupan mereka sebagai warga negara. Setelah lebih dari tiga dasawarsa hidup di bawah ancaman dan tekanan militerisme, masyarakat Indonesia percaya mereka akan mendapatkan ruang kebebasan yang lebih besar. Namun, semakin ke sini, semakin banyak pihak yang merasa kebebasan tersebut masih menjadi privilese beberapa golongan masyarakat saja.

Pengesahan UU No. 11 tahun 2008 atau yang lebih dikenal dengan UU ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik) pun pada gilirannya menjadi landasan hukum kriminalisasi sejumlah pihak yang menggunakan kanal-kanal komunikasi elektronik sebagai media penyampaian pendapat atau pemikiran. Pada beberapa kasus, warisan nilai-nilai antikomunisme, antipergerakan, dan antikritik yang dipancangkan oleh Orde Baru terbaca dalam penerapan aturan pendisiplinan warga negara tersebut.

Perdebatan yang terjadi di Indonesia seputar gagasan kebebasan menunjukkan tarik menarik antara retorika dan utopia. Sejak pendudukan Jepang, kepatuhan masyarakat dibeli dengan janji-janji atau propaganda penguasa tentang hak menjadi warga negara yang berhak mengaktualisasikan hak-hak dasarnya. Hal tersebut pada gilirannya menciptakan pembayangan ideal tentang kehidupan berwarganegara, bahkan mungkin utopia tentang kebebasan absolut di kalangan masyarakat.

Kemudian, pergesekan akan terjadi ketika retorika penguasa tidak berhasil menjawab harapan masyarakat yang biasanya diwujudkan dengan penetapan aturan hukum. Menilik sejarah politik Indonesia sebagai negara bekas jajahan dan aspek sosial budaya yang menjadi landasan pikir dan tindakan masyarakatnya, sesungguhnya nilai kebebasan universal tidak pernah berlaku di negeri ini karena selalu berkenaan erat dengan kepentingan politik dan wacana besar yang diusung oleh penguasa atau pemerintah pusat.