Saya pertama kali mengetahui nama organisasi Pemuda Pancasila saat duduk di bangku sekolah menengah pertama, tepatnya saat melihat beberapa orang berpakaian seragam doreng oranye berjalan di depan rumah kakek saya. Awalnya saya berpikir mereka anggota dari unit kelompok angkatan bersenjata, mengingat corak seragam yang mereka pakai. Setelah bertanya pada ibu saya, ternyata mereka adalah anggota kelompok Pemuda Pancasila dengan semua rekam jejak yang cenderung menyeramkan.

Pemuda Pancasila merupakan organisasi paramiliter Indonesia yang paling kuat pada tahun 1965-66[i], tepatnya adalah pada periode praktik pembasmian komunisme massal yang dilakukan pemerintah Orde Baru. Paramiliter adalah kekuatan semi-militer yang struktur organisasi, taktik, pelatihan, subkultur, dan (seringkali) fungsinya serupa dengan militer profesional, namun tidak dimasukkan sebagai bagian dari angkatan bersenjata formal suatu negara. Kelompok serupa dapat ditemukan di beberapa negara lain seperti Irish Republican Liberation Army di Irlandia, Kokang Army di Myanmar, dan Serbian Honour di Bosnia dan Herzegovina.

Jika beberapa kelompok paramiliter dibentuk sebagai upaya perlawanan terhadap bentukan dan sistem negara, Pemuda Pancasila memiliki hubungan yang sehat dengan pemerintah. Pemuda Pancasila dibentuk oleh A. H. Nasution, salah satu jendral besar Indonesia di era 1960-an, pada tahun 1959 sebagai organisasi pemuda sayap kanan dari Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI). IPKI merupakan partai politik yang juga diprakarsai oleh Nasution sebagai kendaraan bagi anggota ABRI untuk memasuki ranah politik.

Kejatuhan pemerintahan Demokrasi Terpimpin yang kemudian digantikan dengan Demokrasi Pancasila menempatkan Pemuda Pancasila dalam posisi yang menguntungkan. Orde Baru menjunjung misi anti-komunisme, stabilitas negara, dan supremasi Pancasila tinggi-tinggi sebagai bagian dari program pemerintah. Dalam praktiknya, pencapaian misi tersebut dilakukan kurang lebih dengan bantuan Pemuda Pancasila sebagai organisasi yang diberi ruang dan kesempatan untuk menindak langsung di lapisan masyarakat.

Dalam film dokumenternya[ii], Joshua Oppenheimer menunjukkan peran penting kelompok Pemuda Pancasila dalam praktik pembasmian komunisme sampai ke akar-akarnya pada awal naiknya Suharto ke tahta kepresidenan, terutama di daerah Sumatera Utara. Mereka bekerja sebagai kaki tangan ABRI dalam melakukan interogasi dan pembantaian terhadap orang-orang yang dituduh memiliki hubungan dengan paham komunisme. Selain itu, mereka juga memiliki peranan langsung dalam pembunuhan orang-orang berdarah Tionghoa di Sumatera Utara.

Kemudian pasca 1965-1966, Pemuda Pancasila makin mendapatkan kekuatan di masyarakat sebagai kelompok pembentuk stabilitas negara dengan memberantas keberadaan preman. Semasa Orde Baru, dimunculkan stigma sosial tertentu terhadap orang-orang yang berpakaian tidak rapi, bertato, dan laki-laki yang berambut panjang. Penampilan seperti itu dikaitkan secara erat dengan premanisme dan tindakan lain yang dianggap mengganggu keamanan lingkungan. Pengaruh dan kekuatan Pemuda Pancasila juga dapat dilihat dari jumlah anggotanya pada akhir tahun 1990-an yang mencapai empat sampai sepuluh juta orang.[iii]

Yang menarik, di penghujung pemerintahan Orde Baru, Loren Ryter mencatat adanya upaya pendobrakan citra Pemuda Pancasila.[iv] Argumen yang diusung kemudian adalah keinginan untuk tetap menjaga rasa nasionalisme dan semangat perjuangan pemuda sebagai konsekuensi dari misi pemerintahan Orde Baru yang telah disebutkan di atas. Dan seperti yang kita ketahui saat ini, keberadaan dan peran Pemuda Pancasila walaupun tidak bisa dibilang dominan, namun juga tidak sepenuhnya tenggelam. Salah satu buktinya adalah kemunculan mereka dalam pameran lukisan dan puisi Widji Tukul yang bertajuk ‘Aku Masih Utuh dan Kata-kata Belum Binasa’ di Yogyakarta pada bulan Mei 2017.

Kelompok Pemuda Pancasila datang ke acara pameran yang menampilkan karya Andreas Iswinarto tersebut untuk membubarkannya. Dilansir dari media pemberitaan, Ketua Pemuda Pancasila DIY, Faried, memang membubarkan acara tersebut dengan alasan adanya indikasi berbalut gerakan anak komunis. Dan ia pun menyatakan intoleransi kelompoknya terhadap komunisme dan separatisme karena mengarah pada paham yang diusung PKI. Kasus ini kemudian dibawa ke meja pengadilan. Dan pemberitaan tentang hasil pengadilan inilah yang menjadi bahan pemberitaan beberapa hari belakangan.

Doni Bimo Saptoto, sebagai ketua Majelis Pimpinan Cabang Pemuda Pancasila DIY dinyatakan bersalah oleh majelis hakim dalam tindakan persekusi pada Mei 2017. Hukuman yang dijatuhkan pada tanggal 28 Juli 2018 adalah kurungan 5 bulan dengan masa percobaan 9 bulan, yang berarti hanya diberlakukan pengawasan terhadap terdakwa selama 9 bulan. Jika terbukti melakukan kejahatan pidana selama masa percobaan tersebut, maka Doni akan menjalani hukuman selama 5 bulan. Namun rupanya hasil pengadilan tersebut menyulut emosi oknum kelompok Pemuda Pancasila yang pada akhirnya melakukan perusakan di dalam gedung Pengadilan Negeri Bantul.

Hasil putusan hakim mungkin dapat menjadi dasar argumen bahwa Pemuda Pancasila tidak segarang saat masa Orde Baru, menunjukkan indikasi kecenderungan turunnya akuntabilitas organisasi tersebut sebagai vigilante di mata hukum. Namun pada saat yang sama, kita masih perlu mempertanyakan keberadaan Pemuda Pancasila di tengah kehidupan masyarakat sehari-hari. Kasus yang dipaparkan di atas membuktikan masih adanya tindakan represif yang dilakukan Pemuda Pancasila dengan menjunjung misi sayap kanan yang masih sama seperti dulu, yakni anti-komunis. Dan ternyata hal serupa masih banyak terjadi tidak hanya di Yogyakarta, namun juga daerah-daerah sekitar ibukota.

Saat Penghapusan Dwifungsi ABRI menjadi salah satu agenda yang dituntut oleh demonstran di penghujung pemerintahan Orde Baru, budaya glorifikasi militerisme masih menjadi suatu isu subtil yang sulit diurai ujung pangkalnya. Hal ini terlihat dari cara pandang masyarakat dalam melihat angkatan bersenjata sebagai pekerjaan, yang (masih) dianggap sebagai profesi yang berwibawa baik secara material maupun simbolik. Bisa dibilang pola pikir ini bahkan sifatnya berada dalam bawah sadar, yang kemudian biasanya ditunjukkan dengan keinginan orang tua agar anaknya menjadi anggota angkatan bersenjata.

Dan pada kenyataannya, tidak semua orang bisa mencapai mimpi tersebut. Sebagai konsekuensinya, keberadaan organisasi paramiliter masih menjadi sesuatu yang menarik bagi mereka yang berusaha mencari peran dan posisi di tengah masyarakat yang semakin dipenuhi dengan tuntutan sosial. Pemuda Pancasila merupakan salah satu organisasi paramiliter yang masih cukup memiliki prestise di beberapa daerah, sehingga memiliki daya tarik tersendiri.

Jika dilihat menggunakan kacamata yang lebih luas, fenomena ini sebenarnya mewakili gambaran keadaan negara ini. Keterbukaan terhadap ilmu pengetahuan –dalam kasus ini terutama sejarah– masih saja dikalahkan oleh keinginan untuk berkuasa melalui kekerasan dan intimidasi. Kalangan pemuda masih dibayang-bayangi oleh hasrat yang diturunkan oleh gaya kepemimpinan represif a la Orde Baru, waktu saat kekuatan fisik dan kekuasaan absolut menjadi cita-cita terselubung di balik seragam militer.

 

[i] Definisi ini diambil dari tulisan Robert W. Hefner dalam tulisannya “Social Legacies and Possible Future” yang tercantum dalam buku Indonesia: The Great Transition hal. 120.

[ii] Film The Act of Killing atau Jagal (2012) menampilkan wawancara Oppenheimer dengan orang-orang yang berpartisipasi dalam pembantaian orang-orang tertuduh komunis di Sumatera Utara. Pemerintah Indonesia tidak menyambut dengan positif film ini, terlihat dari pendapat Teuku Faizasyah yang menyatakan film ini menampilkan gambaran Indonesia yang melenceng.

[iii] Baca penelitian oleh Loren Ryter berjudul “Youth Gangs and Otherwise in Indonesia” yang tercantum dalam jurnal Global Gangs: Street Violence across the World

[iv] Ryter dalam penelitian lain, “Pemuda Pancasila: The Last Loyalist Free Men of Suharto’s Order?” menulis bahwa pada Mei 1998, tepatnya pada puncak demonstrasi menuntpihut turunnya Orde Baru, ada spanduk yang berisi pembelaan Pemuda Pancasila sebagai pihak yang juga mendukung reformasi secara konstitusional.