Beberapa orang di luar sana mungkin tidak akan pernah berhenti menuliskan komentar atau meneriakkan protes: “jangan jual agama (untuk kekuasaan)!” Tapi pada kenyataannya, fenomena yang menunjukkan kekariban agama dan kekuasaan terus saja terjadi, seakan-akan protes itu tidak ada gunanya. Kedekatan dua sistem pemikiran tersebut sebenarnya memang sudah berlangsung dan diamini sangat lama, jauh sebelum mereka yang memilih golput dituding sebagai benalu.

Ilustrasi: CR Sasikumar

Konsep kekuasaan feudalistik tradisional yang pernah berjaya selama beberapa dekade di sejumlah belahan dunia mengenal gagasan ‘pratanda ilahiah’. Kepercayaan Hindu-Buddhisme yang dominan di kawasan Asia, terutama India dan Asia Tenggara memengaruhi terbentuknya konsepsi devaraja, atau dewa-raja. Raja atau pemimpin dianggap sebagai titisan dewa dalam bentuk manusia yang ditugaskan untuk menguasai dan mengatur dunia. Sementara itu, pemerintahan feudalistik tradisional di kawasan Eropa yang dipengaruhi oleh sistem kepercayaan Kristiani mengenal konsep God’s mandate, divine right of king, atau divine right. Konsep tersebut mengamini kekuasaan dan kewenangan raja sebagai mandat dari Tuhan.

Kedua konsep di atas tidak jauh berbeda dengan konsep khalifah dalam sistem pemerintahan feudalistik berbasis ajaran Islam. Pemerintahan khilafah muncul pasca kematian Nabi Muhammad dan dipimpin oleh orang-orang yang dipercaya sebagai pilihan Tuhan. Mereka yang dianggap sebagai khalifah adalah perwakilan Allah dalam bentuk manusia yang ditugaskan untuk memimpin umat (khalifatullah). Dibandingkan konsep devaraja dan divine right of king, gagasan khalifah masih banyak dipercaya oleh penganut ajaran Islam di sejumlah daerah di dunia, termasuk di Indonesia.

Baca juga: Alienasi Religi

Suka atau tidak, doktrin agama pada dasarnya tidak mengizinkan ruang terlalu luas untuk bertanya dan berdebat. Kenyataan ini pun memengaruhi kekuasaan dan kewenangan seorang pemimpin atau raja yang diangkat berdasarkan pratanda ilahiah. Walaupun beberapa kajian terhadap konsep kekuasaan feudalistik tradisional berusaha melakukan pembenaran secara moral, sejarah telah mencatat begitu banyak penyelewengan kekuasaan yang secara langsung maupun tidak dipengaruhi oleh pratanda tersebut. Raja dianggap sebagai manusia suci yang memiliki hubungan jauh lebih dekat dengan Tuhan dibandingkan rakyat kebanyakan, sehingga tindakan mereka dibenarkan. Timbangan moral para raja pun tidak seimbang dengan orang kebanyakan karena mereka diberi lebih banyak kesempatan untuk mendapatkan hal-hal yang diinginkan “dengan izin Tuhan”.

Sebelum runtuhnya sistem pemerintahan feudalistik di sejumlah kawasan di dunia, raja dan keturunannya tidak perlu terlalu memusingkan strategi mendapatkan kekuasaan. Pratanda ilahiah dipercaya diturunkan melalui hubungan darah, dan hal inilah yang menyebabkan terbentuknya dinasti yang bersifat ekslusif. Kemudian setelah keruntuhan sistem pemerintahan tersebut dan ideologi demokrasi diterapkan dengan mempertimbangkan peranan rakyat untuk memilih pemimpin, orang-orang yang ingin duduk di kursi penguasa harus mengatur strategi untuk mendapatkan dan memerintahkan kekuasaan.

Upaya mendapatkan kekuasaan dalam ekosistem politik demokrasi dilakukan dengan strategi yang kompleks. Kompleksitas ini berhubungan dengan kondisi sosial, politik, dan ekonomi di suatu wilayah. Sebagai contoh, seseorang yang sedang berupaya mendapatkan kekuasaan di Indonesia tidak akan mencoba menggalang suara dengan menyatakan dirinya menganut agama atau kepercayaan yang tidak diakui atau dilarang oleh negara. Mereka akan memanfaatkan kondisi sosial penduduk Indonesia yang didominasi oleh pemeluk agama Islam.

Pertanyaan selanjutnya adalah: mengapa agama masih saja karib dengan kekuasaan dan strategi politik, terlepas dari kemunculan wacana-wacana sekularisme? Suka atau tidak, kita perlu mengakui bahwa agama memang candu. Gagasan pemberian maaf, pembebasan, penyucian, memanjakan manusia dengan pengajaran dogma yang kaku; bahkan terkadang terlewat konservatif. Dan para elit politik pun tentu memahami betul hal tersebut, sehingga mereka menjadikan agama sebagai kawan karib kekuasaan dan strategi politik mereka.

Baca juga: Memaknai (lagi) Agama adalah Candu

Oleh karena itu, terlepas dari telah runtuhnya dinasti pemerintahan feudalistik tradisional di Indonesia, strategi agama-kekuasaan masih bertahan sampai sekarang. Mereka yang ingin mencapai kekuasaan tidak lagi dianggap sebagai titisan dewa atau utusan langsung dari Tuhan, melainkan manusia biasa dengan catatan bahwa mereka adalah individu beragama dominan dan mendukung ajaran-ajaran agama dominan. Karakteristik tersebut membentuk penilaian moral tersendiri atas penguasa, bahwa selama ia beragama maka tindakannya pun berterima. Tanpa sepenuhnya disadari, sebagian dari kita sebenarnya melakukan hal serupa dalam kehidupan sehari-hari. Saat seseorang yang kita sukai memiliki karakteristik yang sesuai dengan ekspektasi, kita cenderung menilai seseorang tersebut dengan penilaian moral yang sangat subjektif.

Spesifik untuk kondisi politik di Indonesia akhir-akhir ini, tentu saja kebangkitan konservatisme mendukung penguatan fenomena di atas. Para calon pemimpin memanfaatkan gelombang pemikiran tersebut dengan menjadikannya sebagai strategi untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan. Dan sesungguhnya tidak ada salahnya mempercayai ajaran agama tertentu atau tidak sama sekali, atau membentuk identitas sebagai golongan tertentu atau menghilangkannya sama sekali. Yang lebih penting adalah berpikir kritis atas kekariban agama dan kekuasaan, tentu saja tanpa memberikan penilaian moralis yang berat sebelah dan subjektif, misalnya menuding satu golongan sebagai pyscho-freak.