Selama menjadi siswa jurusan Bahasa di SMA, lalu meneruskan studi di perguruan tinggi mengambil jurusan Bahasa dan Sastra, saya mendapati satu paradigma teori mendasar yang dangkal terkait eksistensi dan fungsi bahasa. Yakni bahasa adalah perantara komunikasi atau produk kebudayaan yang luhur. Pendidikan bahasa dengan paradigma tersebut membentuk pemikiran bahwa bahasa tidak memiliki implikasi yang amat berpengaruh dalam kehidupan manusia sebagai anggota dari suatu kelompok masyarakat.

Sejatinya, bahasa tidak pernah netral dalam konteks sosial. Bahasa bukanlah sebuah konstruksi otonom atau semata susunan kalimat, melainkan sebuah diskursus. Begitu pun masyarakat sebagai ruang bahasa bekerja adalah sebuah bentuk dari hubungan dan praktik sosial yang dinamis. Dalam konteks hubungan sosial tersebutlah terjadi kasus-kasus saat anggota masyarakat berada dalam posisi yang dirugikan sebagai konsekuensi dari ketimpangan relasi kuasa dan komunikasi.

Dasar pemikiran itulah yang kemudian membawa saya pada istilah “pembahasaan perempuan”. Kata “pembahasaan” mengimplikasikan suatu aktivitas yang berlangsung dalam proses berkelanjutan. Oleh karena itu, “pembahasaan perempuan” adalah proses perempuan, sebagai konstruksi identitas maupun material individu, dikomunikasikan melalui medium bahasa. Pembahasaan perempuan melibatkan relasi kuasa dalam jaringan interaksi sosial.

Politik Pembahasaan Orde Baru

Dalam tulisan ini, Orde Baru dimaknai sebagai suatu jaringan organisme sosial, alih-alih sebuah tatanan hirarkis birokrasi dengan relasi vertikal dengan masyarakat sipil. Pemerintah dan masyarakat sipil berada dalam satu tingkatan medan, saling berinteraksi dan berkomunikasi menggunakan tatanan bahasa tertentu yang berkembang pada saat itu. Dan salah satu kasus terbaik untuk mengkaji politik kebahasaan perempuan oleh Orde Baru adalah situasi yang dihadapi Gerwani, organisasi perempuan yang dinyatakan terlarang dan dibubarkan oleh pemerintah Orde Baru dengan dasar tuduhan terlibat dalam Gerakan 30 September.

Jenazah Pahlawan Revolusi diangkat dari salah satu sumur kering di kawasan Lubang Buaya pada 4 Oktober menggunakan alat selam milik KKO Marinir sejak pagi sampai sore dan dikirim ke Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) untuk diautopsi. Tim dokter yang ditunjuk untuk melakukan autopsi bekerja dengan cepat selama delapan jam dari pukul 16.30 tanggal 4 Oktober sampai pukul 00.30 tanggal 5 Oktober, disusul dengan penandatanganan dokumen Visum Et Repertum Nomor H. 103 pada hari yang sama. 

Orkestrasi pemberitaan di media massa terkait peristiwa tersebut didominasi oleh koran-koran yang diasuh oleh militer dan stasiun televisi dan radio yang telah dikuasai militer. Sementara itu, media massa milik kelompok-kelompok kiri telah dibredel sejak 1 Oktober. Di tanggal 5 Oktober, Angkatan Bersendjata dan Berita Yudha mengamplifikasi pernyataan Soeharto pada hari pengangkatan jenazah para anggota militer, yakni bahwa para korban tersebut mengalami penyiksaan dan penganiayaan yang dibuktikan dengan luka-luka di sekujur tubuh mereka. Selanjutnya, Angkatan Bersendjata edisi 7 Oktober mempublikasikan berita yang menyatakan mata Ahmad Yani telah dicungkil, yang kemudian dikonfirmasi lebih lanjut oleh artikel Berita Yudha edisi 9 Oktober dengan menambahkan kabar bahwa mata Letnan Pierre Tendean juga dicungkil. Pada edisi harian yang terbit keesokan harinya, Berita Yudha memberitakan dari tujuh jenazah yang ditemukan “ada jang dipotong tanda kelaminnja”. Tuduhan yang mengarah langsung pada Gerwani mulai muncul di pemberitaan media massa pada 11 Oktober sebagaimana dinyatakan dalam koran Angkatan Bersendjata bahwa Pierre Tendean merupakan target “permainan djahat” dan “bulan2an sasaran latihan menembak sukwati Gerwani”. 

Media massa lain seperti Api Pantjasila yang juga berafiliasi dengan militer mengamplifikasi narasi tentang pencungkilan mata korban oleh Gerwani pada publikasi terbitan di akhir bulan Oktober. Pada 25 Oktober, koran tersebut memberitakan bahwa Jenderal Suprapto telah disiksa “diluar batas kewadjaran” oleh anggota Gerwani. Dan pemberitaan yang paling mengguncang publik Indonesia, yakni terkait tari telanjang yang dilakukan Gerwani mulai mengisi surat kabar Indonesia pada penghujung tahun. Tepatnya  pada 13 Desember, sejumlah media massa ibu kota serentak memberitakan tentang tarian “telandjang bulat jang disebut upatjara tari bunga harum” oleh 200 anggota Gerwani yang ditonton oleh “400 orang laki2 sebagai penonton” dan mengundang “pergaulan bebas dimana tiap wanita diharuskan melajani 3 sampai 4 orang laki2”. Tarian tersebut merupakan perintah Aidit yang harus dilakukan oleh anggota Gerwani sebelum melakukan pesta seks dengan anggota Pemuda Rakyat. Pemberitaan semacam itu tentu saja menerbitkan kehebohan luar biasa di kalangan masyarakat, dan secara sangat efektif mengarahkan pandangan publik tentang organisasi Gerwani dan para anggotanya, yang notabene adalah perempuan. 

Narasi pemberitaan tentang Gerwani di media massa pasca Gerakan 30 September mengimplikasikan kekuasaan dalam pembahasaan perempuan yang berafiliasi dengan kelompok kiri. Mereka dikonstruksikan sebagai perempuan-perempuan antagonis yang tidak hanya keji, tetapi tindakannya juga tidak bersesuaian dengan moral susila. Narasi serupa secara umum tidak dapat ditemukan pada pemberitaan tentang keterlibatan PKI dalam Gerakan 30 September yang secara umum hanya mengabarkan tindakan mereka dalam menyiksa dan membunuh para anggota tentara yang menjadi korban pada peristiwa berdarah tersebut. Hal tersebut menunjukkan adanya upaya untuk membentuk keterkaitan antara identitas anggota Gerwani sebagai perempuan dengan diskursus yang ingin dibangun oleh media massa pada saat itu. 

Pemberitaan tentang Gerakan 30 September yang tersebar di sejumlah media massa sebenarnya tidak selaras dan tidak berdasar pada hasil autopsi yang tercantum dalam dokumen Visum Et Repertum. Hasil autopsi menunjukkan bahwa alat kelamin ketujuh korban dalam kondisi lengkap, dan lepasnya bola mata dari jenazah Jenderal Ahmad Yani terjadi karena proses pembusukan jenazah karena tidak ditemukan adanya bekas upaya pencungkilan di area tulang mata. Di samping itu, luka-luka lain yang disebabkan benda tumpul atau luka iris terdapat di sejumlah bagian tubuh yang tidak umum menjadi sasaran target penyiksaan, dan mengarah pada kemungkinan disebabkan oleh pukulan popor senapan atau terantuk dinding dan dasar sumur. Dalam hal ini, senjata api hanya dapat dimiliki oleh tentara, sehingga sulit untuk disimpulkan sebagai tindakan anggota Gerwani. 

Pihak yang menyebarkan pesan informasi keterlibatan Gerwani dalam Gerakan 30 September yakni media massa yang diasuh oleh Angkatan Darat, merupakan bagian dari masyarakat Orde Baru yang mengedepankan gagasan anti-komunisme. Sebagai institusi yang memiliki pengaruh kuat, pemerintahan Soeharto bekerja dengan institusi militer dan memanfaatkan media massa sebagai ruang ekspresi “diskursus publik” untuk mengkonstruksikan dan menguatkan dominasi mereka, dengan memproduksi pengetahuan tentang masyarakat. Mereka bekerja sebagai jaringan yang membentuk, menyebarkan dan menguatkan citra kebengisan organisasi dan anggota Gerwani, sekaligus paham komunisme yang dilekatkan pada kelompok tersebut. Pemberitaan tentang Gerwani di media massa pasca pecahnya Gerakan 30 September merupakan upaya pembahasaan yang berkaitan erat dengan kerja kekuasaan dalam suatu kelompok masyarakat dengan tujuan mengarahkan pada pemahaman tertentu.

Pembahasaan anggota Gerwani sebagai perempuan kejam dan amoral melalui media massa asuhan militer dan media massa nasional yang telah dikuasai oleh militer merupakan hal yang sulit untuk dibendung dan dilawan dengan narasi lain. Di samping intensitas dari pemberitaan tersebut, pembredelan kanal-kanal informasi selain yang didukung oleh militer menutup celah dan kesempatan bagi narasi lain untuk berkembang dan tersebar. Penggabungan keduanya memungkinkan pembahasaan perempuan, dalam hal ini Gerwani, yang dibarengi dengan propaganda anti-komunisme, tidak hanya mengisi tetapi mampu menguasai ruang-ruang komunikasi publik dan bahkan membentuk pemahaman masyarakat tentang perempuan. 

Reformasi: Kuasa dalam Ruang Tanpa Batas

Kebebasan berpendapat menjadi salah satu “hadiah” yang akhirnya didapatkan oleh masyarakat Indonesia pasca berakhirnya pemerintahan Soeharto. Era Reformasi menjanjikan ruang yang lebih luas untuk beraspirasi, menyuguhkan wacana yang tidak bersesuaian dengan nilai-nilai yang diusung pemerintah, tanpa ancaman mengalami pembredelan atau pemenjaraan. Hal tersebut kemudian diamplifikasi dengan masuknya Internet dan media sosial ke Indonesia pada penghujung 1990-an dan awal 2000-an. Dan dalam perjalanannya, media sosial menggeser dominasi media massa konvensional yang sebelumnya menjadi sumber pemberitaan utama. Pergeseran tersebut tidak semata berkaitan dengan pergantian wahana dari cetak menuju digital, tetapi juga berimbas pada kerja sebuah diskursus diproduksi dan disebarkan. 

Surat kabar, radio, dan televisi yang menjadi media pembahasaan Gerwani saat pemerintahan Soeharto berkuasa bekerja di bawah kendali militer yang memang memiliki keleluasaan untuk mengendalikan diskursus publik sebagai institusi pendukung pemerintah. Mereka juga diberi kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan menekan kemunculan narasi-narasi lain yang berbeda atau bertentangan dengan wacana pemerintah untuk memastikan dominasi di tangan mereka. Namun hal tersebut sulit dilakukan terhadap jaringan media sosial yang bersifat lebih personal dengan sistem akun pribadi yang memberikan keleluasaan bagi individu untuk menghadirkan sebuah diskursus tertentu ke ruang publik. 

Internet dan media sosial memungkinkan keadaan dimana kekuasaan atas pembahasaan atau penciptaan wacana menjadi semakin cair dan organik. Pengetahuan tidak lagi diproduksi oleh pemerintah, tapi dihadirkan oleh individu-individu yang berjejaring dalam ruang virtual.  Sifat media sosial yang lebih personal memperluas ruang kebebasan bagi individu untuk menghadirkan suatu wacana dan memproduksi pengetahuan. Berbeda dengan media massa konvensional yang harus melewati proses pembacaan dan editing oleh redaksi, pengguna media sosial tidak perlu melalui proses tersebut saat mempublikasikan suatu kiriman, sehingga intensi dan sudut pandang pribadi dapat dihadirkan secara lebih mudah. Kanal media sosial juga memungkinkan dua jenis komunikasi, yakni komunikasi terfokus yang diarahkan langsung pada satu pengguna media sosial, dan komunikasi menyebar yang ditujukan untuk menjangkau penerima informasi lebih luas. Sifat ekspansif dan otoritas personal dari ruang masyarakat virtual memungkinkan persebaran informasi yang lebih cepat, tidak terbatas jadwal terbit atau jadwal tayang selayaknya yang berlaku di media massa konvensional. 

Awal kebangkitan reformasi sempat dirayakan sebagai mula dari kebebasan perempuan untuk mendefinisikan dirinya sendiri, menghadirkan wacana tentang individu atau kelompok perempuan tanpa intervensi pihak-pihak lain. Apa yang telah dialami oleh Gerwani pada lingkungan masyarakat sebelumnya dibayangkan tidak akan terulang lagi karena sistem pemerintahan yang represif sudah jatuh, dan media sosial memberikan otonomi yang secara umum sepadan bagi semua orang, termasuk perempuan. Namun, semakin mencairnya kekuasaan dengan pergeseran dominasi media massa menjadi media sosial rupanya tidak menjamin terbentuknya ruang sosial yang lebih ramah bagi perempuan atau hilangnya pembahasaan yang menyudutkan perempuan.

Perempuan Indonesia di era masyarakat informasi sekarang ini masih rentan terhadap pembahasaan yang tidak jauh berbeda dengan yang sempat dialami oleh para perempuan anggota Gerwani pada era Orde Baru, yakni didefinisikan dan dikonstruksikan dalam kerangka nilai-nilai moralitas. Publik figur perempuan secara umum rentan terhadap pemberitaan yang menyudutkan perempuan, khususnya yang berkaitan relasi pribadi dengan lawan jenis. Tidak jarang pemberitaan tersebut kemudian berlanjut dengan amplifikasi diskursus dan penyerangan personal dan persekusi dengan memanfaatkan kanal media sosial. Dan kini, dengan runtuhnya batas-batas, pembahasaan seorang perempuan dengan mudah dan cepat menjadi pengetahuan yang dipercayai oleh publik dan membentuk pemikiran serta persepsi umum atas individu tersebut. 

Salah satu kasus yang dapat dijadikan contoh dalam pembahasan ini adalah peristiwa yang dialami oleh Gisella Anastasia atau Gisel dengan tersebarnya video koleksi pribadinya pada akhir tahun 2020. Media massa memilih kata-kata yang menekankan seksualitas dari Gisel dalam pemberitaannya –alih-alih menggarisbawahi pelanggaran privasi yang dialami oleh Gisel– seperti “video panas”, “video syur”, “video mesum”, “video asusila”, dan “video porno”. Cara pembahasaan di media massa daring tersebut terbukti membentuk persepsi dan pengetahuan publik tentang sosok Gisel yang dalam hal ini merupakan seorang perempuan. Hal tersebut terlihat dari komentar netizen pada kiriman-kiriman foto di akun Instagram milik Gisel pasca menyebarnya potongan video koleksi pribadinya. Komentar-komentar netizen pada kiriman foto di akun Instagram tersebut kebanyakan mengarah pada video pribadinya tersebut dan disampaikan dengan nada mencemooh dan menindas. Dan Gisel tentu saja bukan satu-satunya perempuan yang pernah mengalami pembahasaan dan serangan serupa di media massa daring serta media sosial, menunjukkan kerentanan perempuan sebagai pihak yang ditindas dalam relasi kuasa yang bermain di ranah komunikasi publik masih bertahan sampai hari ini.

Mengisi Ruang sebagai Perlawanan

Kemunculan dan perkembangan pesat Internet dan teknologi digital sampai hari ini masih sering diagungkan sebagai “perubahan zaman”. Kajian diakronis tentang pembahasaan perempuan dalam konteks masyarakat Indonesia menunjukkan apa yang disebut dengan perubahan zaman tersebut ternyata tidak serta merta membawa pada perubahan paradigma masyarakat. Perempuan secara umum masih dianggap sebagai pihak yang dapat dipersalahkan menurut penilaian moral dan dihakimi oleh publik melalui media pemberitaan yang bekerja sebagai sumber informasi, penyalur diskursus dan bahkan pembentuk pengetahuan. Dalam kata lain, perempuan masih berada dalam posisi yang dirugikan, disudutkan, dan bahkan ditindas dalam kerja bahasa di lingkungan sosial yang berisi jaringan-jaringan relasi kuasa tidak berimbang.

Sementara itu, bahasa akan terus bekerja di ruang sosial tersebut, baik ruang sosial bermateri ataupun maya, sehingga risiko kerentanan perempuan tersebut kemungkinan besar akan terus bertahan. Terkait dengan hal tersebut, edukasi publik tentang gender perlu menjadi agenda yang digencarkan untuk meningkatkan dan menguatkan kesadaran gender masyarakat secara umum, karena ketertindasan perempuan bukanlah tugas yang harus diselesaikan oleh perempuan saja. Pada saat yang sama, perempuan dapat bertindak lebih aktif untuk menempati dan mengakuisisi ruang-ruang komunikasi publik untuk menghadirkan dirinya di tengah sibuk dan riuhnya arus informasi, memunculkan narasi dan wacana serta memproduksi pengetahuan tentang perempuan yang menentang relasi kuasa tidak berimbang.

Tulisan ini dipaparkan di diskusi daring Filsebat pada Sabtu, 3 April 2021. Dokumen presentasi dapat diunduh di sini.

Referensi
Benedict Anderson, “How Did the Generals Die?” dalam Indonesia, April 1987, hlm. 109–134.