Dunia perfilman Indonesia untuk sekian kalinya menjadi pembahasan publik karena peristiwa yang kurang menyenangkan. Beberapa bulan lalu, media sosial diramaikan dengan keberatan publik dengan penayangan Kucumbu Tubuh Indahku karena memunculkan penceritaan tentang identitas seksual di luar nilai normatif. Serangan terhadap film memang bukan hal baru di Indonesia, bahkan memiliki sejarah yang cukup panjang. Dan kasus yang baru saja terjadi bahkan melibatkan institusi negara sebagai pelaku tindakan pelanggaran hak cipta dan pemotongan karya.

Seperti halnya karya sastra, film dalam sejarahnya sebagai produk konten kreatif sering mendapatkan pelanggaran yang berkaitan dengan hak cipta, serta tindak penyerangan dan sensor. Dalam studi kajian sensor, dikenal dua istilah yang berkaitan dengan upaya untuk melakukan intervensi atas publikasi suatu karya, yakni penyerangan (challenge) dan sensor. Mungkin kita jauh lebih familiar dengan istilah sensor daripada penyerangan, karena lebih banyak dipakai dalam pemberitaan atau ulasan atas suatu karya yang mengalami intervensi.

Sebenarnya terdapat perbedaan yang cukup substansial antara kedua istilah tersebut. Seperti yang kita ketahui bersama, film Kucumbu Tubuh Indahku mendapatkan respons dari masyarakat yang keberatan dengan konten karya tersebut, namun mereka tidak memiliki legitimasi hukum untuk melakukan sensor. Jenis respons tersebut masuk dalam kategori penyerangan. Sementara tindakan sensor dilakukan oleh institusi yang diberi kewenangan untuk melakukan tindakan tersebut, dan pada beberapa kasus dilakukan munculnya penyerangan terhadap suatu karya.

Baca juga: Sepak Terjang Kejaksaan Agung dalam Pelarangan Buku 

Terdapat begitu banyak motif dan teknik penyensoran yang telah diidentifikasi untuk kasus karya tulis dan film. Kita bisa mengambil kasus pelarangan distribusi karya Pramoedya Ananta Toer oleh Kejaksaan Agung Orde Baru. Tindakan sensor tersebut diambil oleh pemerintah dengan motif politik, yakni menekan penyebaran karya yang dianggap menyimpan paham atau ideologi berseberangan. Selama Orde Baru berkuasa, memang terjadi praktik sensor besar-besaran yang melanda dunia penciptaan konten kreatif mulai buku sampai film, bahkan juga jurnalisme.

Pemerintah Indonesia memiliki Lembaga Sensor Indonesia (LSF) sebagai institusi negara yang memiliki tugas untuk menyortir film-film yang akan dipasarkan. Dalam dunia perfilman, dikenal istilah gunting sensor, atau pemotongan bagian yang dianggap “tidak pantas” untuk ditayangkan. Dasar hukum tindak sensor yang dilakukan oleh (LSF) adalah UU No 8 tahun 1992 tentang Perfilman. Menurut undang-undang tersebut, beberapa konten yang perlu dihilangkan dari suatu karya film adalah adegan telanjang, adegan yang dapat mengarahkan simpati penonton pada ajaran komunisme, adegan yang memberikan kesan anti-Tuhan atau anti-agama, dan adegan yang memperlihatkan modus operandi kejahatan terperinci. Ukuran ketelanjangan tidak hanya berkaitan dengan anggota tubuh, namun juga adegan homoseksual, penggambaran alat kontrasepsi pada tempatnya, dan adegan melahirkan oleh manusia atau binatang.

Kewenangan yang dimiliki LSF sudah sejak lama menjadi sumber kegelisahan dan kegeraman para sineas, peneliti, pemerhati, juga penikmat film. Sejumlah upaya telah dilakukan untuk mengurangi wewenang atau bahkan memunculkan wacana pembubaran LSF yang dianggap tidak lagi diperlukan di Indonesia yang katanya sudah menjadi salah satu negara demokratis setelah lengsernya Orde Baru. Tetapi tentu bukan hal yang mudah untuk melawan lembaga sekelas LSF yang keberadaannya mendapatkan legitimasi penuh dari negara bermoral ini.

Baca juga: Merdeka Belajar itu Bernama Netflix

Beranjak ke kasus yang baru saja melanda dunia perfilman sekitar satu pekan ini, yakni yang melibatkan Ucu Agustin, seorang sutradara film, dan Kemendikbud. Sebagian besar dari kita agaknya sudah mengetahui inisiatif Kemendikbud untuk meluncurkan program Belajar Dari Rumah sebagai respons dari situasi pandemi global. Salah satu agendanya adalah pemutaran film-film pendek karya sineas dalam negeri yang ditayangkan melalui TVRI. Pada awalnya, inisiatif tersebut terkesan sebagai sebuah gerakan positif yang memungkinkan karya para sineas film Indonesia, terutama film pendek, dikenal oleh publik lebih luas.

Sampai kemudian muncullah pemberitaan tentang somasi yang dikirimkan oleh pihak Ucu kepada Kemendikbud, TVRI, dan Telkom. Somasi tersebut dikirimkan setelah film Sejauh Kumelangkah yang memenangkan Piala Citra 2019 untuk Kategori Film Pendek ditayangkan melalui program Belajar Dari Rumah tanpa seizin pemilik hak cipta. Terkait kasus tersebut, sejumlah pihak, termasuk In-Docs, selaku institusi yang memberikan daftar film rekomendasi kepada Kemendikbud telah mempublikasikan kronologi dari peristiwa tersebut. Dan rasanya tanpa perlu perdebatan lagi, jelas bahwa Kemendikbud telah melakukan tindakan pelanggaran atas karya kreatif dengan mempublikasikan karya tersebut tanpa seizin pemilik hak cipta.

Ada satu hal lain yang ingin saya soroti dari kasus tersebut, yakni pemotongan durasi film Sejauh Kumelangkah saat ditayangkan melalui program Belajar Dari Rumah melalui kanal TVRI, sekali lagi tanpa seizin pemilik hak cipta. Dari sejumlah tulisan reportase yang telah dibuat untuk kasus ini, pemotongan tersebut masih dikaitkan dengan tindak pelanggaran hak cipta, yang sebenarnya bukan argumentasi yang salah. Tetapi saya tertarik untuk membahas tindak pemotongan tersebut sebagai suatu tindakan sensor yang dilakukan oleh institusi bukan badan sensor.

Pemotongan durasi, meskipun hanya dalam hitungan detik, tidak bisa dianggap sebagai perkara sepele. Pencipta karya memiliki alasan spesifik mengapa suatu adegan perlu ditampilkan selama 20 detik, 13 detik, atau bahkan hanya 2 detik; sehingga intervensi terhadap aspek tersebut akan memberikan pengaruh terhadap karya yang dipublikasikan. Pengaruhnya bisa berkaitan dengan gagasan artistik karya ataupun juga narasi yang diangkat melalui suatu adegan tertentu.

Mengingat beragamnya film pendek yang ditayangkan melalui program Belajar Dari Rumah, termasuk juga sejumlah karya yang mengangkat narasi sejarah kecil tentang situasi sosial selama Orde Baru berkuasa, rasanya sulit untuk mengatakan pemotongan tersebut berkaitan dengan konten atau gagasan yang ditampilkan dalam film. Pemotongan tersebut terkesan bersifat sangat teknis, dilakukan dengan alasan penyesuaian durasi untuk program Belajar Dari Rumah, dan tidak sama sekali berkaitan dengan substansi film.

Baca juga: Negara (Masih) Mengukuhkan Kecemasan Massal

Tetapi sensor memang tidak selalu harus didasari oleh sebab-sebab yang selalu berkaitan dengan substansi karya. Perlu diingat peran Kemendikbud sebagai pihak yang menginisasi program tersebut dan menjadi agen penentu atas segala yang berkaitan dengan pelaksanaannya, mulai dari kurasi, seleksi, penayangan, dan hal-hal lain yang bersifat teknis ataupun substantif. Dengan wewenang tersebut, Kemendikbud secara tidak langsung memegang kendali untuk mendefinisikan juga “apa itu film pendek” versi mereka menurut durasi penayangan yang mereka tentukan. Hal tersebut mungkin dapat disejajarkan dengan pemotongan tulisan karena alasan yang disederhanakan menjadi “teknis” tersebut, misalnya karena ruang dalam rubrik suatu media publikasi ditentukan tidak lebih dari sekian ratus kata.

Mungkin rasanya juga sulit untuk mengatakan tindakan tersebut sebagai sensor karena peran Kemendikbud yang bukan merupakan badan sensor. Tetapi sebenarnya dalam sejarah penyerangan dan sensor konten kreatif yang terjadi hampir di seluruh dunia, peristiwa tersebut tidak sesederhana relasi atas-bawah antara insitusi badan sensor dengan pencipta karya, namun melibatkan juga konteks-konteks lain yang menjadi motif di balik tindakan penyerangan atau sensor oleh institusi non badan sensor

Luputnya kasus pemotongan film Sejauh Kumelangkah sebagai perhatian khusus di samping pelanggaran hak cipta yang dialami oleh pembuat karya dan pemegang hak cipta dapat dikaitkan dengan kurang berkembangnya studi tentang praktik penyerangan dan sensor di Indonesia. Kasus penyerangan atau sensor memang hampir selalu berhasil merebut perhatian publik, terutama dengan keberadaan media sosial. Seperti yang telah disebut sedikit sebelumnya, sejumlah gerakan juga sudah digagas untuk melawan institusi sensor. Tetapi meskipun sensor telah menjadi bagian dari nafas kehidupan pengkarya konten kreatif di Indonesia, sedikit sekali studi komprehensif yang menghasilkan konsep-konsep babon terkait klasifikasi motif, jenis, juga teknik penyerangan dan sensor. Keberulangan peristiwa biasanya berakhir dengan saling serang di media sosial atau pembuatan petisi, sementara kajian mendalam terhadap kasus tersebut terpotong begitu saja.