Berbicara tentang keleluasaan perempuan untuk menjadi sekedar manusia dengan free will memang selalu penuh keganjalan. Naif jika mengatakan bahwa nasib perempuan (terutama di Indonesia) sekarang sudah lebih baik karena tulisan Kartini atau citraan Cut Nyak Dien sebagai pahlawan nasional. Karena pada kenyataannya, pembatasan-pembatasan yang hubungannya dengan relasi kuasa dan permainan ideologi masih berlangsung hingga sekarang. Dalam tulisan ini, saya tidak akan membahas teori atau gerakan feminisme yang ada di Indonesia ataupun di belahan dunia lain, melainkan memaparkan realitas kerentanan perempuan pada taraf personal dan publik.

Ruang personal dalam bahasan ini diartikan sebagai kemampuan subyek (perempuan) untuk mengambil keputusan secara sadar dalam taraf kognitif. Keputusan dalam menjalani hidup sebagai manusia tentu beragam jenisnya, mulai yang sifatnya sederhana sampai yang kompleks. Dalam logika awam, keputusan untuk memilih pakaian apa yang akan dipakai dapat dianggap sebagai keputusan yang sederhana. Sayangnya keputusan tentang berpenampilan tidak sesederhana itu bagi (beberapa) perempuan.

Beragam jenis sistem dengan kepentingannya masing-masing, seperti sistem agama, moralitas, dan pendidikan telah menempatkan perempuan pada posisi yang kurang diuntungkan. Secara umum, masyarakat mengamini bahwa perempuan harus lebih bisa menjaga tubuhnya, dengan pakaian yang dianggap sopan atau jika tidak, paling tidak sesuai dengan elemen nilai yang membentuk sistem tersebut. Beberapa perempuan ragu mengenakan pakaian yang secara personal cocok atau sesuai bagi mereka, karena takut tidak berkesesuaian dengan sistem yang berlaku.

Keputusan personal yang lebih kompleks berkaitan dengan pilihan ‘ingin jadi apa’ dalam kehidupan   dengan segala kerumitannya. Perlu diakui bahwa tulisan Kartini paling tidak membuka kesadaran bahwa perempuan memiliki hak untuk mengenyam pendidikan di luar rumah, baik yang bersifat formal atau non-formal. Namun pada kenyataannya kesadaran tersebut tidak semerta-merta memberikan kesempatan yang luas bagi perempuan untuk mengambil keputusan.

Saya sendiri sempat merasakan adanya upaya pembatasan kebebasan pilihan tersebut saat akan meneruskan studi ke jenjang yang lebih tinggi. Beberapa orang di sekitar saya mempertanyakan mengapa saya tidak menikah dulu sebelum berkuliah lagi, atau bahkan menyuruh saya untuk segera menikah walaupun saya meneruskan pendidikan formal. Seakan-akan saya sebagai perempuan tidak akan mampu menyelamatkan diri saya sendiri jika tidak berpasangan atau tidak menikah dengan laki-laki.

Hal tersebut menunjukkan kuatnya anggapan masyarakat tentang nilai perempuan yang ideal dalam taraf pembentukan diri. Yakni bahwa perempuan, tidak peduli seberapa tinggi pendidikannya, ujungnya akan berlabuh di depan altar untuk menyebut janji kesetiaan yang katanya disaksikan tuhan itu. Dan jika perempuan tidak menikah, tidak menghasilkan keturunan, bukanlah perempuan yang ideal atau perempuan sejati. Bahkan sampai hari ini masih banyak yang berpendapat pendidikan yang didapatkan perempuan pada akhirnya adalah bekal untuk membentuk keluarga dan mendidik anak.

Kerentanan kebebasan dalam ruang personal kemudian berhubungan erat dengan kerentanan ruang publik perempuan. Seperti pada kasus pemilihan pakaian dan berpenampilan, sistem konvensi di masyarakat mengizinkan publik untuk memberikan label pada perempuan. Bahwa yang berpakaian terbuka adalah jalang, yang menutup rambutnya adalah religius, dan lain sebagainya. Keputusan berpakaian yang sifatnya personal akan menjadi wacana publik jika perempuan itu keluar dari rumah atau kamarnya dan berpapasan dengan orang lain atau berhadapan dengan satu konvensi tertentu.

Kasus terbaru yang masih hangat diperbincangkan adalah peraturan rektor Universitas Islam Negeri Yogyakarta yang melarang mahasiswi untuk mengenakan cadar dengan alasan pemberantasan radikalisme agama. Yang menarik dalam kajian gender pada kasus ini adalah bagaimana ruang publik perempuan menjadi incaran untuk dipersalahkan. Pelarangan cadar tersebut dapat dikatakan tidak substansial, karena itu dapat disamakan dengan memerintahkan pelacur mengenakan kerudung. Perubahan yang diharapkan itu berada pada penampilan luar, namun tidak pada taraf kesadaran. Sehingga dapat diasumsikan bahwa perintah rektor tersebut merupakan salah satu bukti kerentanan ruang publik perempuan.

Lalu di tengah keruwetan ini, sesungguhnya apa yang bisa dilakukan perempuan? Pada dasarnya, kekuatan untuk meruntuhkan mitos, konvensi, atau sistem yang bersifat tidak menguntungkan dapat dicapai dengan adanya kesadaran kelas dan penyatuan suara. Sedang yang terjadi saat ini seringkali perempuan juga menjatuhkan sesamanya untuk mendapatkan pembenaran atas apa yang dilakukannya atau yang dianggapnya sebagai kebaikan. Oleh karena itu, kerentanan ruang personal dan ruang publik perempuan perlu dihayati oleh perempuan itu sendiri agar pada kemudian hari muncul kesadaran untuk tidak menjatuhkan sesama dan mencapai suatu bentuk kebebasan.