Pandemi COVID-19 telah terbukti tidak hanya menjadi isu kesehatan masyarakat, namun juga memunculkan permasalahan ekonomi. Permasalahan ini tidak hanya dihadapi oleh Indonesia, bahkan juga negara-negara lain yang termasuk dalam kategori negara maju. Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah di masing-masing negara untuk memperlambat kemerosotan ekonomi, salah satunya dengan menerbitkan Kartu Prakerja oleh pemerintah Indonesia.

Pemberlakuan pembatasan interaksi sosial selama pandemi COVID-19 memberikan pengaruh luar biasa bagi sejumlah orang, terutama berkaitan dengan pendapatan ekonomi. Orang-orang yang pekerjaannya bergantung pada omzet harian mengalami kerugian besar yang memaksa mereka menutup usahanya dan memberhentikan para pekerjanya, atau mengurangi jatah penghasilan bagi para pekerja. Tingkat pengangguran meningkat tajam, dan sejumlah konsekuensi sosial seperti tindak kejahatan pun sudah mulai terjadi di beberapa daerah.

Pemerintah sejumlah negara mengupayakan pengucuran stimulus ekonomi untuk badan usaha dan perseorangan demi mencegah atau mempersiapkan terjadinya resesi global. Pemerintah Indonesia turut melakukan hal tersebut, yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.

Baca juga: Represi Berganda di Tengah Wabah

Sampai hari ini, pemerintah Indonesia telah menerbitkan tiga jilid stimulus ekonomi sebagai respon atas pandemi. Stimulus ekonomi jilid I difokuskan pada usaha-usaha di bidang pariwisata dengan menerapkan diskon tiket penerbangan domestik dan pembebasan pajak restoran serta hotel. Stimulus jilid II berkaitan dengan kebijakan fiskal dan non-fiskal yang ditargetkan untuk menopang industri. Stimulus fiskal meliputi pembebasan, penundaan, dan pengurangan pajak; sementara stimulus non-fiskal meliputi pengawasan logistik dan penyederhanaan aturan ekspor-impor. Sementara itu stimulus jilid III yang baru dirilis di awal bulan April, yakni sejumlah 405 triliun Rupiah, mencakup sokongan untuk bidang kesehatan dan sosial.

Salah satu aspek dari stimulus ekonomi jilid III yang berhubungan dengan bidang sosial adalah jaring pengaman sosial dengan besaran 110 triliun Rupiah. Kartu Prakerja pun dipilih menjadi salah satu instrumen jaring pengaman sosial bagi masyarakat yang mengalami dampak ekonomi dari pandemi COVID-19, terutama mereka yang kehilangan pekerjaannya. Kartu Prakerja sebenarnya merupakan salah satu program yang dijalankan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia dengan sasaran masyarakat angkatan kerja. Namun program ini kemudian ditarik menjadi salah satu instrumen jaring pengaman sosial untuk pandemi COVID-19.

Sebelum membahas lebih lanjut tentang pemberlakuan Kartu Prakerja sebagai instrumen jaring pengaman sosial di masa pandemi, saya ingin mengingatkan kembali tentang pidato pertama Jokowi sebagai presiden. Pada 20 Oktober 2014, Jokowi dilantik sebagai presiden Indonesia ketujuh bersama wakilnya, Jusuf Kalla. Pada pidatonya di gedung DPR/MPR yang berdurasi 11 menit, Jokowi menekankan pentingnya bekerja keras oleh seluruh lapisan masyarakat–mulai tukang becak sampai polisi demi membangun negara dan bangsa yang berdikari secara ekonomi dan berbudaya. Anjuran tersebut kemudian dipopulerkan dalam bentuk slogan, “kerja, kerja, kerja”.

Slogan tersebut dalam perjalanannya ternyata tidak selamanya terdengar menyenangkan atau membangkitkan semangat. Sejumlah pihak mulai menyoroti kecenderungan lembaga-lembaga pendidikan yang lebih mengarah pada produksi calon pekerja daripada perkembangan ilmu pengetahuan. Ditambah lagi dengan narasi Revolusi Industri 4.0. yang berkembang di masyarakat, pendidikan seakan-akan hanya perkara lulus ujian dan mendapatkan ijazah untuk digunakan melamar pekerjaan. Meskipun pemikiran semacam itu sebenarnya bukan hal yang baru di Indonesia, namun slogan “kerja, kerja, kerja,” menyumbang penguatan tersendiri, mengingat kata tersebut terus menerus didengungkan oleh beberapa pihak selama berjalannya pemerintahan Jokowi.

Kartu Prakerja yang digunakan sebagai jaring pengaman sosial COVID-19 pada kenyataannya memang disambut dengan antusias oleh masyarakat Indonesia. Buktinya sejak penerapan gelombang pertama sampai tiga hari lalu, tercatat sejumlah 7,65 juta penduduk Indonesia telah mendaftarkan diri (katadata.co.id), sementara kuota yang disediakan maksimal hanya 200.000 di setiap gelombang. Jumlah pendaftar yang sangat besar tersebut bisa mengarah pada asumsi bahwa jutaan penduduk Indonesia tengah membutuhkan insentif pemerintah di tengah pandemi dan jaminan kembali bekerja setelah pandemi berakhir–walaupun belum bisa menjadi konklusi definitif.

Adapun insentif yang akan diterima oleh pendaftar Kartu Prakerja adalah sebesar Rp 2.400.00 yang dibayarkan satu kali selama empat bulan, ditambah insentif survei evaluasi sebesar Rp 150.000 untuk tiga kali survei. Sementara itu, untuk mendapatkan insentif tersebut, pendaftar sebelumnya harus membayar untuk mengikuti materi pembelajaran kerja secara daring. Harga materi pembelajaran tersebut beragam, mulai dari Rp 168.000 sampai Rp 1.000.000. Yang menarik, salah satu paket pembelajaran dengan harga paling mahal adalah Pelatihan Ojek Online yang saat ini menjadi salah satu lahan pekerjaan yang paling terkena imbas pandemi COVID-19.

Baca juga: Wabah, Ekonomi, dan Kelas

Keharusan untuk membayar paket pembelajaran juga dapat dikatakan cukup bermasalah. Di tengah keadaan darurat seperti ini, jika mengacu pada UU Nomor 6/2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, semestinya pemerintah memberikan jaminan kehidupan dasar masyarakat yang menjalani karantina, dan bukannya mengundang mereka untuk mengeluarkan sejumlah uang untuk belajar daring dengan jaminan akan mendapatkan pekerjaan. Di samping itu, isu kelas kembali mencuat terkait hal ini. Mereka yang mendaftar Kartu Prakerja dan mengikuti materi pembelajaran dapat dipastikan memiliki sejumlah uang di masa seperti ini, lalu bagaimana dengan masyarakat lain yang kehabisan tabungan mereka atau memang sama sekali tidak memiliki modal untuk memenuhi kebutuhan dasar di tengah pandemi?

Masih terkait dengan pembiayaan, layanan pembelajaran Kartu Prakerja yang berbasis daring menuntut pendaftarnya memiliki akses internet. Sementara untuk itu, berarti dibutuhkan pengeluaran lain untuk membeli paket data atau pulsa internet, yang sekali lagi hanya bisa dibeli oleh mereka yang memiliki sejumlah uang untuk kebutuhan tersier. Semua gegap gempita kelas daring semasa pandemi ini–baik yang berbayar maupun gratis sesungguhnya masih menyimpan isu ketimpangan kelas dan ekonomi.

Setelah menelusuri lebih lanjut di media sosial Kartu Prakerja, saya juga menemukan sejumlah komentar menarik dari beberapa orang yang telah mengikuti program tersebut. Mereka yang telah mengikuti pembelajaran akan mendapatkan sertifikat–yang digadang-gadangkan dapat digunakan untuk mencari dan mendapatkan pekerjaan. Dan sejumlah komentar yang dikirimkan di media sosial Kartu Prakerja mempertanyakan “apa yang harus dilakukan selanjutnya setelah mendapatkan sertifikat?”

Pertanyaan itu lumrah saja ditanyakan oleh mereka yang telah mengeluarkan sejumlah uang untuk mengikuti program tersebut, dan mengimplikasikan permasalahan lain dari implementasi Kartu Prakerja sebagai jaring keselamatan sosial di tengah pandemi COVID-19. Saat ini, kita belum dapat memastikan kapan pandemi akan mereda, dengan semua permasalahan di bidang layanan kesehatan yang terjadi di Indonesia, yang juga berarti belum ada kepastian kapan dan bagaimana badan usaha yang saat ini tutup akan kembali beroperasi, atau badan-badan usaha baru akan bermunculan. Lalu kapan sertifikat Kartu Prakerja bisa diambil manfaatnya (jika memang benar-benar bisa dimanfaatkan)?


Di tengah pandemi COVID-19 saat ini, bagaimana kita memaknai slogan “kerja, kerja, kerja”? Apakah mengundang masyarakat kelas menengah untuk memberikan sejumlah uang kepada korporat di tengah pandemi dengan iming-iming insentif dan mendapatkan pekerjaan merupakan bentuk dari “kerja, kerja, kerja” yang dapat dilakukan pemerintah saat ini?