Pemberitaan yang cukup mengguncang dunia perpolitikan Indonesia beberapa hari ini membahas kemenangan Gibran Rakabuming Raka dan Bobby Nasution, masing-masing anak kandung dan menantu presiden Joko Widodo, sebagai walikota Solo dan Medan. Masyarakat pun mengkritisi hal tersebut sebagai praktik kepemimpinan dinasti di tengah kehidupan politik demokrasi Indonesia.

Pewarisan jabatan kekuasaan antara anggota keluarga tentu bukanlah hal yang aneh dalam latar politik monarki atau diktator personal. Sementara itu, dalam konteks negara yang menerapkan sistem politik demokrasi, praktik tersebut dianggap bermasalah atau pada beberapa titik menyalahi gagasan demokrasi. Keberatan tersebut agaknya didasari oleh harapan bahwa demokrasi akan sepenuhnya menganulir segala jenis bentuk praktik politik yang memiliki kecenderungan akan menguntungkan satu golongan tertentu.

Terdapat paling tidak dua jenis bentuk kepemimpinan dinasti yang terjadi di tengah kehidupan politik demokrasi. Yang pertama adalah hereditary candidate, yakni kandidat politik yang mengisi posisi legislatif yang sama setelah pengunduran diri atau sepeninggal anggota keluarganya. Sistem penurunan kekuasaan yang kedua adalah legacy politics, dengan kandidatnya disebut dengan legacy candidate. Legacy candidate merupakan kandidat politik di posisi jabatan kepemimpinan yang memiliki relasi kekeluargaan baik secara hubungan darah ataupun ikatan pernikahan.

Baca juga: Sisi Gelap Pemilihan Umum

Secara umum, apa yang disebut dengan dinasti dalam demokrasi masih cukup sering ditemukan di sejumlah negara di dunia. Contohnya antara lain George W. Bush yang merupakan anak dari George H.W. Bush, dan perdana menteri Kanada Justin Trudeau yang merupakan anak dari Pierre Trudeau, dan Argentina Cristina Fernández de Kirchner yang mengisi kursi presiden Argentina sepeninggal suaminya, Néstor Kirchner. Selain itu, perpolitikan di belahan dunia Asia sampai hari ini juga masih diwarnai kecenderungan tersebut.

Sebenarnya terdapat dua pendapat yang berkembang dalam menyikapi fenomena tersebut. Pandangan yang pertama menganggapnya sebagai pelanggaran atas paham politik demokrasi yang semestinya telah melucuti warisan-warisan feodalisme seperti warisan dan favoritisme, dan memberikan hak serta kesempatan yang setara bagi semua orang. Sementara itu di sisi lain, poin pemberian hak serta kesempatan yang setara tersebut juga dijadikan dasar argumen bagi pihak yang tidak mempermasalahkan. Jika memang semua orang diargumentasikan memililiki hak dan kesempatan yang sama, maka semestinya benar-benar meliputi setiap individu; tanpa memperdulikan apakah seseorang memiliki relasi dengan seseorang yang tengah menduduki kursi kepemimpinan atau tidak.

Dalam konteks Indonesia, berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh Departemen Penelitian dan Pengembangan Kompas, 61% dari total 553 responden menyatakan keberatannya dengan anggota keluarga presiden yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Sementara 28% di antaranya menganggap politik dinasti merupakan praktik yang lumrah dan merasa hal tersebut sebagai bagian dari proses pembentukan budaya politik di Indonesia. Sebelas persen lain mengaku tidak mengerti tentang politik dinasti.

Baca juga: Menjual Asa, Menebar Tagar

Terlepas dari dominasi pendapat yang menyatakan ketidaksetujuan dengan praktik politik dinasti, hasil penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah Solo dan Medan yang dilaksanakan pada 9 Desember 2020 lalu menunjukkan kemenangan Gibran dan Bobby yang keduanya memiliki relasi kekeluargaan dengan Jokowi. Meskipun belum ada data yang memetakan demografi pemilih kedua calon tersebut, agaknya memang kemenangan keduanya membuktikan beberapa argumentasi dalam kajian politik.

Memiliki anggota keluarga, baik dalam ikatan darah maupun ikatan institusional seperti pernikahan, dengan karier politik praktis dapat dikatakan sebagai suatu privilese. Hereditary candidate atau legacy candidate bisa saja mendapatkan paparan tentang ilmu-ilmu politik dari anggota keluarganya, yang kemudian membentuk ketertarikannya terhadap dunia politik. Selain itu, memang tidak menutup kemungkinan jika mereka diarahkan untuk menjadi politisi oleh anggota keluarganya.

Kemudian jika dibandingkan dengan orang lain yang tidak memiliki anggota keluarga dengan latar belakang pengalaman menduduki posisi politik, hereditary candidate dan legacy candidate secara umum mendapatkan penerimaan yang lebih baik saat mereka muncul di publik untuk memulai karier di bidang politik. Hal tersebutlah yang kemudian membentuk kepercayaan publik dan meningkatkan dukungan masyarakat kepada mereka. Kemenangan Gibran dan Bobby agaknya pun sulit untuk dipisahkan dari faktor relasi mereka dengan Jokowi yang pernah menjadi walikota Solo dan saat ini masih aktif sebagai presiden.

Jika ditempatkan dalam perbandingan, perkembangan dunia politik Indonesia tidak bisa disamakan dengan yang terjadi di Eropa. Sejarah politik Eropa mengenal Revolusi Industri yang dapat dikatakan sebagai momentum pelucutan feodalisme. Sementara itu, tatanan politik monarki yang pernah berkembang di Indonesia tidak jatuh dikarenakan perlawanan rakyat yang bernafaskan semangat revolusi. Kolonialisme dapat dikatakan memainkan peran dalam kejatuhan monarki di Indonesia, yang kemudian didukung oleh gagasan persatuan dan nasionalisme yang digagas oleh Soekarno dengan momentum proklamasi kemerdekaan.

Baca juga: Reformasi yang Hanya di Permukaan

Latar belakang historis tersebut agaknya berkaitan juga dengan pandangan masyarakat terhadap fenomena politik dinasti di tengah tatanan demokrasi. Adapun pertentangan cara pandang yang terjadi di kalangan masyarakat Indonesia juga dipengaruhi oleh budaya politik yang berkembang selama Orde Baru. Pemerintah rezim Orde Baru identik dengan praktik KKN, serta kecenderungan favoritisme Soeharto terhadap anggota keluarganya. Momentum Mei 1998 dengan gagasan reformasinya mencerminkan perlawanan masyarakat atas praktik dan budaya politik seperti itu.

Kembali ke konsep demokrasi yang menggarisbawahi pemberian hak dan kesempatan sepadan kepada semua individu, keputusan Gibran dan Bobby untuk terjun ke dunia politik memang tidak bisa serta merta ditolak. Kemenangan mereka untuk menduduki posisi walikota juga akhirnya tidak semestinya dipandang sepenuhnya negatif–selama praktik pemilu memang tidak mencurangi gagasan pemilihan umum itu sendiri. Penilaiannya kemudian terletak pada performa mereka sebagai pemimpin, siapa yang menjadi tujuan dan prioritas mereka: keluarga atau rakyat.