Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sempat dielu-elukan sebagai sebuah badan yang dapat mengentaskan Indonesia dari pusaran korupsi. Status awal pembentukannya sebagai badan independen dipercaya akan menjadikannya seekor singa buas yang akan menerkam para pejabat negara yang korup. Namun, semakin ke sini, masyarakat semakin pesimis dengan kemampuan dan sepak terjang organisasi tersebut.

Sumber: Getty Images

Korupsi dalam tubuh pemerintahan bukanlah hal yang baru di Indonesia. Jejaknya bahkan dikabarkan dapat ditelusuri sampai ke zaman kerajaan Nusantara. Diceritakan bahwa pada saat itu, raja sebagai penguasa absolut menerapkan sistem pajak yang menyiksa masyarakatnya. Pajak memang telah menjadi sumber pemasukan negara sejak zaman kerajaan dan menjadi salah satu arena permainan bagi pejabat untuk mengumpulkan pundi-pundi kekayaan. Sistem pemerintahan feodal pun pada beberapa titik memungkinkan hal tersebut terjadi hampir tanpa perlawanan berarti dari rakyat.

Pembahasan tentang sejarah korupsi di Indonesia juga sering membicarakan kebangkrutan Vereenigde Oostindische Compagnie atau VOC. Pertama kali dibentuk pada 1602, VOC merupakan mega korporasi persekutuan dagang yang memegang monopoli perdagangan di kawasan Asia. Perusahaan multinasional pertama dan terbesar dalam sejarah itu mulai mengalami kemerosotan setelah satu abad beroperasi. Korupsi menjadi salah satu faktornya, di samping relasi bisnis yang merenggang dengan beberapa perusahaan. Tindak korupsi salah satunya didorong oleh gaji yang rendah dan larangan untuk melakukan perjanjian dagang individu oleh para pegawai VOC. Keadaan tersebut diperparah dengan Perang Inggris-Belanda Keempat yang berlangsung sejak 1708 sampai 1784 yang dimenangkan oleh Inggris. VOC akhirnya dibubarkan oleh pemerintah Belanda pada 1799.

Saat Indonesia menjadi negara jajahan politik pemerintah kolonial Belanda, penyelewengan kekuasaan di antara para pejabat negara merupakan satu fenomena tersendiri yang dapat dikatakan menghambat upaya pencapaian kemerdekaan Indonesia. Sejumlah bupati bekerja sama dengan pemerintah kolonial dalam hubungan bisnis maupun relasi politik untuk mendapatkan keuntungan, khususnya dari hasil bumi yang dihasilkan oleh petani lokal. Dalam hal ini, sejumlah literatur yang membahas tentang sejarah korupsi di Indonesia cenderung menuding pemerintah kolonial sebagai sumber dari keberlanjutan “tradisi” korupsi sampai terbentuknya Republik. Di sisi lain, Indonesia sebagai negara modern pascakemerdekaan seakan tidak punya pilihan untuk menerima dan melanjutkan tradisi tersebut. Arsyad Sanusi dalam tulisannya “Relasi antara Korupsi dan Kekuasaan” berpendapat bahwa soal pagar makan tanaman merupakan tabiat “yang sudah melekat pada watak negara modern” dengan pemindahan “kekuasaan absolut di satu tangan pada sebuah badan, kelompok, atau gerombolan yang disebut birokrasi”.

Baca juga: Lengsernya Soeharto, Ambruknya Cendana

Betul bahwa kelompok birokrat tersebut kebanyakan diisi oleh kelas elite yang mungkin beberapa di antaranya sempat mendulang keuntungan saat kekuasaan absolut menjadi sistem kendali utama. Namun, apakah benar negara modern sama sekali tidak memiliki pilihan untuk tidak mewarisi permainan politik yang pernah dilakukan oleh pemegang kekuasaan absolut atau–dalam kasus Indonesia–dijalankan oleh pemerintahan kolonial bekerja sama dengan pemimpin-pemimpin lokal? Pertanyaan itu pun masih relevan dengan situasi yang kita hadapi saat ini, selepas jatuhnya Orde Baru yang jelas-jelas sangat korup. Benarkah korupsi yang terjadi di era Reformasi ini semata merupakan warisan yang tidak bisa ditolak oleh para pejabat negara?

Ada satu fenomena pada era Orde Baru yang cukup jarang diangkat dalam pembahasan tentang sejarah korupsi di Indonesia. Kebanyakan pembahasan tersebut menggarisbawahi sepak terjang Soeharto sebagai pemimpin yang menjalankan favoritisme untuk Cendana dan kroni-kroninya dan menutup ruang-ruang kritik dari masyarakat. Kombinasi strategi politik tersebut berhasil membawanya bertahan selama lebih dari tiga dekade di tampuk kekuasaan. Namun, sebenarnya pemerintah Orde Baru sempat menunjukkan “kepeduliannya” terhadap tindak korupsi di Indonesia pada masa awal kekuasaannya. Itu pun karena masyarakat mulai mencium gelagat tidak jujur di antara para pejabat negara dan menyampaikan kritiknya di bawah tekanan pemerintah.

Orde Baru sempat membentuk Komisi Empat pada 1970, sebuah badan yang ditugaskan untuk melakukan penelitian terhadap tren korupsi di Indonesia. Komisi tersebut dibentuk sendiri oleh Soeharto dan bertanggung jawab langsung kepada presiden. Sekilas inisiatif tersebut menunjukkan niat baik Soeharto memperbaiki Indonesia–sebagaimana Orde Baru selalu digadang-gadang sebagai pengoreksi kesalahan Demokrasi Terpimpin. Riset yang dimaksud memang benar-benar dilakukan oleh empat orang yang ditunjuk untuk bertugas dalam badan tersebut. Laporan yang mereka susun dan serahkan pada Soeharto menunjukkan bahwa tingkat korupsi di Indonesia sudah parah, tapi tidak diperlukan penanganan atau penyelidikan lanjutan. Tidak lama kemudian, komisi tersebut dibubarkan.

Pembentukan Komisi Empat pun jelas tidak lebih dari sekadar kedok Orde Baru. Relasi langsung yang terjalin dengan Soeharto memungkinkan penguasa Orde Baru itu menentukan keputusan dan memonopoli kerja komisi tersebut. Kasus korupsi, separah atau semasif apapun, tidak akan diikuti dengan penyelidikan karena Soeharto sendirilah yang menjadi dalang dari tren tersebut.

Baca juga: Mengekspor Benih Lobster, Merampok Negara

Penghapusan korupsi di kalangan pejabat negara menjadi salah satu perhatian sekaligus tuntutan masyarakat yang mengharapkan Soeharto turun dari singgasana. Pergantian pemerintahan dari Orde Baru ke Reformasi memberikan harapan akan suatu tatanan negara yang lebih bersih dan merdeka. Undang-undang yang mengizinkan aparat hukum dan kepolisian untuk menangani kasus korupsi baru dikeluarkan pemerintah pada 1999 dengan disahkannya UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hal tersebut kemudian disusul dengan pengesahan UU No. 31 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi yang menjadi dasar hukum pembentukan KPK.

Tugas dan tanggung jawab KPK meliputi penyelidikan dan penegakan hukum terhadap kasus korupsi dan pengawasan tata laksana negara. Independensi yang dimiliki KPK membuatnya berbeda dengan Komisi Empat dan memungkinkannya melakukan tindakan-tindakan investigatif mendalam seperti penyadapan, pengeluaran surat larangan bepergian, permintaan informasi keuangan tersangka, pembekuan transaksi keuangan, dan permohonan bantuan kepada instansi penegak hukum lain. Selain itu, yang paling penting tentu saja kepemilikan wewenang untuk menahan tersangka tindak pidana korupsi. Wewenang tersebut tidak membuat semua orang dalam tubuh pemerintahan dan aparat merasa senang. Tensi yang tumbuh antara KPK dengan pemerintah menjadi perhatian publik masyarakat yang secara umum mendukung kinerja KPK untuk memberantas korupsi di kalangan pejabat negara.

Salah satu momentum yang paling menarik perhatian publik masyarakat adalah saat Presiden Joko Widodo meneken Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pengalihan Pegawai KPK Menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Juli 2020. Masyarakat memandang aturan yang diprakarsai oleh KemenPAN dan RB tersebut akan mengurangi independensi KPK dan pada gilirannya menumpulkan ketajaman KPK dalam menangani kasus korupsi di lingkungan pemerintahan. Baru-baru ini, KPK kembali menjadi perhatian publik karena sejumlah pegawainya dinyatakan tidak lulus Tes Wawasan Kebangsaan (TWK). Beberapa dari 75 pegawai yang tidak lulus tersebut dikenal sebagai orang-orang yang berhasil membereskan kasus-kasus korupsi besar.

Masyarakat kembali gelisah. Muncul beberapa pertanyaan yang menarik untuk dikaji lebih lanjut, salah satunya terkait signifikansi TWK bagi pegawai KPK. Nasionalisme, kebangsaan, heroisme, merupakan beberapa gagasan yang maknanya tidak pernah diam, bergeser mengikuti perkembangan zaman, berdialektik seiring perubahan sudut pandang seseorang, bahkan mungkin bertentangan dikarenakan perbedaan pada latar belakang kelas. Tidak sedikit orang yang mempertanyakan mengapa para pegawai KPK yang jelas-jelas telah mendedikasikan dirinya untuk kebaikan negara ini masih perlu diuji wawasan kebangsaannya. Sementara itu, orang-orang berdasi yang menduduki posisi penentu kebijakan negara bisa mengkhianati bangsanya sendiri dengan kewenangan yang mereka miliki.

Pertanyaan tersebut berbuntut asumsi. Masyarakat mencurigai ada agenda kotor dalam fenomena ini. Muncul pendapat bahwa TWK tersebut sengaja digelar sebagai upaya mencegah kelanjutan pemeriksaan kasus korupsi yang saat ini sedang ditangani KPK, khususnya para pegawai yang dinyatakan tidak lulus TWK. Asumsi tersebut bukanlah suatu hal yang tidak mungkin untuk terjadi. Jangankan sebuah badan independen yang mengurusi pemberantasan korupsi, jangankan TWK, Pancasila saja pernah ditunggangi sebagai justifikasi genosida. Bukankah itu yang selalu menjadi alasan tradisi korupsi tidak kunjung berakhir? Karena kita selalu mau menjadi pewaris dari kepicikan dan kecurangan? Komisi Empat di masa Orde Baru menjadi salah satu bukti nyata bahwa pemberantasan korupsi hanya dimanfaatkan sebagai wacana populer, tetapi bukan mesin autokritik bagi pemerintah.

Kita semua pada beberapa titik telah menjadi pewaris. Pewaris kemiskinan struktural, pelanggaran HAM di masa lalu, sifat antikritik, dan tindak kecurangan. KPK, tanpa pengawasan dan pengawalan masyarakat, mungkin juga akan menjadi pewaris Komisi Empat yang cuma jadi dempul borok pemerintah.