Selama situasi pandemi terjadi, salah satu hal yang paling sering kita dengar adalah perihal globalitas dari Covid-19. Tingkat ekonomi pun acap kali dijadikan indikator pembukti, yakni bahwa virus Corona bisa menjangkiti siapa pun terlepas kelas ekonominya. Pendapat itu kemudian juga berlaku untuk konteks yang lebih besar, yaitu negara. Kita sudah melihat sendiri pandemi ini tidak hanya menghantam negara-negara berkembang dan miskin, tetapi juga negara-negara maju dan berkembang. Tingkat kesejahteraan negara pada gilirannya berhubungan erat dengan langkah-langkah penanganan dan mitigasi pandemi yang diambil oleh pemerintah dengan nyawa rakyat sebagai taruhannya.

India telah menjadi salah satu negara yang terdampak hebat oleh pandemi, khususnya saat gelombang “tsunami Covid” yang baru saja melanda pada bulan Mei lalu. Sejumlah pihak telah membaca fenomena tersebut berkaitan erat dengan gaya kepemimpinan perdana menteri India, Narendra Modi. Selama tujuh tahun menduduki posisi sebagai pimpinan tertinggi negara tersebut, Narendra beberapa kali mengeluarkan kebijakan dan aturan yang merugikan kepentingan masyarakat. Salah satunya adalah kebijakan demonetisasi uang pada tahun 2016 yang berbuah kekacauan ekonomi dan menelan korban jiwa.

Pada 8 November 2016, pemerintahan Narendra Modi mengumumkan pecahan ₹500 dan ₹1000 seri Mahatma Gandhi tidak lagi berlaku dan digantikan dengan uang pecahan ₹500 dan ₹2000 yang baru. Masyarakat pun kemudian diminta segera menukarkan pecahan uang lama dengan yang baru di bank. Masyarakat pun berbondong-bondong pergi ke bank untuk menukarkan uang mereka yang telah dinyatakan tidak berlaku, sehingga menimbulkan antrean panjang di sejumlah daerah. Kekacauan tidak dapat dihindari di beberapa lokasi antrean sampai menyebabkan kematian ratusan orang. Pemerintah kemudian mengeluarkan dana kompensasi atas kematian beberapa anggota masyarakat tersebut, tetapi itu pun menyusul demonstrasi pecah di sejumlah daerah.

Selanjutnya, pada pertengahan 2019, Narendra Modi menurunkan pasukan tentara ke Kashmir, sebuah lokasi di daerah Himalaya yang menjadi sengketa antara India dan Pakistan. Upaya pemerintah India untuk menduduki kawasan tersebut dilanjutkan dengan pengusiran wisatawan, penutupan sekolah, sampai pemutusan jaringan internet dan telepon. Hal tersebut tentu saja memberikan dampak luar biasa bagi masyarakat yang tinggal di daerah tersebut. Terlebih, konflik antara kedua negara itu berlangsung berkepanjangan bahkan sampai aturan karantina kewilayahan diterapkan sebagai imbas dari pandemi yang mulai merebak. Sebagai akibatnya, masyarakat India yang tinggal di kawasan Kashmir tidak dapat mengikuti perkembangan situasi pandemi dan banyak anak-anak yang sama sekali tidak menerima pendidikan.

Bahkan di bulan Mei 2021, saat tsunami Covid tengah melanda hampir seluruh kawasan di India, Narendra Modi sempat menggelar sebuah kegiatan lokakarya yang mengundang para pejabat tinggi negara untuk membahas strategi komunikasi pemerintahan yang efektif. Dalam hal ini, efektif adalah penerapan “strategi positivitas” untuk menentang kritik publik atas cara pemerintah menangani pandemi di India. Hal tersebut mengindikasikan kecenderungan pemerintahan Narendra yang lebih mementingkan pencitraan daripada substansi dari tugas dan tanggung jawab mereka.

Baca juga: Wabah, Ekonomi, dan Kelas

Ketiga kasus tersebut hanyalah beberapa dari sejumlah strategi politik Narendra Modi yang merugikan masyarakat India. Selain itu, konflik antara kelompok masyarakat penganut agama Hindu dengan penganut agama Islam sempat terjadi di bawah dorongan Partai Bharatiya Janata, partai yang mengusung Narendra Modi. Konflik itu telah menyebabkan kerusakan fasilitas umum dan memaksa masyarakat Muslim meninggalkan rumah mereka di kota dan bermigrasi ke daerah pinggir kota atau pedesaan. Sementara itu, tidak banyak kebijakan terkait kesehatan publik yang dikeluarkan oleh pemerintah. Hal tersebut jelas membuat India tidak memiliki cukup persiapan untuk menghadapi pandemi. Khususnya untuk masyarakat kelas ekonomi menengah ke bawah, mereka harus menerima kenyataan bahwa keselamatan dan nyawa mereka kurang menjadi prioritas pemerintah. Oleh karena itu, krisis kesehatan yang terjadi di India dapat dikatakan merupakan imbas dari krisis politik.


Indonesia saat ini tengah menghadapi lonjakan kasus positif dan meninggal karena Covid-19 yang cukup drastis. Beberapa pihak mengungkapkan adanya kemungkinan Indonesia akan menjadi negara berikutnya yang akan mengalami tsunami Covid-19 dengan dasar argumen kondisi layanan kesehatan publik yang kurang memadai. Namun, sebenarnya terdapat sejumlah hal lain di luar sektor kesehatan publik yang agaknya perlu ditinjau lebih lanjut dalam kaitannya dengan kemungkinan terjadinya tsunami Covid-19 di Indonesia.

Perihal pertama adalah pengesahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 atau UU Cipta Kerja pada November 2020. UU tersebut memberikan dampak yang cukup besar terhadap lanskap dan sistem dunia kerja di Indonesia, khususnya sektor industri, manufaktur, dan media. Terdapat lima poin dari Undang-Undang tersebut yang bersifat merugikan bagi buruh, antara lain arah kebijakan pengupahan menuju upah murah, dihapusnya batas waktu hubungan kerja secara kontrak, hilangnya pembatasan jenis pekerjaan yang bisa di-outsourcing, berkurangnya kompensasi pesangon, semakin mudah melakukan PHK, serta masuknya tenaga kerja asing. Pengesahan UU tersebut di tengah masa pandemi juga telah menjadi satu perhatian khusus, sebab tidak sedikit buruh yang kehilangan pekerjaan atau dipotong haknya karena fenomena ini.

UU tersebut selanjutnya menjadi panduan penyusunan kebijakan dan peraturan di level kementerian, pemerintah daerah, dan perusahaan. Memasuki satu tahun pandemi, laporan terkait buruh yang dirumahkan, dipotong gaji, atau bahkan diberhentikan secara sepihak terus bermunculan. Fenomena ini pada gilirannya membentuk hubungan yang saling sengkarut dengan kesejahteraan pekerja di masa pandemi. Pada satu sisi, layanan kesehatan publik di Indonesia kurang memadai secara sumber daya dan masih menjadi privilese bagi kelas masyarakat tertentu. Pada sisi lain, penyunatan hak pekerja membuat mereka semakin teralienasi dari layanan kesehatan publik, sehingga meningkatkan risiko kebertahanan pandemi.

Baca juga: Mengambang dengan Pelampung Utang

Satu hal lain yang menarik untuk dikritisi adalah pengajuan pembelian Alpalhankam (alat peralatan pertahanan dan keamanan) oleh Kementerian Pertahanan yang muncul pada awal bulan Juni ini. Detail besaran anggaran dan sumber dana dari pengajuan tersebut dikabarkan telah tercantum dalam rancangan Peraturan Presiden tentang Pemenuhan Kebutuhan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia Tahun 2020-2024. Adapun jumlah anggarannya mendekati 125 juta dolar AS dengan sumber dananya berasal dari utang luar negeri.

Pengajuan tersebut tentu ironis jika mengingat kondisi yang dihadapi Indonesia sekarang ini. Saat vaksinasi masih berjalan cukup lamban dan ketersediaan layanan kesehatan menjadi rebutan, Indonesia –yang sudah terlilit utang luar negeri dalam jumlah tidak sedikit– malah kembali mengajukan utang untuk kebutuhan hankam. Agenda kementerian dan pemerintahan ini terkesan mengesampingkan kedaruratan yang dialami negara ini pada sektor kesehatan publik, khususnya dalam penanganan pandemi Covid-19.


Dengan berkaca pada peristiwa di India, kita perlu memberikan perhatian lebih pada sejumlah manuver yang dilancarkan aktor pembuat kebijakan di luar sektor kesehatan publik. Pada dasarnya hak hidup setiap warga negara merupakan objek politik, sehingga yang diperlukan adalah suatu gerakan timbal balik, yakni politisisasi hak hidup oleh masyarakat demi kebutuhan dan kepentingan bersama alih-alih kekuasaan segelintir orang.