Sebagai warga negara Indonesia, pencemaran nama baik tokoh publik figur merupakan salah satu kasus yang paling sering kita dengar. Bahkan di era demokrasi seperti saat ini, UU ITE diterapkan pada tahun 2008 dan telah menjerat beberapa orang dalam sepuluh tahun terakhir. Yang terbaru adalah tuduhan pencemaran nama baik untuk ilustrasi gambar Jokowi utuk sampul Majalah Tempo dan meme Anies Baswedan. Pendapat publik terkait kasus tersebut secara umum terbagi menjadi dua, yakni menganggap publikasi semacam itu sebagai bentuk kritik, dan sebagai pencemaran nama baik.

Pasal yang mengatur tindakan pencemaran nama baik sebenarnya tidak hanya berlaku di Indonesia. Istilah libel dalam bahasa Inggris berakar dari bahasa Romawi ibri atau libelli famosi yang berarti buku atau tulisan berisi fitnah. Hukuman yang diberikan bagi pelaku pencemaran nama baik, terutama yang menyerang tokoh penting dalam pemerintahan atau dewa dewi yang dipercaya dalam kepercayaan, pun berat. Aturan serupa juga berlaku di beberapa negara Eropa lain, seperti Inggris.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan peradaban mulai memunculkan gagasan kebebasan berpendapat sebagai dasar konstitusi negara. Misalnya di Amerika Serikat, kebebasan berpendapat menjadi poin penting konstitusi dasar negara yang tidak boleh dilanggar dalam penerbitan aturan-aturan lain di tingkat nasional maupun federal. Terlepas dari hal tersebut, kriminalisasi atas tindakan pencemaran nama baik masih terjadi di sejumlah negara. Berdasarkan data yang disusun oleh UNESCO, sampai tahun 2017, terdapat 130 negara yang masih menerapkan undang-undang kriminalisasi pencemaran nama baik. Sementara itu, 42 dari total 57 negara yang menjadi anggota Organization for Security and Cooperation in Europe juga masih menerapkan undang-undang anti pelecehan agama dan pemberlakuan hukuman untuk tindakan pencemaran nama baik.

Indonesia menjadi salah satu negara yang masih mempertahankan dan memberlakukan aturan tersebut. Undang-undang terkait kriminalisasi tindakan pencemaran nama baik yang berlaku di Indonesia sebenarnya sudah ada semenjak pemerintahan Sukarno. Perundang-undangan yang berlaku pada saat itu pun sesungguhnya merupakan warisan kolonial. Hal tersebut dikarenakan belum adanya tatanan hukum yang matang, sehingga para pimpinan Republik Indonesia pun tidak punya pilihan lain di samping mengambil alih seluruh tatanan yang dibentuk oleh pemerintah kolonial. Sebagai tatanan pemerintah yang bertujuan mengontrol negara jajahan, tentu saja pemerintah Hindia Belanda menerapkan sejumlah aturan hukum yang bertujuan untuk membatasi penyebaran wacana atau gagasan tertentu. Presbreidelordonnantie 1930 merupakan aturan yang membatasi kebebasan berekspresi bagi pelaku dunia pers.

Baca juga: Sepak Terjang Kejaksaan Agung dalam Praktik Pelarangan Buku

Aturan tersebut dicabut oleh pemerintah Republik Indonesia karena dianggap tidak lagi sesuai dengan cita-cita dan semangat kemerdekaan. Tetapi ironisnya, malah diterbitkan aturan baru terkait pembatasan kebebasan ekspresi dan kriminalisasi atas tindak pencemaran nama baik, terutama kepada presiden dan wakil presiden, yakni Peraturan Kepala Staf Angkatan Darat selaku penguasa Militer No. PKM/001/9/156 yang berbunyi:

“Melarang mentjetak, menerbitkan, menjatakan akan datangnja, menawarkan, menjiarkan, menempelkan, memperdengarkan, atau memiliki tulisan-tulisan, gambar-gambar, klise-klise dan lukisan yang memuat atau mengandung ketjaman-ketjaman, persangkaan (insinuaties), bahkan penghunaan terhadap Presiden atau Wakil Presiden, sesuatu kekuasaan atau sesuatu madjelis umum, atau seorang pegawai negeri pada waktu atau sebab mendjalankan pekerdjaan dengan sjah, lain dari itu memuat atau mengandung pula pernjataan permusuhan, kebencian atau penghinaan, diantaranja terhadap golongan-golongan penduduk; seterusnya tulisan-tulisan itu memuat berita-berita atau pemberitahuan-pemberitahuan jang menerbitkan keonaran di kalangan rakjat.”

Aturan tersebut mengimplikasikan upaya pembatasan kritik terhadap pihak-pihak tertentu, terutama mereka yang berada di tampuk kekuasaan. Di samping Peraturan Kepala Staf AD di atas, ditetapkan pula UU No. 11/63 atau yang disebut dengan UU Subversi. Hal tersebut secara substansial bertentangan dengan semangat kemerdekaan yang tidak hanya berkaitan dengan lepasnya belenggu penjajahan oleh negara asing namun juga upaya pendewasaan bangsa Indonesia. Wacana keamanan negara disokong oleh kekuatan militer.

Baca juga: Gelanggang Militerisme di Indonesia

Selanjutnya, pemerintah Orde Baru semakin memperkuat wacana pencapaian keamanan dan stabilitas negara dengan pembatasan kebebasan ekspresi massal dan masif. UU Subversi dilestarikan dengan pemberlakuan UU No. 5/1969. Tidak hanya meneruskan tradisi anti-kritik, aturan yang baru tersebut bahkan memperluas kategori pihak-pihak yang dianggap sebagai musuh negara. Siapa pun yang memiliki atau menyampaikan pendapat berbeda dengan pemerintah sudah dianggap sebagai pengganggu ‘ketertiban umum’ dan dapat dijerat dengan UU tersebut. Definisi ‘ketertiban umum’ dijabarkan sebagai berikut:

Pengertian ‘mengganggu ketertiban umum’ haruslah dihubungkan dengna dasar tata tertib kehidpan dari Rakyat dan Negara pada suatu saat. Merusak kepercayaan Rakyat terhadap Revolusi, Sosialisme, dan Pemimpin Nasional, adalah contoh terkemuka akan tetapi tidak satu-satunya dari pengertian mengganggu ketertiban umum. Tulisan-tulisan dan gambar yang merugikan dan memajukan pencabulan adalah contoh jenis lain dari pengertian tersebut.

Pembelengguan kebebesan berpendapat dan berekspresi menjadi salah satu hal yang mendasari perlawanan masyarakat terhadap rezim Orde Baru. Secara tidak langsung, protes terhadap pembatasan hak berpendapat dan berekspresi tertuang dalam salah satu tuntutan peserta demonstrasi 1998, yakni supremasi hukum. Jatuhnya rezim Orde Baru menjanjikan harapan yang luas dan mendalam, terutama berkaitan dengan pelemahan pendekatan pidana untuk wacana-wacana yang bernada kritik atau berlawanan dengan pemerintah.

Sementara itu, negara-negara lain mulai mengupayakan dekriminalisasi tindakan pelecehan nama baik sebagai bentuk dari penguatan hak berekspresi. Pada periode 2012 sampai 2017, empat negara di Afrika telah melakukan upaya dekriminalisasi tersebut dengan mengkaji ulang African Charter on Human and Peoples’ Rights (ACHPR) yang juga mengatur hak berpendapat dan berekspresi. Tetapi hal yang sama sepertinya belum menjadi wacana atau diupayakan oleh pemerintah Indonesia yang sampai hari ini terus melestarikan kriminalisasi pidana atas bentuk-bentuk kritik sebagai pencemaran nama baik.

Ketertiban dan stabilitas nasional memang tidak lagi menjadi suatu misi pencapaian utama pasca runtuhnya rezim Orde Baru. Perkembangan teknologi dan terbentuknya masyarakat informasi mendukung upaya penciptaan wacana yang tidak lagi terpusat dan digagahi oleh pemangku kekuasaan. Masyarakat kini bisa menciptakan narasi dan wacananya masing-masing dan mempublikasikannya melalui media sosial. Kritik terhadap pemerintah pun tidak lagi perlu disampaikan melalui proses publikasi yang rumit seperti mencetak dan menggandakan stensil, namun dapat disebarluaskan melalui jaringan Internet.

Ilustrasi komik seorang pria mengenakan surban dan jubah putih dan karikatur Jokowi yang tercantum di Majalah Tempo sempat menuai kehebohan di kelompok masyarakat tertentu. Mereka menyatakan keberatan mereka atas konten tersebut yang dianggap sebagai bentuk pelecehan nama baik. Keberatan tersebut memang tidak berujung sampai ke pengadilan atau hukuman pidana, namun cukup untuk dijadikan basis argumen bahwa bangsa kita belum dewasa untuk menerima kritik yang ditujukan pada sosok tertentu yang dianggapnya penting atau berpengaruh. Dan dalam hal ini, Tempo memilih jalan “aman” dengan menjelaskan maksud dari ilustrasi tersebut dan melayangkan permintaan maaf.

Baca juga: Reformasi yang Hanya di Permukaan

Sementara itu, Ade Armando, sebagai pemilik akun Instagram yang mengirimkan gambar meme Anies Baswedan mengalami tekanan yang lebih besar. Sekali lagi, pernyataan keberatan disampaikan bukan oleh Anies Baswedan sendiri, melainkan oleh kelompok masyarakat yang menganggap konten tersebut mencemarkan nama baik Gubernur DKI Jakarta tersebut. Bahkan muncul tagar #TangkapAdeArmando yang beredar di situs-situs media sosial sebagai bentuk respon (baca: ancaman) terhadap konten tersebut. Dan agaknya dapat ditebak bahwa jika kasus ini bergulir ke meja hijau, Ade Armando akan dijerat dengan UU ITE yang saya anggap sebagai bentuk pasal turunan dari undang-undang subversi yang pernah diterapkan di periode pemerintahan yang sudah lalu.

Permasalahan utama terkait penentuan apakah suatu konten dapat dikategorikan sebagai bentuk kritik atau pencemaran nama baik sebenarnya dapat ditentukan dari apakah publikasi tersebut mengandung kebohongan. Sementara kasus-kasus pidana pencemaran nama baik yang terjadi di Indonesia biasanya tidak mempertimbangkan hal tersebut, tetapi menggarisbawahi siapa sosok yang menjadi bahan dari suatu konten. Misalnya pada kasus karikatur Jokowi, protes yang disampaikan oleh pihak yang merasa keberatan dengan gambar tersebut cenderung menekankan rasa ketersinggungan karena presiden mereka digambarkan seperti tokoh kartun Pinokio, dan bukan karena Tempo telah menyebarkan satu berita kebohongan tentang kinerja presiden.

Yang perlu dikaji lebih lanjut kemudian adalah kecenderungan serangan horizontal yang terjadi di era reformasi ini. Sebagian besar kasus terbaru terkait pencemaran nama baik dimulai dari tersebarnya suatu konten di media sosial yang kemudian direspon oleh masyarakat dan berlanjut ke penindakan hukum secara pidana. Fenomena tersebut mencerminkan sebuah kondisi yang dapat dikatakan bahkan lebih buruk daripada sebelumnya, karena menunjukkan telah terbentuknya budaya anti kritik di kalangan masyarakat. Hal tersebut tentu saja memiliki sifat yang toksik atau meracuni kehidupan berdemokrasi. Ini bukan hanya perkara pencabutan undang-undang pidana terkait pencemaran nama baik, namun merambah pada tingkat kedewasaan masyarakat dalam menanggapi konten-konten kritik terhadap sosok-sosok penting dalam pemerintahan atau organisasi keagamaan.

Referensi:
Griffen, Scott. 2017. Defamation and Insult Laws in the OSCE Region: A Comparative Study. Organisation for Security and Co-operation in Europe.
Jaringan Kerja Budaya. 1999. Menentang Peradaban: Pelarangan Buku di Indonesia. Jakarta: ELSAM.
UNESCO. 2018. World Trends in Freedom of Expression and Media Development Global Report 2017/2018.