Pengunduran diri Soeharto pada 21 Mei 1998 dapat dianggap sebagai salah satu babak transisi yang penting dalam linimasa sejarah Indonesia. Memasuki dua puluh tiga tahun kejatuhan Orde Baru, pemberitaan satu bulan terakhir dipenuhi dengan kabar terbaru pewaris harta kekayaan Soeharto, yang terhormat keluarga Cendana. Permainan yang dilakukan keluarga Cendana untuk menumpuk kekayaan akhirnya terkuak.

Pengumuman pengunduran diri Soeharto di Istana Merdeka, 21 Mei 1998. (Maya Vidon/Getty Images)

“Dengan memperhatikan ketentuan Pasal 8 UUD 1945, dan setelah dengan sungguh-sungguh memperhatikan pandangan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat dan pimpinan fraksi-fraksi yang ada di dalamnya, saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia, terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini pada hari ini, Kamis 21 Mei 1998.”

Intonasi bicara dan raut wajah Soeharto terkesan tenang saat membacakan pidato pengunduran diri tersebut di hadapan jajaran pimpinan DPR/MPR, antara lain Ketua MPR/DPR Harmoko, beserta empat wakil Ketua MPR/DPR yakni Syarwan Hamid, Abdul Gafur, Fatimah Ahmad, dan Ismail Hasan Metareum. Harmoko, yang memiliki kedekatan profesional dan ideologis dengan Soeharto, punya andil penting pada periode terakhir kepemimpinan penguasa Orde Baru.

Harmoko adalah orang yang meyakinkan Soeharto untuk melanjutkan posisinya sebagai presiden pada Sidang Paripurna DPR/MPR tanggal 10 Maret 1998. Kemudian, Harmoko jugalah yang meminta Soeharto untuk turun dari jabatannya dua bulan kemudian, tepatnya setelah demonstrasi di sejumlah daerah di Indonesia berkembang menjadi kerusuhan yang berbuah kerusakan fasilitas umum dan menelan korban jiwa. Agaknya kepercayaan Soeharto pada Harmoko pun begitu besar sehingga ia menyetujui mantan Menteri Penerangan tersebut tanpa banyak protes.

Soeharto akhirnya melepaskan posisinya sebagai penguasa tertinggi Republik Indonesia setelah menjabat selama lebih dari tiga dasawarsa dan memberikannya kepada B.J. Habibie yang pada saat itu menjadi wakil presiden. Perangai tenang yang ditunjukkan Soeharto pada hari pengunduran diri sebenarnya bukanlah hal yang terlalu mengherankan. Soeharto sudah sejak lama dikenal sebagai seorang pemimpin yang hampir tidak pernah menunjukkan ekspresi atau perilaku yang emosional, terlepas dari situasi yang dihadapinya. Namun, kerelaan Soeharto untuk melepaskan jabatan yang telah membesarkan nama dan pengaruhnya selama berpuluh tahun agaknya dapat dikaitkan dengan sepak terjangnya menimbun harta sebagai seorang kepala keluarga.

Praktik KKN yang dilakukan Soeharto dan istrinya, Tien Soeharto, bukanlah rahasia lagi. Salah satu cara yang mereka lakukan untuk mendapatkan suntikan dana adalah dengan mendirikan sejumlah yayasan kemanusiaan atau pendidikan. Mereka melibatkan yayasan tersebut dalam proyek-proyek besar negara untuk menarik bantuan dana. Strategi yang dipilih Soeharto memang bisa dibilang jitu dan efektif, karena sifat non-profit institusi yayasan dapat membantu meyakinkan orang-orang yang mereka targetkan sebagai donor.

Selain itu, Soeharto juga dikenal sebagai seorang “bapak yang baik” karena selalu mendahulukan kepentingan keluarganya. Enam anak Soeharto, yakni Siti Hardiyanti Hastuti (Tutut), Sigit Harjojudanto, Bambang Trihatmodjo, Siti Hediati Harijadi (Titiek), Hutomo Mandala Putra (Tommy), dan Siti Hutami Endang Adiningsih (Mamiek) sejak muda telah menikmati privilese yang mereka peroleh sebagai keturunan penguasa Orde Baru. Soeharto tidak hanya mendorong keenam anaknya untuk menjadi pengusaha, tetapi juga memastikan mereka memiliki saham di perusahaan-perusahaan nasional, multi-nasional, bahkan internasional.

Dengan semua upaya yang telah dilakukan Soeharto untuk memperkaya dirinya sendiri dan keluarga Cendana, rasanya ia memang tidak perlu terlalu khawatir kehilangan posisinya sebagai presiden. Dalam tulisannya yang diterbitkan di Majalah TIME tidak lama setelah pengunduran diri Soeharto, John Colmey dan David Liebhold menjabarkan secara detail jumlah harta yang dimiliki keluarga Cendana, juga cara-cara yang mereka lakukan untuk mempertahankan kekayaan mereka. Semuanya mengarah pada anggapan bahwa harta Soeharto tidak akan habis tujuh turunan.


“Jadi (TMII akan) dikelola oleh orang yang profesional, lembaga yang profesional dan harapannya akan jauh lebih baik dan memberikan kontribusi kepada keuangan negara.”

Pernyataan Menteri Sekretaris Negara Pratikno sangatlah jelas. TMII yang selama ini menjadi kebanggaan Soeharto sebagai situs pariwisata edukasi tentang Indonesia ternyata tidak menyumbangkan kontribusi kepada negara yang pernah dipimpinnya. Sejak lengser dari jabatannya sebagai presiden, taman wisata seluas 147 hektar tersebut tercatat tidak pernah membayar pajak semenjak lengsernya Soeharto. Sampai pada akhirnya ditangani secara hukum pada April 2021 lalu, pengelolaan TMII dilakukan oleh Yayasan Harapan Kita, salah satu yayasan yang dibentuk Soeharto dan Tien sebagai mesin pengolahan uang.

Sejak awal pendiriannya, TMII memang sudah bermasalah. Proyek pembangunan yang dimulai pada 1972 menuai banyak protes karena menelan dana yang sangat besar dan dilakukan saat masih banyak isu di bidang ekonomi yang semestinya ditangani oleh pemerintah, khususnya terkait kesejahteraan masyarakat. Di samping itu, proyek pembangunan TMII juga melibatkan permainan kotor Tien Soeharto yang menggunakan nama yayasan sebagai pancingan untuk memperoleh dana sumbangan dari sejumlah kepala daerah. Parahnya lagi, sumbangan tersebut berasal dari dana pembangunan daerah, bukan kantong pribadi pendonor. Namun, terlepas dari sejumlah intrik tersebut, konsep Tien akan situs pariwisata edukasi tetap diwujudkan dengan pembangunan TMII di atas tanah yang direkomendasikan oleh Ali Sadikin, gubernur DKI Jakarta pada saat itu.

Jika dipertimbangkan ulang, sebenarnya cukup mengherankan bagaimana pelanggaran manajemen TMII terkait pembayaran pajak baru terkuak setelah lebih dari dua puluh tahun. Kita agaknya perlu mempertanyakan apa yang terjadi selama dua puluh tahun sehingga Yayasan Harapan Kita bisa melenggang sebagai pengelola TMII tanpa membayar pajak kepada negara, sementara pemerintah tidak kunjung berhenti memperingatkan masyarakat untuk melaporkan dan membayarkan pajak penghasilan, kendaraan, tanah dan bangunan.

Terungkapnya kasus tersebut baru-baru ini sebenarnya bukan pemberitaan menghebohkan yang pertama tentang keluarga Cendana. Semenjak lengsernya Soeharto, bahkan menyusul kematiannya, masyarakat masih menaruh perhatian khusus pada kehidupan keluarga konglomerat tersebut. Kehidupan pribadi mereka menjadi sorotan dan konsumsi publik, sementara dominasi politik mereka semakin surut. Semua hal tersebut mungkin dapat dibaca sebagai tanda-tanda kejatuhan keluarga Cendana.

Namun sesungguhnya ada hal lain yang tidak kalah penting dari ambruknya dinasti keluarga Cendana, yakni perubahan pola pikir masyarakat terhadap Orde Baru dan Soeharto, karena sampai hari ini masih banyak yang enggan mengakui sejumlah permainan kotor yang dilakukan sang Bapak Pembangunan selama menjadi presiden. Impunitas terhadap kekerasan, pelanggaran HAM, dan KKN akan terus bertahan jika justifikasi terus dilanggengkan, dan upaya menguak kebenaran senantiasa ditekan.