Indonesia baru saja menerima bantuan utang baru dari Bank Dunia sebesar 800 juta dolar AS atau setara dengan Rp11,36 triliun. Jumlah tersebut menyumbangkan kenaikan pada jumlah total utang Indonesia, yang dicatat oleh Kementerian Keuangan mencapai Rp6.527,29 triliun. Utang terbaru ini kabarnya akan digunakan untuk reformasi sistem kebijakan investasi dan perdagangan, serta membantu percepatan pemulihan ekonomi. Pandemi tentu saja menjadi salah satu faktor jatuhnya kondisi ekonomi nasional dengan penetapan pembatasan sosial dan tergoncangnya rantai produksi dan konsumsi secara umum. Namun, situasi kejatuhan yang kemudian disusul dengan utang bukanlah hal yang baru dilakukan Indonesia sekarang di tengah situasi sulit yang dihadapi oleh hampir semua negara di dunia.

Pandemi memang telah menjatuhkan perekonomian dunia secara umum. Bahkan negara-negara besar seperti Amerika Serikat pada akhirnya juga harus berutang untuk memastikan nama negara mereka tidak hilang dari peta dunia. Data yang disusun oleh IMF dan Bank Dunia menunjukkan peningkatan signifikan pada total utang, khususnya pada negara-negara Emerging Market and Developing Economy (EMDE), yakni negara dengan ekonomi rendah menuju ke level menengah pendapatan per kapita. Istilah EMDE dicetuskan pertama kali pada 1981 oleh Antoine W. Van Agtmael dari International Finance Corporation, Bank Dunia. Dalam perkembangannya, terdapat sejumlah istilah baru untuk kategorisasi negara berdasarkan kondisi ekonominya. Terlepas dari hal tersebut, Indonesia masih terus tergolong sebagai negara dengan level ekonomi rendah ke menengah.

Baca juga: Skenario Ekonomi di Masa Pandemi

Pandemi global pada akhirnya menggerakkan Bank Dunia untuk menginisiasi program-program khusus sebagai respons terhadap imbas ekonomi yang disebabkan oleh fenomena tersebut, khususnya untuk negara-negara dalam kategori EMDE. Pada Mei 2020, jajaran direksi Bank Dunia menyetujui dua proyek bantuan dana dengan total 700 juta dolar AS untuk membantu Indonesia menguatkan sistem perlindungan dan jaminan sosial serta sektor keuangannya. Ternyata, pandemi tidak kunjung menunjukkan tanda-tanda berakhir, bahkan sejumlah negara telah mengalami gelombang serangan yang luar biasa, termasuk salah satunya India. Di Indonesia sendiri, jumlah kasus positif dan kematian juga meningkat cukup tajam di bulan Juni ini, yang diprediksi salah satunya disebabkan oleh mobilisasi besar-besaran yang terjadi selama libur nasional Lebaran.

Sejak tahun lalu, salah satu perdebatan yang paling panas adalah pilihan antara melonggarkan pembatasan sosial dan menjalankan kembali roda ekonomi dan perdagangan yang tersendat. Perdebatan tersebut sekali lagi tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di sejumlah negara lain. Hanya saja satu hal yang perlu mendapat perhatian khusus adalah pengesahan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja saat Indonesia tengah dilanda pandemi. Undang-undang itu dianggap bermasalah oleh sejumlah pihak dalam hal teknis pengesahannya dan substansi kebijakannya. Buruh dan kelas pekerja menjadi salah satu golongan masyarakat melancarkan protes paling kencang. UU tersebut dipandang menguntungkan pemilik modal dengan dimudahkannya penanaman modal asing dan perekrutan tenaga kerja profesional dari negara lain.

Utang terbaru yang diterima Indonesia agaknya berkenaan dengan sejumlah pasal dalam UU Cipta Kerja. Utang tersebut akan digunakan sebagai dukungan kebijakan pembangunan atau Development Policy Operation–DPO yang berdiri dengan dua pilar. Pilar yang pertama adalah meningkatkan investasi dengan membuka lebih banyak sektor investasi swasta, khususnya penanaman modal asing langsung, dan pilar yang kedua adalah mendukung reformasi kebijakan perdagangan. DPO sebagai kebijakan reformasi di bidang perdagangan dan investasi merupakan salah satu perwujudan dari kerja sama antara pemerintah Indonesia dengan Grup Bank Dunia yang telah berlangsung lama.

Baca juga: UU Cipta Kerja, Pertanda Ekonomi Fasisme

Hubungan Indonesia dengan Bank Dunia dan IMF pernah sangat dekat dan hangat saat Orde Baru berkuasa. Pada saat itu, pembangunan ekonomi menjadi landasan kebijakan dan aturan negara, sekaligus kekuatan yang ingin dibangun oleh Soeharto sebagai pimpinan Orde Baru sebagai pembaru Indonesia. Orde Baru hadir dengan janji perbaikan besar-besaran pada ekonomi nasional yang sempat mengalami kejatuhan parah pada penghujung Demokrasi Terpimpin. Kebijakan pemulihan ekonomi dan pembangunan melalui investasi asing dan reformasi di bidang perdagangan telah digaungkan oleh Orde Baru bahkan sebelum Soeharto dilantik secara sah sebagai presiden Indonesia pada 27 Maret 1968. Saat masih menduduki posisi sebagai Pejabat Presiden Indonesia, Soeharto telah melakukan kerja sama dengan ratusan perusahaan tambang Amerika Serikat, salah satunya Freeport. Perundingan alot yang sempat terjadi antara jajaran direksi Freeport dengan Soekarno yang tidak ingin begitu saja membiarkan perusahaan asing menanamkan modal dan memanfaatkan hasil bumi Indonesia berbalik dengan cepat. Kontrak karya yang ditandangani oleh Soeharto dan Freeport menandai masuknya perusahaan tambang raksasa itu ke perut bumi Indonesia.

Di samping itu, selama 32 tahun pemerintah Orde Baru berkuasa, dinamika ekonomi Indonesia dalam konteks moneter dan perdagangan global terjadi cukup fluktuatif. Reformasi kebijakan yang cukup agresif beberapa kali dilakukan untuk menyelamatkan situasi ekonomi nasional. Pada beberapa kesempatan, utang digunakan sebagai pelampung darurat untuk mempertahankan Indonesia tetap mengambang di permukaan. Relasi yang terjalin antara Indonesia dengan IMF dan Bank Dunia bahkan melebihi hubungan negara dengan institusi moneter internasional. Soeharto memiliki kedekatan khusus dengan direktur IMF sebagai dua orang kawan.

Salah satu fenomena ekonomi paling bersejarah selama Orde Baru terjadi sebagai imbas dari kejatuhan harga minyak dunia pasca oil boom yang sempat terjadi pada akhir dekade 1970-an dan awal 1980-an. Indonesia sebagai pemasok komoditas sempat berada di atas angin sampai akhirnya dihempaskan ke titik kejatuhan yang membahayakan. Hal tersebut diperparah dengan masalah utang yang melilit Pertamina sebagai satu-satunya perusahaan pengelola minyak bumi di Indonesia pada saat itu. Pemerintah Orde Baru mengambil kebijakan yang cukup ekstrem yakni semakin memperlebar ruang untuk penanaman modal asing dan mempermudah kredit bank. Hal tersebut tentu saja pada akhirnya menyebabkan permasalahan baru yang pada akhirnya berujung pada krisis moneter.

Paling tidak sejak 1997-an, masyarakat Indonesia harus menghadapi kenaikan harga BBM dan kebutuhan dasar pangan secara drastis. Pada saat itu, tengah terjadi juga krisis ekonomi Asia yang menjatuhkan situiasi beberapa negara, termasuk Indonesia. Krisis ekonomi Asia disebabkan oleh menurunkan kepercayaan diri investor asing untuk menanamkan modal di beberapa negara. Tiga faktor di atas yang mendorong kejatuhan ekonomi Indonesia terebut masih diperburuk lagi dengan KKN yang merajalela di kalangan pengusaha dan beberapa birokrat di Indonesia, termasuk Soeharto sendiri, tanpa penanganan serius. Pada saat itu, Indonesia mendapatkan tawaran bantuan utang dari Bank Dunia untuk menyelamatkan situasi ekonomi nasional. Namun, terdapat sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi Indonesia guna mendapatkan bantuan utang tersebut, yakni reformasi pada kebijakan moneter dan intervensi negara terhadap sistem ekonomi.

Pemerintah Indonesia sempat berdebat dengan direksi karena merasa persyaratan tersebut terlalu mencampuri urusan dalam negeri. Namun, pada akhirnya Orde Baru mengalah demi menerima utang tersebut demi menyelamatkan pemerintahan yang telah bertahan selama tiga dekade. Utang tersebut ternyata tidak mampu mengatasi permasalahan yang telah melanda seluruh Indonesia dan mendepak Soeharto dari kursi kepemimpinannya pada Mei 1998. Selama Orde Baru berkuasa, tercatat rasio utang negara mencapai 57,7% terhadap produk domestik bruto (PDB).

Baca juga: Lengsernya Soeharto, Ambruknya Cendana

Rencana pemanfaatan utang yang baru saja diperoleh Indonesia memang tidak bisa serta merta dibandingkan apalagi disejajarkan dengan situasi yang terjadi pada dekade 1980-an dan 1990-an. Seperti yang telah disebut di awal artikel, pandemi telah memengaruhi kondisi ekonomi global, bukan hanya Indonesia sebagai salah satu negara EMDE di Asia. Namun, sejumlah pemikir telah berpendapat kejatuhan ekonomi yang terjadi karena pandemi Covid-19 merupakan bukti kurangnya pembelajaran atas fenomena-fenomena global sebelumnya. Kurangnya pembelajaran tersebut menyebabkan penetapan kebijakan yang kurang atau bahkan tidak bersifat keberlanjutan dan antisipatif. Padahal dengan semakin kencangnya globalisasi dan industrialisasi, dunia telah hidup dalam linimasa “interpandemi”, yakni di mana kita akan menghadapi beberapa kali pandemi dengan ragam berbeda sepanjang bumi ini masih belum menemui akhirnya.

Di samping itu, kedua pilar DPO, yakni investasi asing dan reformasi di bidang perdagangan pernah dilakukan oleh pemerintahan Orde Baru dan hanya berperan sebagai perahu sekoci yang tidak akan mampu menghadapi ombak kencang dan badai. Hal tersebut tidak dibarengi dengan reformasi transformatif sistem hukum, khususnya terkait aturan yang menindak pelanggaran-pelanggaran di bidang perdagangan yang dilakukan oleh badan usaha dan permainan uang oleh individu. Akhirnya reformasi tersebut hanya berhasil mengatasi satu permasalahan yang terjadi saat ini, tetapi tidak mampu mencegah atau memperkecil dampak negatif yang akan ditimbulkan pada fenomena lain di masa mendatang.

Dalam kaitannya dengan hal tersebut, terdapat sejumlah hal yang bisa dan perlu menjadi perhatian khusus. Sepanjang situasi pandemi, pemerintah Indonesia belum menunjukkan wacana terkait kebijakan kesehatan publik yang bersifat berkelanjutan. Media massa terus memberitakan rasio antara pasien positif Covid-19 dan jumlah layanan kesehatan yang tersedia. Jumlahnya tidak sebanding, khususnya di daerah yang jauh dari kawasan perkotaan. Di samping itu, pemerintah juga belum menunjukkan komitmen nyata dalam misi global pencegahan memburuknya perubahan iklim dan sumber energi. Padahal pandemi telah menunjukkan pentingnya kerja sama multilateral dalam mengatasi suatu fenomena global. Dan tentu saja, kebijakan di bidang perdagangan dan moneter Indonesia masih saja bersifat melemparkan pelampung saat negara sudah hampir tenggelam, bukan membangun sebuah kapal yang akan membawa Indonesia berlayar di tengah samudera penuh rintangan.