Kasus menteri yang tersandung praktik korupsi tentu saja bukan hal yang baru dalam konteks perpolitikan Indonesia. Penangkapan Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo, pada 25 November 2020 lalu pun dapat dikatakan bukan hal yang mengejutkan jika mengingat latar historis tersebut. Tetapi kasus yang menjerat Edhy, yakni terkait izin ekspor benih lobster atau benur, agaknya menarik untuk dikaji lebih lanjut.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Edhy Prabowo dengan dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara, dalam hal ini adalah menteri, terkait perizinan tambak, usaha, dan atau pengelolaan perikanan atau perairan.

Penangkapan bermula dari dugaan transfer uang masuk ke rekening istri Menteri Edhy dari rekening pengurus PT ACK, perusahaan penyalur (forwarder) ekspor benih lobster yang akan menangani pengiriman komoditas tersebut oleh sejumlah perusahaan ekspor. PT ACK juga diduga sempat meneruskan uang yang dialamatkan oleh PT DPPP, salah satu perusahaan eksportir, kepada Edhy Prabowo.

Membahas kasus korupsi yang menjerat Edhy Prabowo rasanya tidak bisa dijauhkan dari pendahulunya, yakni Susi Pudjiastuti. Susi, sempat mengatur pelarangan ekspor benur melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 56 tahun 2016 tentang Larangan Penangkapan dan atau Pengeluaran Lobster, Kepiting, dan Rajungan dari Indonesia, dengan pertimbangan konservasi alam dan kesejahteraan petani.

Pada Mei 2020, Edhy Prabowo yang telah menjabat sebagai pengganti Susi mencabut aturan larangan tersebut melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 12 tahun 2020 tentang Pengelolaan Lobster, Kepiting, dan Rajungan di Kawasan Republik Indonesia.

Baca juga: Bencana 'Alam' Sudah Punah

Hanya dua bulan dari pengesahan aturan tersebut, yakni pada Juli 2020, majalah Tempo melaporkan Kementerian Kelautan dan Perikanan telah memberikan izin kepada 30 perusahaan untuk melakukan ekspor benur. Penerbitan izin tersebut disinyalir ditunggangi oleh kepentingan sejumlah kader partai politik yang berada di balik beberapa perusahaan yang mendapatkan izin ekspor tersebut. Tetapi hal tersebut ditampik oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan menyatakan izin tersebut diterbitkan sesuai dengan kriteria dan mekanisme yang tertuang dalam petunjuk teknis.

Pencabutan larangan ekspor benur oleh Edhy Prabowo dilakukan dengan alasan aturan yang diberlakukan Susi mengurangi pendapatan petani lobster. Benih lobster merupakan komoditas kelautan dengan nilai jual tinggi, namun pada kenyataannya tidak serta merta meningkatkan pendapatan atau kesejahteraan nelayan. Harga benur di tingkat nelayan sempat tercatat mencapai Rp10.000 sampai Rp30.000 per ekor semasa Susi menjabat sebagai menteri.

Situasi tersebut memburuk begitu larangan ekspor dicabut dan dibukanya kembali izin untuk melakukan bisnis ekspor benur. Karena seperti layaknya kebanyakan bisnis ekspor komoditas hasil alam lainnya, orang-orang yang bekerja secara langsung di lahan perkebunan, persawahan, perairan, atau mungkin juga pertambangan, tidak mendapatkan hasil yang setimpal dengan jerih payah mereka. Pihak-pihak pemegang modal juga pada akhirnya yang memainkan andil besar dalam menentukan harga jual dan harga beli, juga distribusinya.

Baca juga: UU Cipta Kerja, Pertanda Ekonomi Fasisme

Alasan Edhy Prabowo mencabut izin ekspor benur yang sebelumnya disahkan oleh Susi, yakni meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan nelayan, dapat dikatakan sebagai sebuah pencitraan semata. Sebagai hasil alam, benur memang dapat dikatakan cukup melimpah di kawasan laut Indonesia, namun kita belum memiliki sumber daya manusia dan infrastruktur cukup untuk mendukung budidaya benih tersebut menjadi lobster dewasa.

Jika Edhy memang mendedikasikan dirinya pada peningkatan kesejahteraan nelayan, semestinya sebagai seorang menteri ia dapat mulai menginisiasi budidaya benur. Hal tersebut berkenaan dengan hukum yang berlaku dalam dunia perdagangan, yakni bahwa bahan baku setengah jadi atau bahan baku jadi memiliki nilai guna yang lebih tinggi daripada bahan mentah, yang pada gilirannya akan meningkatkan harga jualnya.

Selain itu, budidaya bibit menjadi lobster yang dikelola dengan baik juga dapat mengurangi risiko kerusakan alam, terutama dalam kaitannya dengan ketersediaan biota tersebut di habitatnya. Pembudidayaan bibit menjadi lobster dewasa yang selanjutnya akan menghasilkan bibit-bibit baru dapat mengurangi intensitas penangkapan di laut.

Tetapi agaknya memang bukanlah kesejahteraan nelayan atau konservasi alam yang menjadi misi utama Edhy sebagai seorang menteri. Ia tidak jauh berbeda dengan sejumlah orang lain yang secara sadar menerima tanggung jawab sebagai penyelenggara negara dan memanfaatkan posisi tersebut untuk melancarkan kepentingan pribadi dan kroni-kroninya–yang kemudian berbicara di depan publik tentang tindakan kejahatannya sebagai “khilaf” atau “kecelakaan”.

Tidak lama setelah penangkapan Edhy, kemudian kita mendengar kembali sebuah berita yang tidak terlalu mengagetkan, namun cukup mengganggu, yakni pemilihan Luhut Binsar Pandjaitan untuk mengisi kekosongan posisi Menteri Perikanan dan Kelautan. Sepak terjang Luhut sebagai menteri sekaligus pemilik modal dari sejumlah perusahaan besar bukanlah rahasia umum. Terkait keputusan tersebut, sepertinya tidak berlebihan untuk mengatakan pemerintah Indonesia saat ini memang mengizinkan perampokan atas negara dan rakyatnya sendiri, sebuah tindakan yang selalu digadang-gadangkan akan ditangani dengan serius.