Bagi kita para pelajar yang sempat merasakan kurikulum bentukan pemerintah Orde Baru, atau mendapatkan pelajaran dari guru yang merupakan pendukung Orde Baru, kita akan dibuat percaya bahwa ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia) memiliki peran utama yang bertugas merebut kemerdekaan Republik Indonesia. Apakah itu benar?

Nasution dan Suharto. Sumber: viva.co.id

Kalau kita pada saat itu adalah siswa sekolah dasar yang seringkali mendapatkan paparan bahwa prajurit ABRI itu orang-orang berambut cepak, bersepatu bot hitam, berseragam doreng-doreng, dengan tubuh gempal dan wajah jarang senyum, tegas dan sigap, mungkin kita akan percaya-percaya saja dengan kebohongan itu. Namun sekarang kita perlu membaca ulang sejarah. Pada kenyataannya, ketika bangsa Indonesia merebut kemerdekaannya, ABRI belum lahir, yang ada pada saat itu adalah barisan pemuda. Sebelum tulisan ini berlanjut, akan lebih baik untuk memberikan sedikit penjelasan tentang beberapa istilah yang selama ini digunakan untuk merujuk pada angkatan militer di Indonesia.

Yang kita kenal saat ini adalah TNI (Tentara Nasional Indonesia) yang merupakan angkatan perang Indonesia dengan tiga angkatan bersenjata yakni Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Menurut asal muasalnya, angkatan keamanan pertama yang dibentuk adalah BKR (Badan Keamanan Rakyat) pada 5 Oktober 1945 -yang notabene merupakan organisasi sipil-. TRI (Tentara Republik Indonesia) dibentuk sebagai angkatan militer pada tahun 1946 sampai akhirnya namanya dirubah menjadi TNI pada 1947 sampai sekarang. Lalu apa itu ABRI?

Menurut sejarahnya, ABRI merupakan tentara yang dibentuk dari para bekas Peta (Pembela Tanah Air), Heiho, laskar rakyat, dan sejumlah perwira KNIL yang berpihak pada kemerdekaan nasional.

Perang kemerdekaan sama sekali bukanlah monopoli tunggal ABRI secara struktural, namun dilakukan oleh seluruh rakyat, sebagian di antaranya tergabung dalam laskar rakyat bersenjata. Bahkan dalam berlangsungnya perang gerilya, strategi tersebut takkan berhasil tanpa bantuan dari masyarakat yang memilih untuk tidak turun langsung ke medan perang, misalnya petani dan masyarakat pedesaan lain. Para tentara rakyat tersebut tentu saja membutuhkan logistik selama melakukan perang, dan petani-lah yang menyediakan pasokan bahan makanan dan kebutuhan lain. Dalam kata lain, rangkaian perang gerilya dan perang kemerdekaan merupakan perang seluruh rakyat yang memegang kepercayaan anti penjajahan.

Sekarang mari kita merefleksikan atau mengingat kembali apa yang disampaikan saat pelajaran sejarah selama sekolah dulu. Pernahkah ada yang paling tidak menyampaikan peran para petani dan masyarakat desa? Ataukah kita dipaparkan dengan pengetahuan satu sumber yang mengagungkan satu pihak? Sejarah negara kita ini -mau diakui atau tidak- telah ternodai dengan kepentingan semasa Orde Baru yang bercokol selama tiga dekade tanpa pergantian presiden. ABRI telah menjadi alat kekuasaan pemerintah dengan membangun diktator militer, khususnya Angkatan Darat. Di bawah kekuasaan Suharto, ABRI menguasai segala-galanya, mulai dari urusan keamanan negara sampai bisnis. Bahkan kita tentu masih ingat dengan istilah dwifungsi ABRI yang pada mulanya digagas oleh Jenderal Nasution yang merujuk pada struktur kekuatan baik di bidang militer maupun bidang sosial-ekonomi dan politik.

Di bidang militer, ABRI mendapatkan wewenang yang terlampau tinggi, dalam artian bahwa ABRI sering digambarkan sebagai kekuatan yang menentukan dalam menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan di bidang sosial politik, ABRI memiliki hak untuk berpartisipasi aktif dan langsung secara politik. Militer masuk ke seluruh institusi politik, baik pada lembaga legislatif, eksekutif, maupun yudikatif. Sedangkan dalam bidang sosial-ekonomi, banyak sekali para pejabat ABRI yang sudah mendapatkan tunjangan dari negara masih bisa mendapatkan profit dari usaha dagang besar yang didirikannya.

Kebijakan tersebut tentu saja memicu kekacauan dalam kalangan masyarakat sipil. Dan belum lagi diperparah dengan kenyataan bahwa ABRI merupakan sumber utama kekerasan dalam masyarakat dalam mempertahankan kekuasaan, dengan mengingat kembali penekanan kebebasan pers dan berbicara di depan umum dan kampanye anti-komunis yang memakan ratusan ribu nyawa orang manusia di hampir seluruh daerah di Indonesia, serta kasus-kasus pelanggaran HAM lain yang jelas-jelas dilakukan oleh ABRI.

Setelah runtuhnya Orde Baru, Megawati yang kemudian menandatangani keputusan penghapusan doktrin Dwifungsi ABRI, sehingga secara hukum hal tersebut sudah tidak berlaku lagi. Namun kita perlu kritis dan peka melihat sekitar, tentang bagaimana citra ABRI dibentuk bahkan di pemerintahan reformasi sekarang ini, tentang bagaimana pendidikan sejarah menyebabkan peserta didiknya hanya mendongak ke ‘atas’ dan memuja pangkat tanpa mau melihat ke ‘bawah’ dan menghargai anggota masyarakat lain.