Rezim Orde Baru memang bisa dianggap sebagai pemerintahan paling kreatif dalam mempergunakan komoditas-komoditas yang ada untuk menjadi tunggangan politik. Bukan hal yang baru lagi untuk menggunakan media massa seperti penerbitan berita di surat kabar atau penyiaran pidato di televisi sebagai alat propaganda. Namun semasa rezim Orde Baru, bahkan beras pun tidak lagi semata-mata dianggap sebagai komoditi pangan, karena telah digunakan sebagai kendaraan politik demi kelanggengan kekuasaan.

Siti Hartinah dan Suharto turun ke sawah. Sumber: merdeka.com

Rakyat yang sampai sekarang masih sering berkata dengan bangga “enak ya zaman Suharto, sembako (beras) murah”, pun mungkin tidak bisa sepenuhnya disalahkan. Karena mereka sesungguhnya memang tidak tahu sepicik apa orang-orang yang memimpin mereka di atas kursi presiden dan dewan di bawah atap gedung yang teduh. Pada zaman itu, beras menjadi komoditi yang sangat mempengaruhi stabilitas politik dan ekonomi. Sedikit saja ada gangguan pada komoditas tersebut, maka terancamlah kekuasan tiraninya.

Harga beras yang murah pada saat itu tidak lain karena ada intervensi dari Bulog (Badan Urusan Logistik) yang memiliki otoritas untuk mengurusi tata niaga beras. Strategi yang dilakukannya adalah meningkatkan impor beras, menetapkan harga murah, dan membiarkan petani tetap miskin. Kerjasama Bulog dan pemerintah Orde Baru yang apik terbukti mampu membuat orang-orang konsumen beras menjadi patuh dan mudah dikendalikan, karena komoditas pemenuh kebutuhan dasar mereka bisa diperoleh dengan harga yang murah. Namun di sisi lain mereka yang bersusah payah menanam dan merawat tanaman padi nasibnya masih sama walaupun katanya produksi beras sangat melimpah kala itu.

Rezim Orde Baru juga menjadikan beras sebagai sesuatu yang sakral dan memiliki derajat tinggi, sehingga yang tidak memakannya pun adalah orang-orang yang terbelakang dan kuno. Propaganda tersebut berhasil memberangus apa yang menjadi tradisi kuliner masyarakat seperti jagung, ubi, ketela, kentang dan lain-lain, semua perlu disamakan menjadi beras. Padahal tidak semua daerah di Indonesia cocok untuk ditanami padi, contohnya di wilayah bagian timur yang selama turun menurun mengkonsumsi sagu sebagai makanan pokok karena lahannya yang tidak sesuai untuk bercocok tanam padi. Upaya menjadikan beras sebagai makanan pokok nasional menyebabkan penyakit dalam proses perkembangan negara, karena membuat daerah yang bukan penghasil beras menjadi bergantung pada daerah lain yang memiliki banyak lahan sawah padi.

Dalam proses pengembangbiakkan tanaman padi pun, rezim Orde Baru melakukan intervensi yang nyatanya tidak bijak untuk pengaruh jangka panjang. Sebagian dari pembaca pasti masih ingat dengan istilah ‘bibit unggul’ yang sangat sering diperkenalkan semasa itu, yang merujuk pada jenis padi yang harus ditanam oleh petani. Dan ternyata penanaman jenis padi yang sama secara besar-besaran mendatangkan hama yang jumlahnya juga tidak kecil dan malah menjadikan panen rusak. Selain itu, varietas tanaman padi di Jawa yang sebenarnya beragam pun musnah karena upaya penyeragaman bibit tersebut.

Kejahatan-kejahatan non fisik yang telah disebutkan di atas tentu tidak bisa dibilang sebagai suatu ketidaksengajaan, namun cenderung suatu upaya yang terorganisir dan terencana, karena terbukti melibatkan orang-orang ‘atas’ untuk mengatur orang-orang ‘bawah’ yang tidak berdaya. Semuanya dilakukan untuk mempertahankan posisi dan nasib masing-masing, antek politik Orde Baru harus tetap berada di singgasananya sambil bermain catur, sedangkan rakyatnya harus tetap di ladang dan sawah untuk memanen sesuatu yang tidak bisa mereka makan sendiri.