Rezim Orde Baru pernah membentuk suatu klasifikasi untuk membagi (baca: memecah belah) warga negara Indonesia menurut penilaian yang mereka bentuk sendiri, dinamai dengan ‘bersih diri’. Masyarakat yang tidak bersih diri adalah mereka yang kekiri-kirian sehingga tidak Pancasilais dan tidak nasionalis. Sedangkan di sisi lain, mau sekorup apapun selama tidak ada hubungannya dengan komunisme pun dianggap bersih.

Tahanan politik dan keluarga terdekatnya (terutama anak, suami/istri, orang tua) tentu dianggap gagal untuk menjadi anggota klasifikasi bersih. Jika menuruti egoisme rezim, tidak terhitung jumlahnya berapa ratus ribu orang yang dianggap tidak bersih diri bahkan sampai meninggal, baik saat menjadi tapol atau bahkan setelah dilepaskan dari penjara.

Saya ingat salah satu kisah memoar tahanan politik Orde Baru yang dibuang ke Pulau Buru menekankan bahwa pemulangan mereka yang dimulai sejak 1977 bukanlah ‘pembebasan’ namun hanya ‘pelepasan’. Apa yang berbeda dari kedua istilah yang sekilas memiliki makna sama tersebut? Para tahanan politik itu hanya lepas dari belenggu penjara atau pembuangan, sebagian besar memilih pulang ke tanah kelahirannya atau menetap di daerah tempat pemenjaraan, namun mereka tidak bebas sebagai seorang manusia. Masih ada beban yang ditimpakan dalam definisi kemerdekaan mereka, yakni kewajiban untuk menjadi ‘bersih diri’ yang tidak akan mereka peroleh.

Sama seperti kakek saya sendiri yang setelah pulang dari Pulau Buru ternyata tidak bisa menjalani kehidupan yang sama seperti sebelum menjadi tahanan politik. Ia kehilangan pekerjaannya yang dulu sebagai seorang pegawai Kotapraja. Ibunya meninggal saat ia sedang menjadi tahanan politik. Cara masyarakat memandangnya dan keluarganya tidak lagi sama seperti dulu. Dan ia tidak lagi ‘bersih’ menurut definisi rezim Orde Baru. Walaupun sudah lepas, ia tidak bebas; ia punya tugas wajib lapor ke Korem secara rutin. Selain itu, keluarganya ikut-ikutan menjadi tidak ‘bersih’, karena pada saat itu rezim juga gencar-gencarnya memborbadirkan propaganda bahwa keturunan tapol perlu diwaspadai karena darah komunisme yang bengis mengalir di tubuh mereka.

Penilaian bersih diri terbukti menjegal dan membatasi langkah tahanan politik serta keluarganya, seperti pengurangan hak untuk bekerja di ranah pegawai negeri, pelaksanaan screening -akan dibahas di artikel selanjutnya- yang mengancam kemerdekaan dan nyawa, juga pemberlakukan diskriminatif dari pemegang atau pembuat peraturan. Karena itulah tapol Orde Baru tidak pernah bebas, karena mereka hanya lepas dari penjara.

Pada saat itu pun tidak ada yang tahu sampai kapan seseorang dianggap tidak cukup bersih, karena tekanan terbukti berlaku menurun dan menyamping ke anggota keluarga terdekat lain. Bahkan yang lebih mengerikan lagi, walaupun setelah rezim Orde Baru runtuh, istilah bersih diri memang sudah tidak lagi didengar di kalangan masyarakat dan juga tidak digunakan oleh pemerintah, namun gagasan bahwa komunis adalah kotor terbukti masih terpatri dalam kepala kebanyakan orang. Hal tersebut, sebagai konsekuensinya, menyulitkan usaha penjabaran kebenaran atas apa yang sebenarnya dilakukan oleh mereka yang tersudut oleh status ‘bersih diri’.