Menjadi salah satu istilah yang paling sering dan umum digunakan selama rezim Orde Baru, kata ‘cekal’ sebenarnya merupakan sebuah akronim, yang kepanjangannya adalah ‘cegah tangkal’. Kita perlu menyadari fakta bahwa memang begitu banyak hal yang perlu dicegah dan ditangkal karena kepentingan pemerintah yang sangat besar untuk mempertahankan kekuasaan dan menjaga wajah mereka agar selalu terlihat bagus.

Yang menjadi prioritas subjek pencekalan nomor wahid rezim Orde Baru tentu saja didasarkan pada peristiwa G30S yang menurut penghakiman satu sisi -namun sangat manjur- PKI adalah dalang dari segala dalang atas kejadian tersebut. Apapun yang berbau Komunis, PKI, harus dicekal; sampai-sampai keluar jargon ampuh pencuci otak ‘awas bahaya laten komunis’. Mulai tokoh, organisasi, buku, sampai siaran berita, jika ada yang masuk kriteria terlarang karena membahas komunisme dan kawan-kawannya akan langsung dicekal agar tidak tersebar luas.

Kita mulai dari membahas tahanan politik Orde Baru, di mana pemerintah menentukan tiga kelas yang membagi jenis-jenis warga negara Indonesia yang dianggap memiliki keterlibatan dalam peristiwa G30S, yakni:

A. Mereka yang secara jelas terlibat langsung…

B. Mereka yang secara jelas terlibat tidak langsung…

C. Orang-orang yang menunjukkan indikasi atau yang bisa cukup diasumsi memiliki keterlibatan langsung atau tidak langsung. (Final Report of the International People’s Tribunal on Crimes against Humanity in Indonesia 1965)

Klasifikasi di atas menjadi panduan bagi seluruh pihak yang terlibat dalam rantai komando atas perintah untuk menjalankan kampanye pemberangusan komunisme sampai ke akar-akarnya. Dan pada pelaksanaannya, pencekalan atas hak dasar manusia untuk bernyawa dan menjalani kehidupannya sebagai makhluk merdeka dilakukan secara ‘membabi buta’. Banyak beredar cerita di kalangan keluarga eks-tapol bahwa beberapa orang yang ditangkap, baik yang kemudian dieksekusi, dipenjara kota maupun dibuang ke Pulau Buru, banyak yang masih sangat muda, tidak bersekolah, merupakan anak keluarga miskin sehingga harus bekerja serabutan, buta huruf, namun dianggap masuk golongan pantas dicekal.

Dan mereka yang masuk dalam kategori pencekalan itu memang banyak juga yang merupakan tokoh atau kader partai atau organisasi yang dianggap berafiliasi dengan musuh bebuyutan Orde Baru, PKI; seperti Gerwani, PNI, PBI, sampai organisasi mahasiswa seperti GMNI. Di bawah komando panglima Suharto, organisasi-organisasi tersebut dilarang untuk beroperasi, dicekal, dan diberi cap perusak negara. Banyak dari tokoh-tokoh petingginya yang langsung dieksekusi setelah ditangkap dan disiksa, tanpa proses pengadilan, sedangkan kader posisi lebih rendah dijebloskan penjara atau dibuang agar merasakan penderitaan fisik mental bertahun-tahun lamanya.

Tidak berhenti sampai di situ, rezim Orde Baru pun pasti menyadari betapa krusialnya peran media dalam penyebaran ideologi yang bisa mengganggu stabilitas kekuasaan mereka. Karena itulah pencekalan melebar sampai ke karya seni, tulis, bahkan sampai berita. Studi mencatat bahwa sepanjang sejarah Indonesia, pemerintah Orde Baru telah melakukan aksi pelarangan buku paling banyak dengan jumlah mencapai 2.000 judul. Bukunya dicekal, penulisnya ditangkap. Bahkan kepemilikan pribadi dan kolektif atas buku yang dilarang bisa menyebabkan malapetaka. Di saat yang sama rezim Orde Baru juga mencekik leher para pewarta berita baik nasional maupun lokal dengan membatasi hak untuk memberitakan kenyataan, namun harus mengikuti perintah rezim agar meninabobokkan masyarakat bahwa pemerintah melakukan hal yang baik untuk negara.

Pencekalan yang terjadi semasa pemerintahan Orde Baru telah mempengaruhi masa-masa berikutnya, seperti cap negatif yang masih ada untuk keluarga eks-tapol atau korban 65, kesalahpahaman atas seperti apa sebenarnya paham komunis-sosialis, dan rendahnya minat baca atas buku sejarah. Apakah program cegah tangkal ini bersifat refersibel? Jujur, saya belum bisa menjawab dengan pasti.