Rasanya kita tidak bisa mengenal Orde Baru tanpa mengingat-ingat bagaimana kata ‘Cina’ yang sederhana, hanya terdiri dari empat huruf dan secara literal bermakna netral itu menjadi sangat signifikan dalam lingkungan bermasyarakat Indonesia. Sebenarnya saya sudah pernah membahas tentang hal ini di artikel sebelumnya, namun kata populer ini tidak bisa dihilangkan dari seri tulisan ‘Mengenal Orde Baru’ sehingga dianggap perlu untuk diulas kembali.

Barisan Pemberontak Tionghoa Melawan Penjajah Indonesia.
Sumber: historia.id

Adalah rezim Orde Baru yang getol untuk merubah penggunaan istilah Tiongkok atau Tionghoa menjadi Cina dengan tujuan untuk ‘menunjukkan kemarahan rakyat Indonesia terhadap campur tangan RRC di Indonesia’. Sejatinya tidak ada salahnya penggantian istilah seperti itu, mengingat bahwa bahasa adalah produk budaya yang sifatnya tidak tetap dan arbitrer. Yang kemudian tidak tepat adalah konotasi atau pemaknaan yang dilekatkan pada suatu istilah tersebut. Seperti itulah yang terjadi semasa rezim Orde Baru di mana pemerintah sudi bersibuk ria untuk menyematkan konotasi merendahkan dan menghina pada istilah ‘Cina’ yang kemudian dianjurkan untuk digunakan dalam bahasa sehari-hari.

Maka tidak salah kalau sekarang kita menyatakan bahwa suatu skenario rapi telah dibuat untuk melancarkan diskriminasi terhadap etnis Tionghoa. Dan apalagi tujuannya selain melanggengkan kekuasaan sebagai ‘pemilik’ negara beserta penduduk-penduduknya. Bagaimana tidak, dengan skenario penyematan konotasi negatif seperti itu saja pemerintah Orde Baru seakan-akan sudah menjadi pemain catur dengan wilayah negara Indonesia sebagai papannya dan warga negara sebagai pion! Pion-pion ditubrukkan satu sama lain, dibuat memakan satu sama lain, menjajah satu sama lain.

Penyematan konotasi negatif itu diikuti dengan penetapan peraturan-peraturan yang mendukung diskriminasi terhadap etnis Cina. Antara lain:

1. Instruksi Presidium Kabinet RI No. 37/U/IN/6/1967 tentang Kebijaksanaan Pokok Penyelesaian Masalah Cina.

2. Surat Edaran Presidium Kabinet RI No. SE-36/Pres/Kab/6/1967 tentang Masalah Cina.

3. Instruksi Presiden No.14/1967 tentang Agama, Kepercayaan, dan Adat Istiadat Cina.

4. Instruksi Presiden No.15/1967 tentang Pembentukan staf khusus Urusan Cina.

5. Instruksi Mendagri No. 455.2-360 tentang Penataan Klenteng.

6. Keputusan Kepala Bakin No. 031/1973 tentang Badan Koordinasi Masalah Cina.

7. SK Menteri Perdagangan dan Koperasi No. 286/1978 tentang Pelarangan Impor, Penjualan, dan Pengedaran Terbitan Dalam Bahasa dan Aksara Cina.

8. Surat Edaran Menteri Penerangan No. 02/SE/Di tentang Larangan Penerbitan dan Pencetakan Tulisan/Iklan Beraksara dan Berbahasa Cina.

9. Aturan tentang status kewarganegaraan seseorang yang memerlukan Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia (SKBRI).

Segalanya dipersulit bagi masyarakat etnis Cina, terutama mereka yang hanya merupakan turunan dan lahir di Indonesia, dan tidak pernah sama sekali menjejakkan kaki di tanah Cina. Semua jasa yang pernah dilakukan kaum etnis Cina terhadap negara, jauh sebelum Suharto dan antek-anteknya mendapatkan rejeki kekuasaan, tidak diakui dan cenderung tidak dibahas agar tidak diketahui oleh masyarakat. Selain itu, orang-orang etnis Cina berarti orang-orang Komunis, karena Mao Tse Tung adalah orang Cina, sehingga mereka pantas dan perlu diberangus.

Lalu apakah diskriminasi terhadap etnis Tionghoa sekarang sudah berakhir? Jawabannya -menurut hemat saya- tidakĀ  bisa dikatakan ya 100% atau tidak 100%, karena kecenderungan etnosentrisme memang bisa dibilang sulit untuk dihapuskan sepenuhnya, tidak peduli betapa berkembangnya suatu lingkungan masyarakat secara ekonomi, atau keilmuan dan teknologi sekali pun. Sebagai penutup, saya akan mengutip tulisan di artikel sebelumnya tentang Tionghoa sebagai renungan bersama.

Sekali lagi, sebagai masyarakat penikmat ampas kopi rezim sebelumnya, kita sebenarnya diberi pilihan untuk mencuci ampas tersebut atau terus meminumnya sampai mulut bahkan isi tubuh kita kotor dengan sampah tersebut. Kita perlu berkaca sebelum mengagungkan diri sendiri hanya karena warna kulit dan mata yang lebar. Harusnya sikap dan pemikiran karatan disapu oleh gelombang sejarah dan penjajahan sosial berhenti sampai kopi itu habis.