Saat saya masih kecil, saya sering sekali merinding setiap kali berkunjung ke Museum Brawijaya, Malang. Museum yang dikelola angkatan darat itu memang menyimpan beberapa artefak sejarah yang mengerikan, mulai dari sebongkah batu yang dipakai memukul kepala anggota PKI sampai meninggal, pakaian-pakaian perang dengan lobang peluru, sampai gerbong maut.

Ilustrasi Tragedi 1965-66. Sumber: Sejarah Gerakan Kiri Indonesia untuk Pemula

Gerbong maut itulah yang membuat saya merinding setiap kali berkunjung ke sana, apalagi jika mengintip ke dalamnya yang sempit dan gelap. Saya tidak akan menjelaskan kisah sejarah dari gerbong maut itu dalam tulisan ini, karena saya tidak ingin membahas dosa kolonialisme Belanda kali ini. Lalu dosa lain apa yang ada hubungannya dengan gerbong maut? Setelah Indonesia berhasil sepenuhnya merebut kemerdekaannya setelah diusik lagi oleh negara-negara barat yang tidak rela negara bekas jajahannya mampu berdikari, gerbong maut memang tidak pernah digunakan lagi. Bendanya menjadi saksi sejarah, di pajang di salah satu museum sejarah modern di kota Malang. Namun pemerintah pasca kemerdekaan, yakni Orde Baru, punya dosa lain yang serupa, yakni daftar maut.

Apakah daftar maut itu bisa dilihat fisiknya seperti gerbong maut? Sayangnya tidak. Namun apakah daftar maut itu sama mengerikannya dengan gerbong maut? Saya rasa bahkan jauh lebih mengerikan, karena berisi puluhan sampai ratusan nama orang-orang Indonesia yang ‘perlu’ ditangkap atau dieksekusi menurut pemerintah Orde Baru yang agung. Tidak seperti dosa kolonialisme asing dengan salah satu artefak sejarahnya gerbong maut yang mudah untuk diakui, dosa daftar maut Orba tidak mau dibuka begitu saja dengan blak-blakan.

Seperti yang telah disampaikan dalam putusan sidang IPT ’65, terdapat keterlibatan negara lain dalam kejahatan kemanusiaan pada 1965-66 di Indonesia yang bisa disebut dengan ‘genosida’ itu, antara lain Amerika Serikat, Britania Raya, dan Australia. Terkait dengan daftar maut, Amerika Serikat dengan CIA memainkan peran yang sangat penting karena mereka yang menyusunnya dengan pengetahuan dan dukungan penuh dari pemerintah Indonesia kala itu. Adalah Robert J. Martens, seorang agen CIA yang menjabat sebagai Perwira Politik di Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta yang telah bekerja keras menyusun daftar itu selama periode waktu dua tahun 1963-1965. Data pendukung daftar maut Orde Baru diperoleh dari Martens dari sekutu CIA yang merupakan orang Indonesia juga, dan penyusunannya didukung sepenuhnya oleh seluruh pegawai CIA. Dari tangan Martens, daftar tersebut secara bertahap diserahkan kepada ajudan Adam Malik, yang kemudian naik ke Adam Malik, lalu sampai kepada bos besar Suharto.

Suharto yang berdiri di podium dan memberikan perintah dengan mudah kepada bawahan-bawahannya tidak perlu turun ke daerah untuk melihat tanah dan sungai yang berganti warna menjadi merah. Ia juga tinggal mengintip daftar maut yang telah dibuatkan oleh agen CIA untuknya, tidak perlu susah payah melakukan sensus. Dan semua perkembangan yang telah dilakukan, baik dalam bentuk penangkapan ataupun pembunuhan akan dilaporkan oleh Ali Murtopo kepada CIA.

Lalu pertanyaan besarnya kemudian darimanakah bisa diketahui adanya daftar maut itu? Informasi terkait hal ini berhasil diungkapkan oleh Katy Kadhane, seorang reporter yang menerbitkan artikel di Washington Post berjudul US Officials List Aided Indonesian Bloodbath in 60s. Artikel serupa ditulis oleh Michael Wines untuk The New York Times, berjudul CIA Tie Asserted in Indonesian Purge yang validitasnya semakin diperkuat dengan dibukanya akses terhadap dokumen rahasia pemerintah Amerika Serikat periode tahun 1965-66.

Namun seperti yang telah disebutkan di atas, dosa Orde Baru ini memang tidak mau diakui dengan begitu saja, seperti anak kecil polos yang mengaku mencuri gula-gula. Sejumlah pejabat CIA yang namanya tercantum dalam artikel-artikel surat kabar ternama itu membantah memiliki keterkaitan dengan daftar maut genosida 1965-66, termasuk juga Marshal Green, duta besar Amerika Serikat untuk Indonesia di Jakarta, yang membantah dengan menyatakan bahwa tragedi 1965-66 itu masih tidak jelas antara benar-benar tindakan yang disengaja atau spontanitas masyarakat. Martens, sebagai penyusun data daftar maut, juga menepis tuduhan keterlibatannya dalam genosida 1965-66, dengan alasan bahwa bukan untuk urusan itu CIA berada di Indonesia dan daftar itu terbitan langsung yang dibuat PKI. Padahal jelas menurut sebuah dokumen yang ditandatangani oleh Green, bahwa merekalah orang-orang di belakang daftar maut dan bertanggungjawab dalam memberikan daftar tersebut kepada pemerintah Orde Baru.

Penyusunan daftar maut memang bukan hal yang baru dan aneh untuk Amerika Serikat dengan CIA-nya pada saat itu. Sebelum membantu pemerintah Orba dengan lapang dada, mereka pernah menerapkan untuk kepentingan langsung negara itu di Vietnam, Guatemala dan Irak. Lalu siapa saja nama-nama yang tertulis dalam daftar maut itu? Sulit untuk menjabarkannya satu persatu, namun telah ditemukan beberapa tokoh-tokoh pergerakan yang penting seperti pemimpin Partindo, dan simpatisan penting SOBSI dan tentu saja, PKI.

Sampai saat ini belum mudah untuk memaparkan secara terperinci bagaimana pengaruh dari daftar maut itu dalam proses penumpasan komunisme, namun tentu menilik kisah dari para tahanan politik sebagai penyintas dari tragedi 1965-66 juga merupakan hal yang penting. Dalam beberapa karya otobiografi eks-tapol yang pernah saya baca seperti Nyanyi Sunyi Seorang Bisu, Memoar Pulau Buru, dan Dari Salemba ke Pulau Buru, juga potongan-potongan cerita dari eks-tapol, mereka tidak pernah menyatakan secara eksplisit tentang adanya daftar maut itu secara fisik, namun mereka paham bahwa mereka masuk ke dalam suatu daftar terstruktur yang terlihat dari nomor foto yang menggantikan nama mereka, kloter pemberangkatan ke kamp pembuangan, dan penyusunan tahanan ke dalam unit-unit. Semuanya mengarah pada suatu indikasi bahwa upaya pemberangusan komunis 1965-66 bukanlah sesuatu yang spontan, seperti pembelaan yang disampaikan Green.

Dan begitulah, sesungguhnya saya pun merasa merinding saat menuliskan artikel ini, membayangkan skenario busuk yang berlangsung di panggung kekuasaan politik, sama saat melihat gerbong maut di Museum Brawijaya. Busuk karena merancang suatu kejahatan kemanusiaan yang sama sekali tidak beradab, menyeleweng dari Pancasila dan secara ironis dijadikan tameng oleh Orde Baru selama tiga dekade untuk mempertahankan kekuasaan. Dosa kolonialisme dengan gerbong mautnya itu terbukti telah dihidupkan kembali oleh anak bangsa untuk membunuh anak bangsa yang lain di zaman pasca kemerdekaan.