Salah satu pondasi mendasar yang digunakan Orde Baru untuk membangun kekuasaan adalah kebohongan dan kudeta militer. Suharto terbukti berupaya menambah-nambahi kesalahan yang pernah dilakukan pemerintah Orde Lama, dengan tujuan untuk membenarkan tindakan kudeta yang telah dilakukannya dan tentunya mendapatkan dukungan atas rencana-rencana jahat yang siap diluncurkannya. Suharto menekankan sistem pemerintahan Nasakom yang ditetapkan oleh Sukarno sebagai suatu kesalahan besar yang telah dilakukan Orde Lama dalam pidatonya pada 16 Agustus 1967.

Penataran P-4. Sumber: solopos.com

Ia juga mencoba meyakinkan bahwa nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 sesuai dengan semangat dan jati dirinya. Dari mulutnya yang manis, Suharto meyakinkan bahwa pemerintahan yang dipimpinnya bertujuan mengembalikan lagi tatanan seluruh kehidupan rakyat, bangsa dan negara pada kemurnian penerapan Pancasila dan UUD 1945. Menurut pengakuan Frans Seda, seorang mantan petinggi Orde Baru, Demokrasi Pancasila merupakan demokrasi politik dan demokrasi ekonomi. Sistem tersebut pernah dijanjikan sebagai suatu solusi yang mampu menjamin hak azasi rakyat Indonesia dan pada saat yang sama juga mensejahterakan mereka secara ekonomi maupun politik.

Dalam kondisi negara yang sedang dipenuhi dengan kekacauan dalam berbagai bidang, tentunya perkataan tersebut seakan menjadi angin segar bagi sebagian besar masyarakat Indonesia. Ya, masyarakat Indonesia yang tidak tahu menahu sandiwara apa yang sedang dipersiapkan oleh jenderal itu untuk menimbun kekayaan pribadi dari keringat rakyat. Dalam hal ini, ABRI dijadikan garda terdepan yang dianggap bisa membenahi seluruh kekacauan yang terjadi di Indonesia gara-gara pemerintah Orde Lama. Tentu kita tidak bisa lupa peran kekuatan militer dalam operasi pemberangusan komunisme pada 1966, yang kemudian disusul dengan penetapan dwi fungsi militer yang semakin memperkuat otoritas lembaga tersebut. ABRI adalah pelindung negara dan penyelamat Pancasila, begitulah bagaimana pemerintah Orba mencoba menunjukkan bahwa prajurit-prajurit itu bukanlah jagal yang telah membunuh masyarakat sipil.

Salah satu program yang dilaksanakan oleh Orde Baru sebagai upaya penerapan Pancasila yang paling terkenal adalah Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila, lebih dikenal sebagai P4. Penataran P4 ini menjadi lauk sehari-hari para pelajar zaman Orde Baru seperti layaknya agenda menonton film ‘Pemberontakan G30S/PKI’ sebagai media propaganda yang bisa dibilang jitu. Bagaimana tidak, sejak tingkatan sekolah menengah, pelajar Indonesia disuguhkan dengan kebohongan yang manis namun enak diterima, sekali lagi tentang jasa Suharto dan ABRI yang telah bersusah payah menebus kesalahan Sukarno dalam menerapkan Pancasila dan UUD 1945. Gagasan Ekaprasatya Pancakarsa pertama kali disampaikan oleh Suharto pada 12 April 1976 sebagai pedoman nasional untuk menghayati dan mengamalkan Pancasila, suatu program yang kemudian dijadikan tunggangan politik oleh pemerintah Orde Baru. Bahkan juga bisa dibilang bahwa Pancasila yang diagung-agungkan itu dikendarai oleh rezim Orba untuk memunculkan wajah yang bersih dan manis di hadapan rakyatnya.

Lalu pada kenyataannya, apa yang telah digembar-gemborkan pada pidato kenegaraan di awal naiknya kekuasaan Suharto hanyalah omdo (omong doang). Yang katanya kesejahteraan rakyat yang berkesesuaian dengan Pancasila dan UUD 1945 cuma tirai indah yang menutupi dialog dan sandiwara kebusukan kerakusan politik Suharto dan antek-anteknya. Swasembada beras tidak lain adalah penjajahan terhadap tradisi kuliner masyarakat tradisional dan perusakan lahan menurut ilmu pertanian. Kemudian kesejahteraan rakyat yang berdasarkan pada hak azasi manusia jelas merupakan suatu cita-cita yang seakan begitu jauh di awang-awang. Pancasila telah dijadikan tameng dan juga kuda tunggangan yang kuat serta gagah oleh rezim Orde Baru, namun terkadang kita enggan mengakuinya karena takut dituduh melecehkan. Yang perlu kita sadari sekarang adalah bahwa upaya pembukaan kebenaran memang akan dianggap pelecehan oleh pelaku kejahatan itu.