Sebelum Dharma Wanita, Indonesia sudah punya Gerwani sebagai organisasi perempuan yang aktif pada tahun 1950-1960an sebelum akhirnya diberangus bersamaan dengan dikutuknya semua organisasi dan kelompok yang dianggap bersaudara dengan PKI dan kekomunisan. Secara organisasi, keanggotaan  kedua organisasi perempuan tersebut memang berbeda jauh, apalagi jika dilihat menggunakan kacamata kelas sosial. Gerwani tidak hanya beranggotakan perempuan-perempuan yang memiliki latar pendidikan formal yang pada saat itu masih cukup sukar untuk dicapai.

Namun Gerwani juga mewadahi perempuan-perempuan yang hanya mengenyam pendidikan sampai Sekolah Rakyat atau bahkan tidak bersekolah sama sekali. Organisasi ini dikenal aktif membahas isu-isu feminisme, hak buruh, dan reformasi hukum pernikahan yang dianggap merugikan perempuan sebagai insan manusia dalam lingkup individual maupun sosial. Dan setelah pemerintah Orde Baru berhasil membekukan semua kegiatan Gerwani dan membentuk imaji negatif tentang organisasi tersebut, sebuah kelompok perempuan baru dianggap perlu untuk dibentuk.

Belum diketahui apakah pembentukan Dharma Wanita Persatuan pada 5 Agustus 1974 oleh Ketua Dewan Pembina  KORPRI saat itu, Amir Machmud, memang bermaksud untuk menggantikan Gerwani secara langsung dan mengisi kekosongan keberadaan organisasi perempuan pada saat itu. Namun yang jelas, ada perbedaan mencolok dari keduanya. Dharma Wanita dianggotai para istri para pegawai organisasi pemerintah sipil, intinya para istri birokrat. Organisasi ini bersandingan dengan Dharma Pertiwi yang merupakan kelompok istri para serdadu tentara. Jika melihat strategi-strategi politik Orde Baru untuk melanggengkan kekuasaan, sebenarnya pembentukan Dharma Wanita tidak lain merupakan upaya pemerintah kala itu untuk menggalangkan dan ‘menjinakkan’ perempuan agar menjadi bagian dari pendukung Orde Baru.

Aktivitas dan tujuan Dharma Wanita dibuat bebas dari bau-bau politik, atau depolitisasi, namun dalam beberapa kesempatan digunakan sebagai kaki tangan partai Golongan Rakyat untuk mendapatkan suara dan dukungan dari kalangan istri birokrat. Disamping itu, kesibukan utama organisasi ini berkutat dengan urusan-urusan rumah tangga yang bermuara pada cita-cita untuk melayani dan memuaskan suami. Jika dianalisis menggunakan kacamata studi gender, aktivitas keorganisasian Dharma Wanita jelas merupakan gambaran penurunan gerakan perempuan di Indonesia. Bukan berarti bahwa urusan rumah tangga memiliki nilai terendah dalam kajian gender dan keperempuanan, namun perlu disadari bahwa pada generasi sebelum Orde Baru, sudah banyak tokoh dan organisasi perempuan yang tidak hanya berkutat pada urusan domestik, dan masuk ke ranah-ranah yang pernah dianggap ‘hanya bisa dikuasai laki-laki’, misalnya politik dan pendidikan. Bahkan seorang Kartini pada berpuluh tahun sebelum dibentuknya Dharma Wanita telah menyuarakan semangat bagi perempuan untuk menjadi bangkit dan berani. Dan depolitisasi visi misi dan kegiatan Dharma Wanita kecuali hanya yang terkait dengan dukungan terhadap Golkar, bisa dianggap sebagai upaya Orde Baru untuk mengembalikan gerakan perempuan seperti pada zaman kolonial, yakni sebagai objek bukan subjek.

Selain itu, nilai yang dibentuk oleh Orde Baru tentang feminitas adalah bahwa perempuan yang baik adalah mereka yang mengabdikan dirinya sendiri hanya untuk keperluan domestik, yakni sebagai istri atau ibu rumah tangga, bukan sebagai ‘perempuan’, tidak peduli apa yang dilakukannya. Dan sesungguhnya Dharma Wanita tidak bisa dikatakan sebagai organisasi pemberdaya perempuan, karena para anggotanya hanya dinilai menurut jabatan yang dimiliki oleh suami mereka. Singkatnya, perempuan anggota Dharma Wanita adalah perempuan yang memenuhi nilai ideal karena menjadi ‘pengikut’ dari suami mereka.

Akhirnya sebagai konsekuensinya, masyarakat sendiri pun, terutama yang berada di luar lingkaran keanggotaan organisasi tersebut, merasa bahwa keberadaan Dharma Wanita kurang ada manfaatnya untuk masyarakat luas, bahkan mereka sering dianggap sebagai ibu-ibu pejabat yang suka dandan dan berkumpul hanya untuk acara seremonial yang tidak penting. Hebatnya, organisasi perempuan ini berhasil bertahan sampai sekarang, walaupun tidak lagi digerakkan untuk memberikan dukungan terhadap Golkar. Namun nilai-nilai tentang perempuan ideal yang sempat digalakkan Orde Baru dengan menggunakan Dharma Wanita sebagai representasi terbukti masih mempengaruhi pola pikir masyarkat Indonesia saat ini terkait relasi gender dan femininitas.