Istilah ‘dibon’ memang bukan merupakan satu kata utuh, melainkan terdiri dari awalan ‘di-‘ dan kata utamanya adalah ‘bon’. Bon dalam penggunaan sehari-harinya pun memiliki beberapa pengertian, terutama dalam bidang ekonomi. Pertama bon dimaknai sebagai kertas yang digunakan sebagai bukti pembayaran atas suatu komoditas yang telah diperdagangkan. Kedua, juga diartikan sebagai hutang atas komoditas yang dibeli. Biasanya penjual warung-warung kecil tidak keberatan jika tetangganya ‘ngebon’ dulu saat membeli barang dagangan.

Penjara Lowokwaru (tahun tidak diketahui) sumber: jelajahmalangku.blogspot.com

Tapi dalam kamus Orde Baru, bon tidak hanya berkaitan dengan transaksi ekonomi dan perdagangan barang jasa, karena juga digunakan dalam lingkup sosial kemasyarakatan, tepatnya di dalam gedung penjara.

Apa yang terjadi dalam penjara Orde Baru? Apakah perdagangan senjata atau obat-obatan terlarang seperti yang marak terjadi saat ini? Jawabannya jauh dari itu. Bon di masa Orde Baru berkaitan erat dengan hilangnya nilai manusia seorang tahanan politik. Setelah pecahnya 30 September 1965, penjara-penjara daerah di berbagai kota menjadi penuh sesak. Disamping meningkatnya kriminalitas yang berhubungan erat dengan permasalahan sosial masyarakat Indonesia pada saat itu, pemerintah Orde Baru juga sedang galak-galaknya memberangus segala hal yang ada hubungannya dengan komunisme, sampai menetapkan sistem penangkapan tahanan politik bagi mereka yang terduga berhubungan dengan peristiwa G30S.

Saya sempat melakukan penelitian singkat tentang bagaimana penjara Lowokwaru di Malang menerima tahanan politik semasa Orde Baru dengan menanyai salah satu mantan sipir penjara. Pada saat itu, informan bertugas sebagai sipir penjara Lowokwaru untuk tahanan kriminal, sampai pada akhir tahun 1965 sampai awal 1966, tahanan politik Orde Baru mulai didatangkan ke sana. Jumlahnya terus bertambah dan mereka dipisahkan dari para tahanan non-politik. Menurut pengakuan informan, tidak terlalu banyak yang diketahui oleh sipir penjara tahanan ‘biasa’ karena penjagaan untuk tahanan politik dilakukan oleh serdadu tentara dan segala urusan yang berkaitan dengan tapol memang seakan sengaja dipisahkan dari pengetahuan kalangan petugas penjara yang lain. Mereka dikumpulkan di sel tersendiri, mendapatkan perlakuan tersendiri dalam hal jatah makanan, dan jika ada besuk pun tidak dibarengkan dengan tahanan non-politik.

Informasi tentang tahanan yang dibon malah saya dapatkan dari informan lain, yang menceritakan bahwa salah satu dari ‘teman’ tahanan politik kakek saya sempat dibon saat berada di penjara Lowokwaru. Sederhananya, dibon adalah dipinjam. Jadi para tahanan yang ‘terpilih’ dipinjam oleh pihak-pihak tertentu yang bisa dari kalangan penegak hukum seperti polisi atau tentara, untuk menjadi terdakwa atas kasus kejahatan lain. Saya contohkan skenario seperti ini. Semisal ada kasus pembunuhan terhadap seorang tokoh masyarakat di suatu daerah yang dilakukan oleh sesama kaum elit untuk kepentingan kekuasaan. Tentu saja pelaku tidak ingin ditangkap dan diadili atas tindakan yang telah dilakukannya, karena yang dilakukannya adalah bagian dari strategi politik. Untuk menutup dosa tersebut, ia -dengan jabatan dan pengaruhnya- bisa meminta kepada pihak penegak hukum untuk ‘ngebon’ tahanan yang sebelumnya sudah mendekam di dalam penjara untuk menjadi tersangka atas kasus pembunuhan tersebut.

Banyak sekali keuntungan yang diperoleh kaum elit dengan adanya pengebonan tahanan tersebut, pertama ia bebas secara hukum, dan yang kedua ia juga bersih secara moral, yang pada akhirnya ia bisa mendapatkan kekuasaan yang telah diinginkan. Begitulah contoh skenario pengebonan tahanan pada masa Orde Baru. Namun kisah yang dialami oleh tahanan yang dibon tidak berhenti pada dipinjam untuk memberikan pengakuan yang tidak benar, karena seringkali ada hadiah-hadiah tidak terduga yang diberikan untuk mereka. Hadiah tersebut adalah siksaan fisik maupun mental yang diberikan oleh penegak hukum. Bahkan tapol perempuan sering mendapatkan pelecehan seksual dari para petugas hukum. Seseorang yang tidak melakukan kesalahan seperti yang dituduhkan pasti memiliki kecenderungan untuk membela diri, dan hal tersebut dijadikan alasan untuk membenarkan siksaan yang dijatuhkan atas tahanan yang dibon itu. Alhasil, begitu transaksi ngebon selesai, tahanan akan kembali ke selnya dengan keadaan tidak lagi sempurna, entah luka, cacat fisik, atau gangguan mental.

Di masa Orde Baru, tahanan politik dikenal sering sekali menjadi sasaran untuk dibon, mengingat kerentanan nyawa dan diri mereka. Sebagian besar dari mereka dari awalnya sudah tidak tahu kesalahan mereka sampai dituduh komunis dan dibui, ditambah lagi beberapa menjadi sasaran dibon untuk memberikan keterangan palsu. Kesempatan untuk membela diri benar-benar direnggut, diperparah dengan diharuskan bertanggung jawab atas kesalahan yang tidak pernah diketahui apalagi dilakukannya. Dan sampai sekarang masih saja ada yang membenarkan penangkapan, penahanan, dan penyiksaan terhadap tapol di masa Orde Baru, suatu bukti kebiadaban kemanusiaan belum berakhir sampai sekarang.