Dalam artikel sebelumnya, saya sudah pernah membahas tentang ABRI. Namun mengingat betapa besarnya ‘peran’ ABRI dalam sejarah Orde Baru, maka pembahasan tentang Dwifungsi ABRI saya rasa penting untuk dijadikan satu tulisan yang terpisah. Penerapan Dwifungsi ABRI menjadi suatu fenomena penting yang perlu dikaji karena memiliki pengaruh yang cukup besar dalam pembentukan hegemoni peran dan -yang paling penting- pencitraan ABRI dalam sejarah modern Indonesia.

A.H. Nasution dan Prabowo (Sumber: Kompasiana)

Drama pergantian kekuasaan dari Sukarno ke Suharto yang terjadi antara tahun 1965-1967 tidak bisa dibilang sebagai suatu proses pengalihan yang bersih dari kekerasan. Operasi penumpasan komunisme pasca G30S bahkan telah diakui sebagai suatu tindakan genosida oleh keputusan majelis Internasional People’s Tribunal 1965 yang merupakan tanggung jawab negara -walaupun sampai sekarang semua saran yang diberikan ditolak oleh negara-. Peran ABRI sangatlah besar selama operasi tersebut, dan tidak bisa dipisahkan dari praktik penerapan Dwifungsi ABRI pada periode kekuasaan Orde Baru.

Gagasan akan Dwifungsi ABRI pertama kali dicetuskan oleh Jenderal Nasution yang awalnya dipraktikkan di divisi Siliwangi. Menurut Ali Murtopo, ABRI memang sejak pertama kali dibentuk dan selama perkembangannya tidak hanya menjadi alat pertahanan dan keamanan (hankam) negara, namun juga alat pengendali politik. Di sinilah bagaimana Dwifungsi ABRI bekerja dengan seakan-akan tanpa gangguan dan dibenarkan secara mutlak. Data yang dikumpulkan oleh David Jenkins menunjukkan bahwa pada pertengahan 1970an saja, terdapat 20.000 personel militer yang sebagian besar berasal dari kesatuan Angkatan Darat yang masuk ke ranah politik, mulai dari menteri sampai duta besar, gubernur, dan camat, dan bahkan di ranah ekonomi seperti direktur BUMN dan pejabat bank.

Masuknya para serdadu tentara ke dalam ranah di luar hankam tidak hanya menyebabkan berkurangnya kesempatan masyarakat sipil untuk memiliki karir, namun juga terbukti mendorong maraknya kasus korupsi di dalam tubuh pemerintahan dan sektor ekonomi yang merugikan rakyat, namun tidak ditindak secara tegas menurut kerangka hukum. Yang menarik adalah bahwa pemerintah Orde Baru lebih sering mempropagandakan bahwa ancaman keamanan nasional datangnya dari dalam negeri. Misalnya seperti kejahatan yang dilakukan preman, dan akar-akar komunisme di lapisan masyarakat, dan hal tersebut sebenarnya membuka jalan untuk membenarkan praktik Dwifungsi ABRI untuk berkuasa baik di ranah hankam dan non-hankam. Intinya, barisan militer pada rezim Orde Baru menjadi alat kekuasaan dengan diterapkannya Dwifungsi ABRI.

Selain kekuatan ABRI yang besar dalam kontrol hankam, mereka juga mendapatkan suatu ‘anugerah’ pembenaran dan kebebasan mutlak untuk melakukan penindasan terhadap masyarakat. Salah satu contohnya adalah pembenaran atas tindakan kejahatan kemanusiaan pada ratusan ribu masyarakat Indonesia yang ditangkap, dipenjara, dan bahkan dieksekusi tanpa proses peradilan karena dianggap berafiliasi dengan komunisme. ABRI dibenarkan untuk semua tindakan tersebut, karena memegang otoritas hankam yang tidak bisa dipatahkan oleh pihak manapun.

Sekarang jika kita lihat pada momentum pasca kejatuhan Orde Baru, secara tertulis memang praktik Dwifungsi ABRI tidak lagi diterapkan, namun kekuatan militer di berbagai daerah masih dianggap suatu solusi untuk alih-alih menjaga ‘stabilitas dan keamanan negara’. Misalnya masih ada saja serdadu aktif yang dijadikan bagian dari struktur politik masyarakat sipil seperti RT/RW dan camat. Bahkan dalam pemberitaan pun, tokoh-tokoh militer yang pernah terkait dengan isu-isu kejahatan kemanusiaan di masa lalu masih digambarkan sebagai sosok pahlawan yang telah menjaga keutuhan negara. Secara mental, negara kita masih tidak bisa atau tidak mau jauh-jauh dari keagungan militerisme yang dianggap gagah dan berjasa, dan hal tersebut tidak lain adalah untuk membentuk pencitraan ABRI atau TNI yang masih pantas untuk terlibat di dalam ranah non-hankam negara Indonesia dan membenarkan apa yang telah mereka lakukan di masa lalu.