Istilah eks-tapol di Indonesia merujuk pada sekian ratus orang yang ditangkap dan ditahan oleh pemerintah Orde Baru karena tuduhan samar. Saya bisa mengatakannya sebagai tuduhan samar karena memang sedikit sekali atau hampir tidak ada bukti orang-orang yang dijadikan tahanan politik itu terlibat dengan G30S. Setelah menjadi tahanan, status mereka berubah menjadi eks-tapol, dengan kehidupannya sendiri yang tidak bisa dibilang mudah.

Tahanan politik perempuan di Kamp Plantungan. sumber: ypkp1965.org

Penangkapan terhadap orang-orang tertuduh tersebut dilakukan pemerintah pada akhir tahun 1965 sampai 1966 di berbagai daerah di Indonesia. Para tahanan itu berjenis kelamin pria dan perempuan, usianya beragam. Ada yang masih bahkan terlalu mudah untuk mengetahui apa itu G30S, dan juga tidak sedikit yang sudah terlalu lemah untuk hidup beberapa tahun. Di Indonesia, ada dua tempat yang dijadikan kamp untuk memenjarakan para tahanan tersebut, yakni di Pulau Buru dan Plantungan.

Setelah sekian tahun hidup dalam penjara tanpa adanya proses hukum, para tahanan itu dilepaskan pada akhir 1970-an karena desakan internasional. Mungkin jika tidak ada tekanan yang berarti, pemerintah Orde Baru tidak akan melepaskan rakyatnya sendiri yang diperlakukan tidak manusiawi itu. Dan istilah ‘pelepasan’ dari penjara memang lebih tepat untuk mewakili apa yang dialami para tapol itu, karena mereka tidak sepenuhnya dibebaskan setelah menjadi eks-tapol.

Setelah kembali ke lingkungan mereka masing-masing, para eks-tapol masih harus melakkukan wajib lapor ke kantor militer terdekat secara rutin. Hal tersebut untuk memastikan bahwa mereka tidak bekerja di ranah profesional seperti guru atau pegawai negeri. Para eks-tapol hanya bisa bertahan hidup dengan bekerja secara lepas tanpa terlibat dalam organisasi apapun, karena mereka dianggap masih berbahaya di lingkungan masyarakat. Namun pada kenyataannya bekerja secara lepas pun masih saja dipaparkan dengan berbagai permasalahan. Contohnya mereka yang bekerja sebagai penulis atau seniman. Banyak dari mereka yang masih harus berkarya dengan nama samaran agar bisa diterima oleh surat kabar, penerbit, atau panitia lomba.

Selain itu, desas desus yang santer di kalangan masyarakat tentang citra komunis dan atheis yang dilekatkan pada eks-tapol membuat mereka tidak bisa bergeak dengan leluasa. Tidak jarang dari mereka yang mendapatkan perlakuan diskriminatif saat mengurus keperluan administrasi, karena status mereka memang dicantumkan di kartu tanda penduduk. Masyarakat sekitar juga merasa tidak salah untuk menyampaikan olokan kepada para eks-tapol itu. Para eks-tapol tersebut sering dituduh tidak beragama sehingga dianggap tidak bermoral, dituduh sebagai komunis sehingga tidak cinta pada negara; serta tuduhan-tuduhan lain yang tidak benar namun terus disebarkan dan dipertahankan.

Bahkan turunan eks-tapol juga harus ikut menanggung dosa yang dibuat-buat untuk menjadi ada itu. Mereka tidak bisa menjadi pegawai negeri, dan beberapa dipersulit untuk berkuliah di kampus negeri. Bahkan mereka yang sudah bekerja bisa dikeluarkan begitu saja karena memiliki hubungan kekeluargaan dengan mantan eks-tapol. Dosa dan hukuman turunan yang diberikan kepada eks-tapol oleh pemerintah Orde Baru melebihi kejahatan kemanusiaan yang pernah dilakukan rezim di negara-negara lain.

Status eks-tapol yang tertera di kartu identitas memang sudah dihapuskan, walaupun tanpa pasal yang tertulis secara jelas tentang penghilangan status tersebut. Beberapa hal memang telah berubah menjadi lebih baik. Dosa dan hukuman turunan itu tidak lagi berlaku. Namun ada pola pikir yang masih belum berubah, sistem yang bekerja dalam kepala individu manusia. Yakni bahwa eks-tapol masih belum bisa dianggap sebagai bagian dari masyarakat, karena mereka sepenuhnya dan seumur hidupnya adalah pendosa.

Pemikiran semacam itu adalah salah satu hal yang masih menjadi warisan Orde Baru sampai saat ini. Hal tersebut terbukti dari bagaimana para mantan tahanan politik masih sering mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan dalam proses mereka untuk mencari keadilan. Padahal jumlah mereka yang bertahan akan terus berkurang seiring berjalannya waktu. Jika perjuangan para eks-tapol untuk mengembalikan apa yang tersebut dalam Pancasila sebagai “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” tidak diteruskan, maka pola pikir kebencian pun tidak akan ada ujungnya.