Pilihan apa yang dimiliki oleh orang-orang Indonesia yang dituduh termasuk dalam golongan kiri oleh rezim Orde Baru? Bisa dibilang cukup banyak, dan semuanya bukanlah pilihan yang menyenangkan. Antara dipenjara, dieksekusi, disiksa, atau dibuang. Rezim Orde Baru punya dua tempat pembuangan bagi para tapol di dalam negeri, yakni Pulau Buru untuk tahanan laki-laki dan Kamp Plantungan untuk tahanan perempuan. Naasnya kehidupan mereka selama menjadi tapol telah banyak dijadikan bahan tulisan setelah kekuasaan Orde Baru runtuh. Namun ada kisah pembuangan lain yang kurang tersentuh, yakni kehidupan para eksil.

Sejarawan Bonnie Triyana menyebut eksil sebagai mereka yang terhalang pulang akibat peristiwa Gestok 1965. Pada tahun 1950-an sampai awal 1960-an Presiden Sukarno mengirim beberapa intelektual Indonesia ke beberapa negara dengan membawa tugas negara. Setelah drama pemindahan kekuasaan ke tangan Suharto, tindakan represif dilakukan oleh pemerintah Orde Baru dalam operasi penumpasan komunisme di Indonesia. Sebagai konsekuensinya, terjadi penangkapan, pemenjaraan, penghilangan, dan pembunuhan di berbagai daerah pasca G30S. Beberapa tokoh yang sedang berada di luar negeri sebagai utusan Sukarno dituduh memiliki keterkaitan dengan pihak komunis atau keterlibatan dengan kejadian 30 September, sehingga pemerintah Orde Baru mencabut paspor mereka.

Kesetiaan para utusan negara terhadap Sukarno ternyata membawa musibah bagi mereka karena dijadikan alasan bagi pemerintah Orde Baru untuk mencabut izin kepulangan mereka ke tanah air. Pada titik itulah status mereka yang sebelumnya ‘utusan negara’ berubah menjadi ‘eksil’. Bagi mereka yang memiliki kecintaan yang tinggi pada tanah airnya, pencabutan paspor tidak hanya menyulitkan mereka secara administratif, tetapi juga melukai perasaan mereka sebagai nasionalis yang ingin turut serta mengembangkan negaranya.

Eksil pun merasakan tekanan sebagai tahanan tanpa bui karena tidak memiliki kewarganegaraan dan merasa dicampakkan oleh negaranya sendiri. Pembatasan hak-hak eksil tidak hanya terkait dengan hak sebagai warga negara, namun juga hak dasar seperti berkarya dan mengungkapkan aspirasi. Mereka tidak mendapatkan ruang kebebasan yang sebenarnya merupakan hak mereka, karena direnggut oleh kekuasaan tirani yang lempar batu sembunyi tangan.

Ada anggapan bahwa para eksil tersebut lebih beruntung daripada tapol yang dipenjara di Indonesia, karena mereka tidak mendapatkan siksaan fisik dari petugas penjara dan berada jauh dari Indonesia yang keadaannya sangat kacau pada saat itu. Anggapan tersebut agaknya sama kejamnya dengan tuduhan komunisme yang diberikan kepada mereka oleh pemerintah. Karena menurut penuturan mereka, yang disampaikan melalui tulisan dan telah diterbitkan dalam beberapa buku misalnya Menagerie, para eksil itu tersiksa karena tidak memiliki kewarganegaraan lagi. Hilangnya kewarganegaraan tersebut menyebabkan mereka tidak bisa mendapatkan layanan publik dari Indonesia maupun negara yang menjadi tempat mereka menjadi eksil.

Sobron Aidit, salah satu eksil pun mengaku dalam tulisannya bahwa ia akhirnya mengurus kewarganegaraan Perancis demi bisa mendapatkan akses pada layanan publik. Ditegaskan  olehnya bahwa ia sebagai seorang eksil tidak punya banyak pilihan, dan bukan berarti dengan mengurus kewarganegaraan luar, ia sudah menghilangkan identitasnya sebagai orang Indonesia. Bahkan Sobron mengurusnya agar bisa naik pesawat dan mengunjungi keluarganya di Indonesia. Sehingga tidak lain yang dilakukannya adalah untuk bisa bertemu oleh orang-orang yang ditinggalkannya.

Untuk bertahan hidup, ia mengganti namanya dengan ‘Simon’ dan menulis dengan nama samaran. Karya-karyanya tersebut tetap bisa beredar di media di Indonesia dengan adanya nama samaran tersebut. Karena jelas, jika ia menggunakan nama aslinya, karirnya sebagai sastrawan pada era Orde Lama akan pupus pada saat itu. Sobron pun pada akhirnya meninggal di Perancis.

Dalam kata lain, pemerintah Orde Baru memang memiliki suatu sistem pemenjaraan yang sangat hebat. Mulai dari kamp tahanan di Pulau Buru dan Plantungan, sampai pencabutan warga negara tokoh-tokoh pendukung Sukarno di luar negeri. Walaupun terdengar sepele jika dibandingkan dengan pembunuhan langsung yang berdarah-darah, pencabutan kewarganegaraan oleh pemerintah terhadap rakyatnya juga masuk dalam kategori kejahatan kemanusiaan. Hal tersebut berkaitan dengan perusakan dan penghilangan hak dasar yang dimiliki oleh individu manusia.