Ekspor menjadi salah satu hal penting yang patut dibahas jika kita mendiskusikan sejarah kedaulatan Orde Baru. Hal tersebut berdasarkan pada kenyataan bahwa aspek ekonomi memainkan peran yang sangat penting pada saat itu. Tentu saja ekonomi menjadi salah satu hal yang turut diperhitungkan dan diatur oleh semua periode pemerintahan, namun Orde Baru merupakan pemerintahan yang menjual dirinya sebagai penyelamat ekonomi negara setelah kehancuran di penghujung periode Orde Lama. Salah satu elemen penting yang dianggap mampu membangkitkan perekonomian Indonesia selama rezim Orde Baru adalah praktik ekspor. Namun benarkah ekspor sepenuhnya menyebabkan kesejahteraan rakyat?

Suharto mengikuti panen pertama hasil pertanian tanah kering (Gogorancah) di Nusa Tenggara Barat. (Foto: Istimewa)

Program ekspor masuk dalam tiga kebijakan ekonomi pemerintahan Orde Baru yang terbagi menjadi tiga, yakni Pemulihan Ekonomi (1966-1973), Pertumbuhan ekonomi secara cepat dan intervensi Pemerintah yang semakin kuat (1974-1982), dan Pertumbuhan didorong oleh ekspor dan deregulasi (1983-1997). Oleh karena itu, dapat dilihat bahwa ekspor merupakan salah satu program yang memang menjadi agenda pemerintah Orde Baru sebagai solusi untuk memperbaiki kondisi ekonomi Indonesia. Ekspor sesungguhnya merupakan strategi ekonomi yang dilakukan dalam taraf kecil pada periode pemerintahan sebelumnya.
Ekspor dipilih karena dapat menjadi salah satu cara untuk melakukan reintegrasi Indonesia dengan sistem ekonomi dunia, di samping dengan kembali tergabung sebagai negara penerima dana pinjaman IMF (International Monetary Fund). Hal tersebut merupakan perlawanan besar-besaran atas upaya yang dilakukan Sukarno untuk menjadikan Indonesia tidak bergantung pada negara lain, salah satunya dalam aspek ekonomi. Selama menjadi presiden, Sukarno berusaha keras untuk menghindari bantuan dari negara lain, bahkan dalam bentuk kerjasama bisnis. Salah satu contohnya adalah penolakan Sukarno terhadap tawaran Freeport untuk membangun pabrik di Indonesia.
Namun kemudian segalanya berubah. Pemerintahan Suharto melihat kerjasama internasional merupakan hal yang penting untuk mengembangkan perekonomian Indonesia. Perusahaan-perusahaan asing pun mulai masuk ke Indonesia dengan langkah ringan, disambut dengan jabatan tangan, dan diterima dengan kontrak kerjasama yang berlaku beberapa periode. Tentu saja hasil sumber daya alam Indonesia dijadikan komoditas ekspor yang unggul pada saat itu, termasuk beras dan hasil tambang.
Swasembada beras dan ekspor beras merupakan prestasi besar yang sampai sekarang masih sering dipamerkan sebagai tameng untuk membela pemerintah Orde Baru. Beberapa orang juga mengakui ‘enaknya’ hidup zaman itu karena harga-harga sembako yang terjangkau dan petani mendapatkan perhatian khusus dengan adanya program Repelita. Namun terdapat banyak hal yang pada akhirnya malah menguntungkan presiden beserta antek-anteknya, dan merugikan rakyat Indonesia dalam hal kesejahteraan dan hak asasi.
Pada tulisan sebelumnya, saya sudah membahas kepicikan pemerintah Orde Baru dalam mencapai cita-cita Repelita dengan menjajah sistem bercocok tanam di negara ini. Kerugian yang dialami petani memang tidak dirasakan pada saat itu, namun berimbas pada sistem pertanian saat ini. Selain itu, bukan berita baru lagi bahwa kerjasama dengan perusahaan asing yang dilakukan dengan sangat gencar oleh pemerintah Orde Baru menyebabkan pelanggaran HAM luar biasa terhadap masyarakat asli Papua karena kesewenang-wenangan pihak pabrik Freeport dan pemerintah.
Selain itu, proyek-proyek ekspor yang dikelola oleh pengusaha-pengusaha yang bekerja sama dengan pemerintah Orde Baru rupanya mampu membuka pintu gerbang korupsi dengan sangat lebar. Trik-trik yang digunakan pun bertahan sampai sekarang, dilakukan oleh orang-orang pemangku otoritas dengan rekanan bisnisnya untuk memperkaya diri dengan melakukan ekspor atas komoditas yang bahkan tidak mereka tanam sendiri. Para petani yang dicekoki dengan rayuan ‘akan dijual ke luar negeri’ tentu saja merasa bangga dan mereka tidak diberitahu secara terperinci seperti apa sistem kerja ekspor. Hal tersebut pada akhirnya tetap membuat petani berada dalam kelas ekonomi rendah walaupun hasil panen yang telah mereka pelihara selama ini telah dijual ke luar negeri.
Saat ini Indonesia menjadi salah satu negara Asia yang berusaha mencari celah agar bisa mendapatkan ruang untuk mengirim komoditas ke luar negeri, di tengah alur pergerakan ekonomi yang semakin saling menghimpit dan menjegal. Dan nasib orang-orang yang memelihara, memupuk, merakit, atau menyusun barang-barang tersebut belum juga berada dalam tingkat yang mendekati kenyamanan para pemangku dan pembuat aturan. Jadi sesungguhnya ekspor itu untuk siapa?