Beberapa bulan yang lalu, sekian orang bertanya pada saya bagaimana jika Papua memisahkan diri dari Indonesia, atau bagaimana pendapat saya tentang upaya yang dilakukan beberapa pihak di Papua untuk melepaskan diri dari NKRI. Sebagai orang yang tidak punya keterkaitan ataupun kepentingan langsung dengan proyek ‘pembangunan’ di Papua dan tidak mendukung tokoh politik siapa pun, saya menjawab dengan ringan bahwa saya setuju-setuju saja dengan gagasan tersebut. Namun tentu saja jawaban ringan itu ada alasannya.

Alasan tersebut berdasar pada anggapan saya bahwa apa yang dilakukan oleh beberapa pihak di Papua adalah bentuk kekecewaan mereka atas apa yang telah terjadi pada mereka selama beberapa tahun dan beberapa generasi. Hal ini terutama berkaitan erat dengan berjayanya Freeport. Pemerintah Orde Baru memainkan peran penting dalam kesejahteraan masyarakat Papua sebagai pihak yang meloloskan masuknya perusahaan asing tersebut.

Sejarah PT Freeport Indonesia dapat ditelusuri sejak 1939. Sebuah gunung tembaga di dataran tinggi Mimika pertama kali ditemukan oleh Jean Jacques Dozy, seorang ahli geologi Belanda yang bekerja untuk Shell. Nama Erstberg diberikan oleh Dozy dan penemuan atas gunung tersebut dilaporkan secara publik. Freeport Sulphur, pendahulu Freeport-McMoran Copper and Gold dari Amerika Serikat yang pertama kali tertarik pada Erstberg di tahun 1959.

Perusahaan tersebut telah mempersiapkan rencana agar pemerintah Sukarno menandatangani kontrak proyek gunung Estberg. Namun pemerintah berhaluan pro-komunis di bawah pimpinan Sukarno malah memberikan tawaran yang luar biasa. Sukarno menuntut perusahaan asing tersebut untuk membagi sekitar 70% keuntungan perusahaan untuk Indonesia. PT Freeport Sulphur menganggap hal tersebut tidak akan menguntungkan, sehingga niat mereka pun diurungkan.

Setelah drama pengalihan kekuasaan dari Sukarno ke Suharto, terdapat perubahan besar dalam keputusan penerimaan perusahaan asing ke dalam negeri. Freeport melihat pergantian pemerintahan tersebut sebagai suatu kesempatan untuk mencoba peruntungan yang kedua kalinya. Dan Suharto-lah yang pada akhirnya menandatangani kesepakatan antara kedua belah pihak, negara Indonesia dan perusahaan Freeport. Perlu diingat bahwa pemerintahan Orde Baru di bawah Suharto memang menjadikan kerjasama dengan perusahaan asing sebagai salah satu agenda yang digadang-gadangkan dapat meningkatkan perekonomian negara.

Dengan tercapainya kesepakatan, Freeport menjadi perusahaan asing pertama yang menandatangani kontrak dengan pemerintah Orde Baru pada tahun 1967.

Tidak lama setelah terjalinnya kerjasama antara Freeport dengan Indonesia, konflik antara perusahaan dan penduduk asli Papua mulai menyala. Amungme, Kamoro, Moni, dan Nduga adalah beberapa suku asli Papua yang menderita akibat penjajahan kapitalisme. Tanah mereka dijadikan sebagai wilayah pertambangan Freeport dan menjadi wilayah kekuasaan perusahaan tersebut.

Kekacauan-kekacauan yang terjadi antara masyarakat lokal versus perusahaan asing memaksa pemerintah turun tangan. Papua pun dicanangkan sebagai Daerah Operasi Militer (DOM) pada tahun 1977. Tentara di bawah pengaruh pemerintah Orde Baru bukannya melakukan perlindungan terhadap masyarakat lokal Papua yang tersudutkan, namun malah menjadikan mereka sebagai musuh yang dianggap mengacaukan keamanan daerah.

Dewan Australia untuk Bantuan Luar Negeri telah mengeluarkan laporan pertama mengenai Freeport terkait kasus pelanggaran HAM di Papua, berjudul Masalah di Freeport: Saksi Akun Juni 1994-Februari 1995. Laporan ini menyoroti kegagalan pemerintah Orde Baru untuk melindungi warga negara yang paling dirugikan, terisolasi, dan tereksploitasi. Publikasi tersebut membuka mata internasional, menunjukkan kerjasama yang terjadi antara Freeport dan pemerintah Orde Baru dalam memanfaatkan kekuatan militer untuk melakukan penindasan terhadap masyarakat lokal Papua.

Sehingga apa yang terjadi hingga saat ini adalah sesuatu yang diawali dan dimulai oleh pemerintah Orde Baru. Pertama dengan meloloskan pengajuan kerjasama perusahaan asing untuk mengeruk tanah di Indonesia, dan kemudian menggunakan kekuasaan dan kerakusan untuk menjadikan golongan penduduk asli sebagai musuh negara. Dengan alasan tersebutlah mengapa pertanyaan tentang kemerdekaan Papua agaknya tidak bisa dengan mudah dipatahkan dengan konstruksi nasionalisme yang memang nihil.