Lebih dari lima dekade dari peristiwa berdarah 30 September 1965, sampai hari ini masih saja banyak kontroversi yang berkembang. Mulai dari siapa yang melakukannya, siapa yang menjadi korban, dan kejahatan kemanusiaan yang terjadi pada beberapa tahun setelah hari itu. Kejadian sejarah ini tentu tidak bisa dianggap sebagai hal yang sepele, karena momen ini bisa dianggap seperti sebuah palang besar yang terbuka.

Dengan peristiwa tersebut, Indonesia, sebagai negara yang merdeka dan berusaha menata rumah tangganya, harus menghadapi beberapa pengubahan radikal dalam berbagai aspek. Mulai dari pergantian presiden dengan cita-cita yang baru, perubahan pada konsep sistem politik yang diusung pemerintahan, sampai pergeseran nilai-nilai dalam masyarakat. Pengubahan dan pergeseran yang begitu banyak itu paling tidak mengacu pada satu kecenderungan, yakni anti-komunisme.

Kecenderungan tersebut tentu saja berkaitan erat dengan propaganda politik dan budaya yang digencarkan oleh pemerintah Orde Baru di awal-awal kekuasaan mereka. Paham komunisme, yang di Indonesia diwakili oleh Partai Komunis Indonesia dan organisasi-organisasi underbow, dituduh dan dicanangkan sebagai penyebab utama pembunuhan jenderal yang terjadi pada malam 30 September 1965. Narasi alternatif yang coba ditawarkan oleh pihak lain dikesampingkan bahkan coba dihentikan distribusinya oleh pemerintah Orde Baru.

Dalam aspek politis, propaganda anti-komunisme dilakukan dengan penetapan aturan TAP MPRS Nomor 26 tahun 1966 tentang ‘Pembubaran Partai Komunis Indonesia, Pernyataan sebagai Organisasi Terlarang di Seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia bagi Partai Komunis Indonesia dan Larangan Setiap Kegiatan untuk Menyebabkan atau Mengembangkan Faham atau Ajaran Komunis/Marxisme-Leninisme’. Penetapan aturan (yang belum dicabut sampai hari ini) tersebut selanjutnya berpengaruh pada proses ‘penyucian’ negara Indonesia dari komunisme, yang dilakukan secara masif di berbagai daerah dengan jalan kekerasan.

Praktik penyucian negara dari paham komunisme juga dilakukan melalui pemenjaraan dan pembuangan orang-orang yang dituduh memiliki hubungan dengan organisasi kiri dan terlibat dalam G30S. Beberapa penjara di hampir seluruh daerah di Indonesia, termasuk kamp di Pulau Buru dan Plantungan, menjadi saksi bisu kehidupan para tahanan politik yang diciduk, dan kemudian hidup bertahun-tahun sebagai pesakitan tanpa pernah mendapatkan kesempatan untuk membela diri di hadapan hukum. Di samping itu, pemerintah Orde Baru juga melakukan pencabutan paspor orang-orang kiriman Sukarno ke luar negeri yang dianggap berhaluan kiri, dikenal sebagai eksil.

Selain itu, propaganda anti-komunisme juga digencarkan dalam aspek sosial-budaya, yang dilakukan menggunakan media massa dan media hiburan. Salah satunya yang paling berpengaruh adalah film Pengkhianatan G30S/PKI (1984) yang merupakan program dari pemerintah Orde Baru untuk membentuk narasi tentang kekejaman anggota PKI dan organisasi lain seperti Gerwani dan BTI dalam melakukan pembunuhan jenderal pada malam 30 September 1965. Tidak tanggung-tanggung, film tersebut dijadikan tontonan wajib bagi pelajar di beberapa daerah di Indonesia setiap tanggal 1 Oktober yang dicanangkan sebagai Hari Kesaktian Pancasila.

Baca analisis saya tentang film Pengkhiatan G30S/PKI di laman IslamBergerak.

Sebagai konsekuensinya, terjadi kekacauan pada lapisan masyarakat dalam melihat isu komunisme. Semangat kekeluargaan hampir sama sekali hilang, digantikan oleh rasa takut mati jika tidak membunuh dan kepentingan untuk mendapatkan dukungan karena menjalankan program pemerintah. Tidak jarang saudara yang berhubungan secara darah saling menuduh, melaporkan, bahkan membunuh karena telah termakan propaganda anti-komunis.

Kejatuhan Orde Baru pada tahun 1998 menandai kemunculan tokoh-tokoh dengan narasi-narasi alternatif tentang G30S, paham komunisme, dan praktik penyucian negara. Beberapa riset baik yang dilakukan akademisi luar maupun dalam negeri telah memunculkan hipotesis-hipotesis baru yang berusaha mematahkan konstruksi lama tentang PKI sebagai pelaku utama pembunuhan di malam 30 September. Dan dengan mengingat betapa besarnya pengaruh peristiwa G30S pada perjalanan pembentukan Indonesia sebagai negara dan bangsa, kita perlu menyadari pentingnya refleksi dan investigasi yang bersifat berkelanjutan terhadap peristiwa tersebut.