Pemerintahan Orde Baru dikenal mampu bertahan selama lebih dari tiga dekade karena berjayanya Golongan Rakyat sebagai partai politik yang mengusung Suharto dan sejumlah kroninya. Pertama kali didirikan sebagai sebuah kesekretariatan (Sekretariat Bersama Golongan Karya) pada tahun 1964 dan berpartisipasi dalam pemilihan umum untuk pertama kalinya pada 1971, Golkar kemudian terbukti menjadi salah satu partai politik yang paling besar di Indonesia sampai hari ini.

Kebermulaan pergantian status Golkar dari organisasi non-kepemerintahan menjadi partai politik tidak bisa dipisahkan dari masuknya Suharto ke kancah politik praktis. MPR mengangkat Suharto sebagai presiden Indonesia kedua pada bulan Maret 1968, namun terdapat sebuah permasalahan yang mengganjal. Latar belakang Suharto sebagai seorang anggota ABRI membuatnya tidak memiliki afiliasi dengan partai politik apapun pada saat itu.

Keinginan untuk menciptakan jarak ideologis dengan pendahulunya, Sukarno, mengurungkan niat Suharto untuk tergabung dengan Partai Nasional Indonesia (PNI). Ia pun memutuskan untuk masuk ke dalam tubuh Golkar dan mendiskusikan dengan sobat karibnya, Ali Murtopo, agar Golkar beralih fungsi dari organisasi non kepemerintahan menjadi partai politik. Sejak saat itu, Golkar mulai menunjukkan dirinya sebagai kelompok yang berafiliasi dengan pemerintah dengan menjadikan pencapaian “perkembangan ekonomi” dan “stabilitas negara” sebagai tujuan organisasi. Ali Murtopo -seperti yang diketahui oleh publik- memainkan peranan besar selama rezim Orde Baru, termasuk dalam pembentukan Golkar sebagai partai politik.

Moertopo mulai menjalankan misi ‘mengGolkarkan’ Indonesia dengan memanfaatkan keberadaan sejumlah kelompok yang dapat melakukan tindakan-tindakan represif. Kelompok-kelompok tersebut antara lain adalah militer dan preman yang dikerahkan untuk menyerang pihak oposisi. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya untuk meminimalisir kompetisi politik yang akan dihadapi Golkar pada pemilihan umum beberapa tahun berikutnya.

Pada tahun 1970, Golkar menyatakan partisipasinya dalam pemilu Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tahun 1971. Pada pemilu legislatif , Golkar menang dengan jumlah suara yang unggul secara telak, yakni 34.348.673 suara. Jumlah suara tersebut mengantarkan Golkar menduduki 236 kursi di DPR dan DPRD. Sementara itu, Nahdlatul Ulama berada di posisi kedua dengan jumlah suara 10.213.650, mengindikasikan jumlah selisih suara yang sangat besar pada pemilu tersebut. Dengan jumlah itu, Golkar menduduki sebagian besar kursi DPR dan Suharto dengan mudah dapat melanjutkan periode keduanya sebagai presiden pada Maret 1973.

Selanjutnya, setelah diangkat kembali sebagai presiden untuk periode ketiga pada tahun 1978, Suharto menduduki posisi teratas dalam partai Golkar. Untuk bisa mengendalikan partai tersebut dengan kendali penuh, Suharto diangkat sebagai Ketua Dewan Pembina, sebuah posisi yang bahkan lebih tinggi dari ketua umum partai. Posisi tersebut memungkinkan Suharto mengendalikan jalannya partai secara penuh dengan memiliki seorang ketua umum yang bekerja di bawah perintahnya.

Kemenangan telak Golkar pada pemilu 1971 disusul dengan sejumlah kemenangan pada pemilu-pemilu berikutnya. Selama pemerintahan Orde Baru, Golkar menang dengan persentase 62% (pemilu 1977), 64% (1982), 73% (1987), 68% (1992), dan 74% (1997). Jumlah kemenangan tersebut tidak membuat pemerintah Orde Baru merasa puas. Pemerintah mengeluarkan aturan pelarangan atas sejumlah partai politik dan hanya memperbolehkan dua partai sebagai lawan politiknya, yakni Partai Demokrasi Indonesia (PDI) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Pada kenyataannya, kompetisi politik yang dianjurkan oleh Golkar tersebut tidak lain hanya kedok saja. Pemerintah Orde Baru memegang kendali atas media massa seperti siaran televisi TVRI dan juga surat kabar sebagai media untuk membombardir masyarakat dengan propaganda. Pemilu pun hanya menjadi semacam pertunjukan drama yang dilakukan untuk meyakinkan khalayak bahwa pemerintah Orde Baru menjalankan sistem dan ideologi demokrasi dengan baik. Sementara itu yang terjadi di lapangan adalah pemerintah melakukan tindakan-tindakan represif agar kemenangan mereka dalam pemilihan umum tidak terelakkan.

Kejatuhan Orde Baru pada tahun 1998 diikuti dengan sejumlah reformasi pada sistem pemilihan umum dan penekanan kembali UUD 1945 Pasal 7; “Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan.” Tubuh partai Golkar pun mengalami sejumlah perubahan yang menjadikannya tidak lagi sebagai satu-satunya partai politik yang mendominasi pemilu dan jajaran kursi pemerintahan. Namun terlepas dari hal tersebut, Golkar telah mengukir kisahnya sendiri dalam sejarah perpolitikan Indonesia era modern yang tidak bisa dilupakan begitu saja.