Sejumlah penelitian dan diskusi yang dilakukan oleh para akademisi dan aktivis di bidang kemanusiaan telah berusaha membuktikan kejahatan atas Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia pada periode tahun ’65–’66. Kejahatan atas kemanusiaan dalam skala masif tersebut menjadikan Orde Baru sebagai rezim yang telah secara terstruktur melakukan tindakan genosida. Tapi apakah memang pada saat itu hak asasi manusia tidak ada atau tidak berlaku sama sekali?

Pada kenyataannya, hak asasi manusia masih dapat ditemukan selama rezim Orde Baru. Hanya saja hak tersebut berlaku pada kelompok elit tertentu, terutama yang memberikan dukungan kepada pihak penguasa atau militer. Di tataran kelompok masyarakat tingkat rendah, hal tersebut bisa terlihat dari kecenderungan beberapa orang untuk turut memberikan hukuman sosial kepada mereka yang dituduh sebagai komunis dan/atau ditangkap sebagai tahanan politik. Tidak sedikit dari para eks-tapol dan keluarganya yang mengalami diskriminasi sosial karena status atau “dosa” yang disematkan oleh negara.

Baca juga: Mengenal Orde Baru: G30S

Hal tersebut dialami sendiri oleh keluarga saya yang merasa dipojokkan oleh beberapa tetangga–terutama yang bekerja di kantor pemerintahan–setelah kakek ditangkap pada tahun 1966. Beberapa orang yang sebelumnya menunjukkan peringai ramah dan baik seketika memalingkan muka karena tuduhan komunis itu terpatri seperti kusta yang ditakutkan akan menular dan merusak lingkungan. Mendapatkan surat ‘bersih diri’ merupakan suatu perjuangan tersendiri, padahal petugas administrasi di tingkat kampung sebelunya adalah kawan dekat. Belum lagi dicabutnya hak untuk mendapatkan pekerjaan di bidang profesi bagi eks-tapol dan bersekolah di institusi negeri bagi keturunannya.

Hak lain yang tercerabut dari diri eks-tapol adalah dana pensiun yang semestinya diberikan bagi mereka yang sebelumnya bekerja sebagai pegawai negeri. Dengan diberlakukannya pembatasan untuk mencari pekerjaan, beraktivitas secara umum misalnya bepergian, ditambah dengan hukuman sosial, para eks-tapol merasakan HAM tidak lebih dari sekedar teori atau kampanye kosong. Di saat yang sama, masyarakat secara umum juga tidak diberi ruang yang luas untuk berkumpul dan berorganisasi, juga menyampaikan pendapat apalagi protes.

Sementara itu, mereka yang duduk di dekat penguasa atau berupaya untuk berada dalam zona aman walaupun harus mempertaruhkan hubungan kekeluargaan atau pertemanan, secara umum tidak merasakan terlalu banyak masalah. Bahkan tidak jarang mereka yang memiliki kedekatan langsung dengan elit pemerintahan mendapatkan keuntungan dan perlindungan yang jauh di atas rata-rata masyarakat kebanyakan. Misalnya para petinggi militer yang bisa berkarier di bidang politik atau memiliki saham di perusahaan-perusahaan besar. Selain itu, keuntungan yang dirasakan oleh masyarakat lain yang memosisikan dirinya dalam zona aman membuat mereka berpikir bahwa rezim Orde Baru atau Suharto merupakan sistem pemerintahan dan sosok pemimpin yang ideal.

Baca juga: Mengenal Orde Baru: Freeport


Pasca kejatuhan rezim Orde Baru, sejumlah upaya telah diupayakan untuk mengangkat kejahatan HAM di masa lalu di berbagai lini dan bidang ilmu. Tetapi agaknya kekerasan telah menjadi suatu tradisi dalam masyarakat saat ini di era reformasi. Hal tersebut dapat dilihat dari sejumlah fenomena kekerasan yang terus terjadi dan kecenderungan impunitas yang tidak hanya berlaku untuk kekerasan fisik atau seksual, namun juga perundungan di media sosial; kasus yang tidak terjadi sebelumnya pada periode rezim Orde Baru.

Hak asasi masih menjadi suatu barang yang asing atau mahal bagi beberapa kelompok masyarakat di Indonesia sampai hari ini. Walaupun kejatuhan Orde Baru harus diakui membawa sejumlah perubahan signifikan terhadap kebebasan berpendapat dan berkumpul, masih sering ditemukan tekanan-tekanan horizontal maupun vertikal terhadap kelompok-kelompok yang dianggap tidak sesuai dengan wacana besar Pancasila atau ajaran agama.

Selain itu, kecenderungan yang menunjukkan HAM adalah harta yang dimiliki oleh kelompok elit pun juga masih bertahan sampai sekarang. Hal tersebut dapat ditemukan pada keleluasaan para pemegang saham dan pengusaha yang tidak jarang berasal dari jajaran pemerintahan untuk membuka usaha mereka dan mengeksploitasi sumber daya alam juga manusia. Sementara itu, masyarakat yang terkena imbasnya tercerabut haknya untuk hidup dalam kondisi aman dan terjamin keselamatannya. Oleh karena itu, kita pun masih punya banyak tugas untuk menjadikan HAM tidak terus menerus menjadi kapital kelompok elit dan harta karun yang sulit ditemukan bagi masyarakat umum.