Glorifikasi atas Pancasila bukanlah hal yang baru, bahkan telah dijadikan salah satu strategi politik dalam sejarah Indonesia. Pemerintah Orde Baru merupakan salah satu aktor politik yang memainkan strategi tersebut dengan cara yang licik.

Salah satu sisi Kompleks Monumen Pancasila Sakti
sumber: cendananews.com

Tanggal 1 Oktober ditetapkan sebagai Hari Kesaktian Pancasila oleh Pejabat Presiden Jenderal Suharto dengan ditandatanganinya SK. No. 153 tahun 1967. Hari tersebut ditetapkan untuk menjadikan pemberantasan gerombolan pasukan G30S yang telah membunuh enam orang jenderal di malam 1 Oktober 1965 oleh pasukan RPKAD sebagai sebuah momentum. Hal tersebut lebih lanjut diwujudkan dengan pembangunan Kompleks Monumen Pancasila Sakti yang didirikan di lokasi tempat dibuangnya jenazah keenam jenderal tersebut.

Istilah “kesaktian Pancasila” itu sendiri sudah bermasalah. Sebelum Suharto mengesahkan surat keputusan tersebut, Pancasila sudah memiliki kesaktiannya sendiri sebagai sebuah wacana. Masyarakat Indonesia tidak perlu melihat bentuk fisik atau materi dari teks Pancasila untuk mempercayainya sebagai azas negara. Pancasila telah menjadi mitos semenjak pertama kali dibuat dan dinarasikan sebagai dasar negara.

Para nasionalis sejati mungkin tidak akan setuju dengan gagasan Pancasila sebagai mitos. Namun agaknya memang seperti itulah sistem masyarakat manusia modern bekerja. Kita dipersatukan oleh sejumlah mitos yang kita namakan agama, kepercayaan, nasionalisme, identitas suku, dan lain-lain. Tanpa Suharto sekalipun, masyarakat Indonesia sudah percaya bahwa Pancasila adalah pemersatu bangsa yang dikonstruksikan perlu untuk diperjuangkan.

Baca juga: Mengenang Ekaprasetia Pancakarsa

Oleh karena itu, kesaktian yang dimaksud oleh Suharto sesungguhnya bukan Pancasila itu sendiri, tetapi sosoknya untuk menjaga tetap dipercayainya mitos tersebut. Dari sekian propaganda yang diluncurkan oleh pemerintah Orde Baru, konstruksi kepahlawanan Suharto sebagai sosok kunci dalam menjaga butir-butir Pancasila adalah salah satu yang paling berhasil. Sampai saat ini, Hari Kesaktian Pancasila masih diperingati sebagai salah satu hari nasional dan masih juga menyimpan narasi kebohongan yang tak jauh berubah.

Narasi yang dibentuk dengan ditetapkannya Hari Kesaktian Pancasila, dan dihembuskan sampai hari ini melalui pelaksanaan upacara di sekolah-sekolah dan instansi pemerintahan, adalah Orde Baru dan Suharto sebagai garda terdepan pelindung Pancasila. Di saat yang sama, sejumlah nama digelindingkan layaknya dadu, beberapa dijadikan kambing hitam, dan tak sedikit yang ditendang keluar dari wacana sejarah agar tak lagi dikenal dan diakui perannya, dan tidak lupa diberi label ‘komunis’.

Propaganda Kesaktian Pancasila melibatkan permainan peran tentang siapa pengkhianat Pancasila dan siapa pahlawan Pancasila. Pemerintah Orde Baru, dibantu dengan sejarawan dan para figur publik lain yang berlindung di bawah kaki Suharto, membuat naskah drama berjilid-jilid yang mereka sebut dengan narasi sejarah nasional, di mana tokoh antagonis dan protagonisnya diciptakan sangat hitam-putih. Bahkan pada taraf ekstrem, propaganda kesaktian Pancasila memunculkan gagasan bahwa untuk memperjuangkannya, pelanggaran HAM boleh saja dilakukan. Walaupun tidak lagi santer terdengar, masih ada golongan yang menganggap penculikan, penangkapan, pemenjaraan, penyiksaan, dan pembunuhan terhadap orang-orang yang dituduh komunis dan memiliki peran dalam peristiwa G30S adalah hal yang patut dilakukan. Demi Pancasila.

Baca juga: Mengenal Orde Baru: Genosida

Kita tidak bisa memastikan apakah hal di atas memang merupakan salah satu rencana Suharto, karena tidak ada satu pun yang bisa membawanya duduk di kursi pengadilan sampai kematiannya. Namun konstruksi mitos kesaktian Pancasila terbukti masih juga diwariskan sampai sekarang. Memahami Pancasila dengan sudut pandang yang lebih kritis akan menjadikannya tidak lagi sebagai sebuah doktrin.