Sejumlah orang di kalangan masyarakat Indonesia menyimpan luka mendalam terkait sejumlah peristiwa yang pernah terjadi saat rezim Orde Baru berkuasa. Salah satunya adalah kawan saya di Malang yang sempat menceritakan kegundahan hati dan rasa penasaran dalam benaknya setelah mengetahui dari orang tuanya bahwa kakeknya tidak pernah kembali semenjak suatu malam di akhir tahun 1965. Kakek dari kawan saya tersebut tentu saja hanya salah satu dari sejumlah orang yang hilang (baca: dihilangkan) di tangan rezim Orde Baru.

Jika sampai hari ini para peneliti dan kita secara umum masih kesulitan untuk menentukan dengan pasti nama-nama dan jumlah orang yang menjadi tahanan politik, serta korban pembunuhan massal 65–66, rasanya sama sulitnya untuk menentukan nama dan jumlah orang yang hilang pada periode tersebut. Pengadilan Rakyat Internasional 1965–1966 telah membuktikan bahwa pemerintah Orde Baru, dengan dukungan beberapa negara, telah melakukan sejumlah tindakan pelanggaran kemanusiaan, termasuk penculikan dan penghilangan.

Kesulitan dalam menentukan nama dan jumlah tersebut tentu saja berhubungan dengan politik pembungkaman yang diterapkan oleh rezim Orde Baru selama lebih dari tiga dekade. Gerakan dan penelitian yang lebih mendalam terkait tragedi 65–66 mendapatkan ruangnya tersendiri setelah Orde Baru jatuh, namun rentang waktu 32 tahun jelas telah menghilangkan sejumlah hal yang dapat dijadikan bukti. Banyak saksi yang meninggal dunia, ingatan yang mulai terkikis, dan materi-materi yang tidak dapat ditemukan lagi. Selain itu, permasalahan psikologis dan sosial yang dialami keluarga korban juga seringkali membuat mereka berpikir ribuan kali untuk membuka “rahasia” tersebut.

Kasus penghilangan lain yang terjadi di akhir periode pemerintah Orde Baru yang melibatkan penculikan mahasiswa dan aktivis. Penculikan tersebut terjadi semenjak sebelum pemilu legislatif 1997 sampai digulingkannya Suharto dari kursi kekuasaan pada Mei 1998 dalam tiga fase: sebelum pemilu legislatif 1997, dua bulan sebelum rapat paripurna MPR pada Maret 1998, dan beberapa hari sebelum kejatuhan Suharto. Sampai hari ini kasus penculikan dan penghilangan aktivis serta mahasiswa tersebut belum diusut dan ditangani secara serius oleh pemerintah.

Baca juga: Strategi Taktis Aparat Keamanan: Lempar Batu Sembunyi Tangan

Baskoro, L. R., dkk. (2013) mencatat linimasa aksi demonstrasi yang dilakukan mahasiswa dan aktivis pada 1997–1998 di beberapa daerah di Indonesia. Para mahasiswa dan aktivis mulai melaksanakan demonstrasi pada bulan Juli 1997 semenjak nilai mata uang rupiah terhadap dolar mulai anjlok dan harga-harga kebutuhan pokok mulai meroket. Tuntutan reformasi diajukan oleh para demonstran. Pada bulan Februari-Maret 1998, sejumlah mahasiswa dan aktivis mulai diculik untuk menghentikan aksi lebih lanjut. Sejumlah aktivis yang ditangkap antara lain Nezar Patria, Andi Arif, Desmon J. Mahesa, Pius Lustrilanang, Haryanto Taslam, Herman Hendrawan, Rahardjo Waluyo Djati, Faisal Riza, and Mugianto. Beberapa dari mereka telah memberikan kesaksian atas pengalamannya, sementara yang lain masih tidak diketahui keberadaannya sampai hari ini.

Suharto kembali terpilih sebagai presiden pada 11 Maret 1998 melalui sidang paripurna MPR. B.J. Habibie diangkat sebagai wakil presiden. Kemudian dilanjutkan dengan pengumuman anggota Kabinet Pembangunan VII pada 14 Maret yang menempatkan putri tertua Suharto, Siti Hardijanti “Tutut” sebagai Menteri Urusan Sosial. Hal tersebut semakin memicu pergerakan mahasiswa. Empat mahasiswa Trisakti tewas saat melakukan demonstrasi di kampus, yakni Elang Mulya Lesmana, Hafidhin Royan, Hery Hertanto, dan Hendriawan Sie. Kematian keempat mahasiswa dan semakin menjulangnya harga kebutuhan pokok menyulut aksi demonstrasi yang lebih besar di Jakarta, Solo, dan Yogyakarta. Empat hari sebelum Suharto menyampaikan pernyataan pengunduran diri, dilaporkan sejumlah 499 orang tewas dan lebih dari 4.000 gedung hancur. Aksi demonstrasi massa terus bergulir sampai 21 Mei 1998, di mana Suharto akhirnya melepaskan jabatannya sebagai presiden dan digantikan oleh B.J. Habibie.

Baca juga: Benang Merah Mei 1993–Mei 1998–Mei 2019

KontraS telah melakukan penelusuran atas kasus pelanggaran HAM yang dilakukan aparat terhadap massa peserta demonstrasi. Mereka melaporkan sejumlah 23 orang diculik oleh aparat dengan rincian satu orang ditemukan meninggal (Leonardus Gilang), sembilan orang dilepaskan (Desmond Junaidi Mahesa, Haryanto Taslam, Rahardjo Walujo Djati, Pius Lustrilanang, Faisol Reza, Nezar Patria, Aan Rusdianto, Mugianto, dan Andi Arief), dan 13 yang lain (Petrus Bimo Anugrah, Herman Hendrawan, Suyat, Wiji Thukul, Yani Afri, Sonny, Dedi Hamdun, Noval Al Katiri, Ismail, Mundandar Ucok Siahaan, Hendra Hambali, Yadin Muhidin, Abdun Nasser) masih hilang sampai hari ini.

Kopassus, di bawah komando Prabowo, memainkan peran penting dalam penculikan tersebut sebagai pelaku penculikan. Kopassus ditengarai “telah melakukan aksi teror negara, termasuk sejumlah operasi rahasia anti masyarakat sipil dan pelanggaran HAM, dan memiliki orientas politik yang sangat kuat” (Kingsbury, 2003). Tim Mawar merupakan unit kecil dalam tubuh Grup IV Kopassus yang ditengarai menjalankan misi penculikan aktivis 1997–1998. Grup IV merupakan salah satu kelompok pasukan dalam Kopassus yang memiliki tugas khusus menjalankan misi intelejen di samping unit Satuan Gabungan Intelijen (SGI). Grup ini beranggotakan sekitar 800 orang yang bekerja melakukan interogasi dan menjalankan operasi rahasia. Anggota grup tersebut biasanya berpenampilan seperti masyarakat sipil, bergerak dalam kelompok kecil beranggotakan lima orang, dan tidak memberikan hormat kepada atasan mereka saat berada di luar kantor militer (Kingsbury, 2003).

Baca juga: Prabowo, Kopassus, dan Timor Timur

Beberapa anggota Tim Mawar telah menjalani persidangan di Mahkamah Militer Tinggi pada April 1999. Komandan Tim Mawar, Bambang Kristiono, dijatuhi hukuman penjara 22 bulan dan dicopot dari angkatan darat. Anggota lain yang mendapatkan hukuman penjara 20 bulan dan dicopot jabatannya antara lain Kapten Infantri Fausani Syahrial, Komandan Deputi Multhazar, Kapten Infantri Sulistiyo Budi Nugroho, Kapten Infantri Julius Selvanus dan Kapten Infantri Budi Harto. Sementara itu, beberapa yang lain dijatuhi hukuman penjara satu tahun namun posisinya sebagai tentara dipertahankan (KOMPAS edisi 7 April 1999). Bahkan beberapa nama penting seperti Prabowo dan Wiranto (yang saat itu menjabat sebagai Menteri Pertahanan), sampai hari ini masih melenggang bebas di kancah perpolitikan Indonesia dan menduduki jabatan-jabatan penting.

Selain nama-nama yang telah disebutkan di atas, pemerintah Orde Baru dengan basis kekuatan militernya juga pernah melakukan penculikan dan penghilangan paksa atas buruh dan wartawan. Salah satunya adalah Marsinah yang ditemukan tewas dalam keadaan mengenaskan setelah menyampaikan protes terkait upah buruh pabrik jam tempatnya bekerja dan diculik selama beberapa hari.


Melenggangnya beberapa tokoh kunci dalam kasus penculikan dan penghilangan aktivis di era Reformasi ini mengindikasikan masih kuatnya kapital mereka. Hal tersebut tentu saja disebabkan tidak adanya tindakan hukum yang tegas kepada mereka yang memiliki pangkat tinggi atau posisi penting. Walaupun Prabowo telah dicopot dari jabatan militernya, ia masih sering menggunakan gaya militer untuk maju di dunia politik. Wiranto juga tidak pernah perlu merasa khawatir untuk kehilangan posisinya di kancah politik Indonesia, karena ia terus mendapatkan kepercayaan untuk tergabung dalam kabinet menteri. Sementara itu, di saat yang sama, sejumlah masyarakat Indonesia masih berjuang meneruskan hidup dengan luka yang pernah digoreskan oleh rezim Orde Baru semenjak awal berdiri sampai titik terakhir kekuasaannya.

Referensi:
Baskoro, L. R., dkk. (2013). Suharto, Farewell to the King. Jakarta: TEMPO Publishing.
Kingsbury, Damien. (2013) Power Politics and the Indonesian Military. Routledge
Kompas. (1999). “Anggota Tim Mawar Dihukum dan Dipecat”
KontraS. (2014). Progress Case Activists Kidnapping. Jakarta: KontraS.