Mungkin saya bukan satu-satunya orang yang selalu bertanya-tanya apa yang seharusnya dilakukan di Hari Pancasila. Apalagi semenjak ditetapkannya tanggal 1 Juni sebagai hari libur, benak saya semakin dipenuhi pertanyaan dengan apa hubungan peringatan tercetusnya Pancasila dengan libur sekolah dan bekerja? Pancasila memang akan terus menarik untuk dibahas, mengingat keberadaannya yang tidak bisa dipisahkan dari sejarah politik dan negara Indonesia.

Pancasila selama rezim Orde Baru menjadi salah satu wacana yang paling gencar dibicarakan. Ekaprasetia Pancakarsa, atau nama lain dari Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4), telah dikenal sebagai salah satu peninggalan sejarah periode Orde Baru. P4 adalah panduan tentang pengamalan Pancasila dalam kehidupan bernegara yang dicetuskan oleh pemerintah Orde Baru. Nama Ekaprasetia Pancakarsa dicetuskan dari filosofi yang mendasari pedoman tersebut, yakni “tekad yang tunggal, janji yang luhur, kepada diri sendiri bahwa sadar akan kodratnya sebagai makhluk pribadi dan sekaligus makhluk sosial” (Ekaprasetia) yang menumbuhkan “karsa pribadi untuk menghayati dan mengamalkan kelima Sila dari Pancasila” (Pancakarsa).

P4 menjadi salah satu program pemerintah Orde Baru yang dicanangkan melalui TAP MPR RI Nomor II tahun 1978. Dokumen ketetapan tersebut menekankan bahwa P4 tidak merupakan “tafsir Pancasila sebagai Dasar Negara, dan juga tidak dimaksud menafsirkan Pancasila Dasar Negara”. Pernyataan tersebut mengimplikasikan kecenderungan memandang Pancasila sebagai sebuah tatanan yang tidak dapat dipertanyakan, dikritisi, dan diinterpretasi. Tujuan dari P4 adalah menguatkan pemahaman masyarakat tentang Pancasila dan menuntun mereka mengamalkannya sesuai dengan definisi yang ditawarkan oleh pemerintah Orde Baru.

Baca juga: Mengenal Orde Baru: Demokrasi Pancasila

Untuk mencapai tujuan tersebut, penataran menjadi program utama yang dicanangkan oleh pemerintah Orde Baru. Penataran P4 dilaksanakan di berbagai kelompok kemasyarakatan, mulai dari kampus, sekolah, sampai di lingkungan rumah tangga seperti kelurahan atau kecamatan. Penataran P4 bagi pelajar dan mahasiswa tentu melibatkan kerjasama dengan pihak sekolah dan universitas. Mahasiswa biasanya mendapatkan penataran P4 sebagai rangkaian dari pelaksanaan OSPEK (Orientasi Studi dan Pengenalan Kampus) pada awal masa studi mereka. Bahkan soal-soal pada Ujian Negara yang harus ditempuh oleh beberapa mahasiswa pada saat itu juga mengangkat materi-materi yang disampaikan pada penataran P4.

Penataran P4 tentu juga tidak bisa dihindari dari lingkungan tempat kerja. Sementara itu, Penataran P4 yang diberikan untuk ibu-ibu rumah tangga menjadi tanggung jawab kantor kelurahan atau kecamatan. Penataran P4 untuk para ibu rumah tangga dilakukan dengan pola durasi pengajaran yang berkelanjutan selama beberapa hari, sehingga mereka harus meluangkan waktu pada menjelang malam hari untuk pergi ke kantor kelurahan untuk mendengarkan materi penataran P4.

Penataran P4 pun seakan menjadi sesuatu yang tidak bisa dihindari oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Buku pedoman P4 diterbitkan dan menjadi “buku wajib” yang terpajang di rak buku. Sertifikat dicetak dan dibagikan sebagai bukti telah mengikuti penataran P4, atau dalam kata lain bukti telah menjadi “warga negara yang baik” menurut definisi rezim Orde Baru.

Kecenderungan untuk menjadikan Pancasila sebagai sebuah tatanan rigid yang tidak dapat dikritisi merupakan strategi rezim Orde Baru untuk menjadikannya kendaraan propaganda untuk memberantas paham dan kelompok komunis. Tuduhan anti-Pancasila sangat sering diberikan kepada para mereka yang ditangkap, dipenjarakan sebagai tapol, atau dibunuh tanpa pernah menjalani persidangan hukum. Selain itu, sejarah tercetusnya Pancasila dikontruksi oleh pemerintah Orde Baru untuk menghasilkan narasi yang tidak mencantumkan peranan tokoh-tokoh kelompok kiri.

Baca juga: Mengenal Orde Baru: HAM

Pengajaran 36 butir pengamalan Pancasila yang digencarkan oleh pemerintah Orde Baru pada akhirnya menjadi poin-poin yang mereka langgar sendiri. Kemanusiaan menjadi sebuah teori yang hanya dapat dibaca dan dirasakan oleh segelintir kelompok elit, sementara masyarakat yang lain tertatih menemukan maknanya. Pertanyaan besar menggantung, apakah Pancasila masih menjadi azas dasar kebangsaan Indonesia?

Dewasa ini, beberapa orang mulai berpendapat bahwa generasi muda Indonesia semakin kehilangan kecintaannya terhadap Pancasila. Generasi muda tidak lagi memahami Pancasila seperti bapak ibu mereka, tidak mampu lagi mengamalkan butir-butir Pancasila dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat. Kurikulum pendidikan di sekolah menjadi salah satu target kritik yang paling empuk karena dianggap tidak lagi menyuguhkan materi kebangsaan bagi peserta didik. Bahkan tidak jarang dari mereka yang beranggapan penataran P4 perlu diterapkan lagi untuk menumbuhkan kembali “kecintaan” terhadap Pancasila.

Tentu sah-sah saja untuk menyampaikan pendapat atau masukan, namun agaknya perlu dipikirkan kembali untuk menjadikan P4 sebagai sebuah solusi ideal. Sejarah telah membuktikan pengonstruksian Pancasila sebagai sebuah dogma yang tidak dapat dipertanyakan, apalagi dikritik, digunakan sebagai alat bantu untuk membenarkan tindak kejahatan terhadap kemanusiaan. Kecenderungan yang sama telah ditunjukkan dari bagaimana pengajaran agama yang bersifat dogmatis tidak memberikan ruang untuk memikirkan kembali hal-hal yang bersifat lebih humanis di samping terus menerus mempertaruhkan nyawa dan kenyamanan manusia untuk menyembah sosok tuhan.

Oleh karena itu, Pancasila tidak perlu lagi dianggap sebagai suatu paten yang perlu diajarkan dengan cara yang bersifat doktrinisasi. Pemahaman juga pengamalan Pancasila juga baiknya menjadi urusan pribadi masing-masing individu, tidak dijadikan sebagai standar untuk menilai kepantasan seseorang dianggap sebagai warga negara yang baik atau tidak.