Sampai hari ini, pemerintah Indonesia masih terus melancarkan “propaganda ninabobo” terkait wabah virus Corona, di saat sejumlah negara lain telah melakukan tindakan-tindakan medis yang bertujuan untuk menangani pasien yang dicurigai dan positif terjangkit virus Corona, dan mencegah penyebarannya. Dan tentu saja propaganda semacam itu bukanlah hal pertama yang pernah dilakukan oleh pemerintah.

Kita mungkin masih ingat dengan taktik Orde Baru untuk menekan konflik politik dan sosial yang terjadi hampir di sepanjang periode pemerintahan tersebut. Wacana “ketahanan pangan” dan “stabilitas negara” menjadi fokus utama dari propaganda Orde Baru yang disiarkan melalui berbagai media, mulai dari siaran televisi, radio, dan surat kabar. Hal tersebut dibarengi dengan pembatasan wacana-wacana lain yang dimunculkan oleh masyarakat melalui praktik serangan dan sensor terhadap berbagai jenis publikasi.

Sementara itu, pada kenyataannya ketahanan pangan dan stabilitas negara hanya merupakan polesan manis untuk mempertahankan kekuasaan dari dinasti Cendana dan kroni-kroninya. Saat Indonesia mendapatkan penghargaan dari FAO karena keberhasilannya memenuhi kebutuhan beras, sebenarnya telah terjadi perusakan lahan besar-besaran hampir di seluruh kawasan Indonesia, perampasan lahan, dan kerja paksa yang salah satunya dilakukan melalui sistem pemenjaraan tahanan politik dan tekanan terhadap keluarganya. Dan saat pemerintah menggelorakan keamanan sosial dan politik, sebenarnya telah terjadi pelanggaran kemanusiaan masif dengan penangkapan, pemenjaraan, dan bahkan pembunuhan tanpa proses hukum yang sesuai dengan prosedur.

Baca juga: Menjual Asa, Menebar Tagar

Propaganda sejatinya akan selalu menjadi bagian dari strategi politik praktis. Sulit untuk mengatakan tidak ada pelaku dalam dunia politik yang tidak melakukan propaganda, dari hal terkecil seperti citraan pribadi sampai yang berkaitan dengan wacana lebih besar yang ingin diangkat oleh suatu pemerintahan. Bahkan Indonesia hari ini yang digadang-gadangkan sebagai salah satu negara yang berhasil menjalankan sistem dan filsafat politik demokrasi, propaganda ninabobo masih dilakukan oleh pemerintah untuk menekan kritik dan protes.

Hujan dengan intensitas tinggi yang melanda Jakarta semenjak awal tahun 2020 telah beberapa kali menyebabkan bencana banjir di beberapa kawasan, bahkan menelan korban jiwa. Di tengah kekacauan tersebut, Gubernur Anies Baswedan menghebohkan jagat media sosial Twitter dengan mengirim beberapa foto yang jelas merupakan hasil editing dan tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya terjadi.

Hal tersebut diperparah dengan pernyataan-pernyataan lain yang disampaikan oleh gubernur dan aparat lain di Pemprov DKI Jakarta yang memperlihatkan upaya untuk menekan gejolak respon masyarakat atas banjir yang terjadi beberapa kali terakhir ini. Meskipun kita memang tidak bisa sepenuhnya menyalahkan pemerintah atas peristiwa tersebut dan perlu mengevaluasi tindakan kita sehari-hari terutama terkait isu lingkungan, namun yang dilakukan oleh Gubernur dan Pemprov DKI Jakarta jelas mengindikasikan kecenderungan meninabobokan masyarakat di tengah kekacauan.


Beranjak ke isu kesehatan, virus Corona telah menjadi perbincangan hangat hampir di seluruh dunia, sebagaimana WHO telah menyatakannya sebagai wabah dunia. Sejumlah negara yang terkena imbasnya seperti Inggris dan Perancis telah melakukan tindakan-tindakan medis terhadap orang-orang yang dicurigai atau positif terjangkit virus Corona, yakni melalui pembatasan interaksi di luar rumah; juga termasuk pencegahan penyebaran dengan identifikasi orang-orang yang pernah berinteraksi dengan waktu yang cukup lama dan intensitas tinggi dengan para pasien untuk dilakukan penanganan lebih lanjut. Namun sampai hari ini, pemerintah Indonesia dengan Menteri Kesehatan masih saja berbangga dengan “sistem imun orang Indonesia” dan “pertolongan Tuhan” yang dianggap menjadi alasan belum ada pasien terjangkit virus tersebut di Indonesia.

Kecurigaan terhadap pemerintah Indonesia sedang menyembunyikan fakta-fakta di lapangan awalnya muncul dari satu penelitian yang dilakukan oleh para profesor di Universitas Harvard. Dengan menggunakan perhitungan trafik penerbangan dari Wuhan ke Indonesia dan jumlah wisatawan Cina yang datang ke Indonesia, mereka menyimpulkan Indonesia merupakan salah satu “lahan empuk” penyebaran virus Corona. Menteri Kesehatan menampik hasil penelitian tersebut dengan berargumen bahwa riset tersebut dilakukan berdasarkan perkiraan, bukan dari fakta di lapangan. Pada saat yang sama, muncul sejumlah pemberitaan terkait wisatawan asing yang dinyatakan positif terjangkit setelah mengunjungi Indonesia; serta berita kematian seorang pria di Jawa Tengah yang sempat dicurigai terjangkit virus Corona. Namun semuanya berakhir dengan penolakan-penolakan.

Baca juga: Jokowi dan Propaganda Rusia

Argumen terkait daya tahan tubuh masyarakat Indonesia tidak lagi bisa dipertanggungjawabkan mengingat terdapat sejumlah awak buah kapal Princess Express asal Indonesia yang telah dinyatakan positif terjangkit virus Corona di luar negeri. Dan tentu saja, masyarakat Indonesia bukanlah mutan atau manusia yang lahir dengan teknologi khusus pencegah penyakit tertentu yang ditanam dalam tubuh kita. Sementara itu, berkaitan dengan terjangkitnya virus pada wisatawan luar negeri yang pulang dari Indonesia–yang ditampik dengan alasan mereka datang ke Indonesia dalam keadaan sakit–membuktikan bahwa paling tidak di beberapa daerah di Indonesia, virus tersebut sudah ada dan mungkin berkembang tanpa terdeteksi dengan baik.

Belum adanya kasus yang dilaporkan bukan berarti Indonesia 100% terjamin bebas dari virus Corona. Bahkan kemungkinan yang terburuk, sebenarnya Indonesia tidak memiliki fasilitas dan tenaga kesehatan yang mumpuni untuk mendeteksi apalagi menangani pasien virus Corona, sehingga tidak ada kasus yang dilaporkan. Di tengah semua kemungkinan tersebut, dan di tengah kecemasan publik terkait penyebaran virus Corona, pemerintah Indonesia sama sekali tidak menunjukkan upaya-upaya yang bersifat preventif, misalnya sosialisasi kesehatan atau pencegahan penyebaran penyakit; alih-alih sibuk melakukan pertemuan dengan buzzer atau influencer untuk membahas isu-isu yang penting. Bahkan saya mulai terpikir pemerintah menggunakan tokoh-tokoh tersebut untuk melancarkan propaganda ninabobo tersebut.

Dan bukankah jenis propaganda tersebut berlangsung di sekitar kita selama ini, bahkan mungkin kita lakukan sendiri? Misalnya saat di tempat kerja kita akan melaporkan semua pekerjaan telah beres dikerjakan sementara pada kenyataannya kita belum mengerjakan apapun–demi kebertahanan posisi atau citraan di depan pekerja lain dan atasan. Sejumlah institusi seperti sekolah juga tidak asing dengan praktik tersebut, misalnya dengan memamerkan prestasi siswanya yang tak seberapa dengan permainan uang yang dilakukan oleh kepala sekolah atau pelecehn yang dilakukan oleh para pengajar. Jika dendang nina bobo itu dinyanyikan di telinga kita, pilihannya adalah ikut terlelap atau menajamkan pendengaran untuk menyimak suara-suara lain yang disenyapkan.