Sejak seminggu terakhir, tanggapan dan kritik sudah bermunculan di kanal-kanal pemberitaan terkait keputusan Nadiem Makarim untuk bekerja sama dengan Netflix untuk menyediakan tayangan gratis yang ditujukan bagi peserta didik yang diharuskan belajar dari rumah karena pandemi COVID-19. Namun kritik tersebut kebanyakan berkisar tentang keberatan atas putusan Nadiem yang seakan tidak menganggap keberadaan dan kemampuan pelaku dunia industri film di Indonesia. Lalu bagaimana dalam kaitannya dengan pendidikan itu sendiri?

Merdeka Belajar digadang-gadangkan sebagai “gerakan”–yang sebenarnya saya lebih cenderung menganggapnya sebagai “konsep”–yang akan mendobrak sistem birokrasi pendidikan yang berlaku di Indonesia saat ini. Setelah pelantikannya sebagai Menteri Pendidikan, pada Rapat Koordinasi Bersama Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota di Jakarta pada 11 Desember 2019, Nadiem menjabarkan empat hal yang menjadi turunan dari konsep Merdeka Belajar.

Keempat hal tersebut antara lain: (a) pengubahan USBN menjadi ujian atau asesmen yang dilakukan sekolah, (b) pengubahan pola asesmen Ujian Nasional pada 2021 menjadi Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter, (c) penyederhanaan dan penyingkatan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), dan (d) pengaturan zona Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang lebih fleksibel.

Saya memang tidak sedang menempuh pendidikan di tingkat sekolah, tidak juga memiliki tanggungan yang harus saya urus pendidikannya, namun beberapa semester yang sempat saya habiskan di program studi pendidikan membuat saya paling tidak cukup familiar dengan istilah-istilah yang digunakan dalam konsep Merdeka Belajar tersebut. Empat turunan tersebut paling tidak mencerminkan beberapa gagasan dasar yang diusung oleh Nadiem–yang memang perlu diapresiasi juga. Gagasan dasar tersebut antara lain mengedepankan proses belajar yang mengarah pada komprehensi peserta didik, mengizinkan pengajar untuk mengeksplorasi kreativitas dan teknik mengajarnya, dan mengakomodasi ketimpangan ketersediaan pendidikan.

Perwujudan gagasan-gagasan tersebut tentu saja membutuhkan waktu dan perjalanan yang tidak bisa dibilang cepat dan semudah membalikkan telapak tangan. Dan di tengah perjalanan implementasinya, terjadilah pandemi COVID-19 yang mengharuskan peserta didik dan pengajar melakukan proses belajar mengajar melalui suatu ruang yang mungkin belum pernah dijajal sebelumnya bagi beberapa orang, yakni ruang virtual. Dan pergeseran ruang tersebut juga tidak dapat dikatakan mudah atau sepenuhnya berhasil.

Baca juga: Privilese New Normal

Sejak diterapkannya belajar daring, saya sering mendengar atau membaca pengalaman-pengalaman yang erat sekali hubungannya dengan isu kelas dan pemerataan; dua isu yang memang terus menerus bertahan menjadi permasalahan tersendiri dalam perjalanan perkembangan Indonesia di berbagai aspek. Pembelajaran daring tentu saja membutuhkan fasilitas-fasilitas pendukung yang memungkinkannya berlangsung, mulai dari gawai sampai jaringan internet. Pada kenyataannya, ketimpangan tidak hanya berlaku untuk ketersediaan jaringan internet stabil, bahkan juga kebutuhan dasar yakni aliran listrik. Sampai April 2020, masih ada 433 desa di Indonesia yang belum dialiri listrik., dengan rincian 325 desa di Papua, 102 desa di Papua Barat, lima desa di Nusa Tenggara Timur, dan satu desa di Maluku.

Sementara di beberapa daerah lain yang sudah teraliri listrik, jaringan internet sampai hari ini masih menjadi privilese yang tidak dapat dinikmati oleh semua orang dari berbagai lapisan kelas masyarakat. Mungkin kita bisa dengan mudah beranggapan semua orang yang tinggal di kota besar mampu membeli paket kuota internet atau tersambung dengan koneksi internet di tempat-tempat umum; namun apakah hal tersebut dapat dipastikan? Mungkinkah sebenarnya kita hanya melakukan penilaian berdasarkan standar pendapatan dan kebutuhan hidup kita untuk menilai kelompok masyarakat yang lain?

Sejumlah media pemberitaan telah mengabarkan sulitnya menjalankan sekolah daring di beberapa daerah di Indonesia karena keterbatasan sumber daya pendukung. Permasalahan tersebut coba diatasi oleh para pengajar dengan mengadakan kunjungan ke rumah masing-masing peserta didik dan mengajari mereka di rumahnya. Dan saya yakin Nadiem tentu saja telah mendengar kisah-kisah tersebut, mengingat betapa mudahnya menyebarkan dan menerima informasi pada saat ini, dan tentu saja mengingat privilese ketersediaan sumber daya pendukung yang dimilikinya.

Keputusan Nadiem untuk bekerjasama dengan Netflix untuk menyediakan siaran “pendidikan” permasalahannya bukan pada dana, karena Netflix memang menerima sejumlah permintaan dari beberapa negara semenjak pandemi mengharuskan peserta didik belajar dari rumah. Netflix pun bersedia menyediakan siaran “pendidikan” gratis untuk sejumlah negara yang akan disiarkan melalui kanal-kanal televisi di masing-masing negara tersebut. Namun menurut saya permasalahannya terdapat pada implikasi yang mungkin dimunculkan karena kerja sama tersebut.

Baca juga: Wabah, Ekonomi dan Kelas

Setelah permasalahan ketimpangan kelas dan ketidakmerataan ketersediaan sumber daya yang berkaitan dengan pendidikan di masa pandemi jarang menjadi pembahasan yang keluar dari mulut menteri atau petinggi negara lain, kerja sama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan Netflix saya baca sebagai upaya berikutnya untuk menekan pembicaraan tentang isu tersebut. Kerjasama itu dinarasikan sebagai sebuah capaian bagi pemerintah Indonesia, sebagai sebuah solusi atau pilihan lanjutan dari keharusan belajar dari rumah; seakan-akan penerapan pembelajaran daring yang telah dilaksanakan selama paling tidak hampir 4 bulan terakhir berjalan tanpa masalah.

Kembali ke pembahasan tentang Merdeka Belajar, rupanya kata “merdeka” belum akan kehilangan permasalahannya di negeri ini. izinkan saya menukil arti “merdeka” yang tercantum di Kamus Besar Bahasa Indonesia, yakni “bebas dari perhambaan, penjajahan, dan sebagainya.” Bagaimana merdeka belajar mewakili makna tersebut? Apakah menyediakan tontonan televisi “pendidikan” lebih memerdekakan daripada memberikan perhatian dan penanganan pada peserta didik dan pengajar yang tidak dapat melakukan praktik belajar mengajar daring karena kurangnya sumber daya?